Keterlibatan Swasta Berperan Penting dalam Program Vaksinasi Massal
Program vaksinasi memerlukan kerja sama dari banyak sektor, termasuk swasta. Dalam mendukung distribusi vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, kapasitas logistik yang diperlukan sangat besar.
Oleh
DEONISIA ARLUINTA
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi merupakan program sosial yang menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Karena itu, program ini harus diupayakan bersama dengan melibatkan peran lintas sektor, termasuk sektor swasta.
Presiden Joko Widodo mengatakan, program vaksinasi Covid-19 perlu dilakukan secepat-cepatnya dengan jumlah penerima yang maksimal. Sumber daya yang telah dimiliki, seperti vaksinator, puskesmas, dan rumah sakit dinilai mampu untuk mendukung tercapainya target penyelesaian vaksinasi selama satu tahun.
Bagaimana untuk mepercepat (vaksinasi) lagi? Banyak pengusaha menyampaikan apakah bisa dilakukan vaksinasi mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan. Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak? (Presiden Joko Widodo)
”Bagaimana untuk mempercepat (vaksinasi) lagi? Banyak pengusaha menyampaikan, apakah bisa dilakukan vaksinasi mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan. Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” katanya saat membuka acara Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Kompas100 CEO Forum kali ini merupakan penyelenggaraan kesebelas sejak pertama kali diadakan pada 2008. Dengan tema ”Let’s Collaborate: Rising in Pandemic Era”, acara ini dihadiri sejumlah narasumber, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N Mansury, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Ririek Adriansyah. Adapun moderator diskusi ialah Yanuar Nugroho.
Terkait dengan program vaksinasi mandiri, Jokowi menuturkan, masih perlu pembahasan lebih dalam. ”Harus kita kelola isu (vaksinasi mandiri) ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan, asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksinasi juga berbeda,” ucapnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, meskipun program vaksinasi mandiri bisa dilakukan, prinsip dasar dari tujuan pemberian vaksinasi harus tetap dipatuhi. Ada tiga prinsip terkait itu. Pertama, vaksinasi harus menjadi program sosial untuk mencapai kekebalan komunitas sehingga tidak hanya untuk melindungi satu orang ataupun satu pihak, tetapi seluruh masyarakat.
Kedua, vaksinasi harus diberikan secara merata sehingga jangan ada satu golongan tertentu yang mendapatkan akses vaksinasi lebih dahulu. Ketiga, vaksinasi di Indonesia telah difasilitiasi pemerintah secara gratis sebagai hak seluruh rakyat.
”Kalau mau bantu (vaksinasi) boleh, tetapi perlu pahami tiga hal itu. Perlu dipahami juga tahapan pemberian vaksinasi yang diawali dengan tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan lansia. Baru akhir April-Mei masuk ke masyarakat umum. Kalau mau (tahapan) loncat, pikirkan dampak ke orang lain,” kata Budi.
Menurut rencana, pada tahap pertama vaksinasi akan dilakukan pada Januari-April 2021 dengan target pemberian pada 1,48 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia. Kemudian, pada tahap kedua dilakukan mulai April 2021- Maret 2022 dengan target pemberian pada 65,9 juta masyarakat rentan di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,2 juta masyarakat lainnya. Dari jumlah ini diharapkan ada 181,5 juta penduduk Indonesia yang divaksinasi.
Budi menuturkan, tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama dalam pemberian vaksinasi karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi langsung dengan pasien sehingga paling rentan tertular Covid-19. Begitu juga dengan petugas pelayanan publik yang setiap hari berhadapan dengan banyak orang. Sementara kelompok lansia merupakan kelompok yang paling rentan tertular dan paling rentan mengalami perburukan kondisi ketika tertular Covid-19.
Kerja sama swasta
Budi menyampaikan, program vaksinasi memerlukan kerja sama dari banyak sektor, termasuk swasta. Dalam mendukung distribusi vaksinasi ke seluruh wilayah Indonesia, kapasitas logistik yang diperlukan sangat besar. Itu juga dengan kualifikasi tertentu untuk tempat penyimpanan vaksin, yaitu memiliki kapasitas rantai dingin dengan suhu 2-8 derajat celsius.
”Kebutuhan logistik kita untuk vaksinasi naik sampai tiga kali lipat dengan adanya program vaksinasi Covid-19. Dari sekitar 200 juta vaksin yang diberikan dalam imunisasi program untuk anak, kita sekarang butuh kapasitas logistik untuk 626 juta vaksin. Untuk itu, kerja sama swasta dilakukan untuk mendukung logistik rantai dingin ini,” tuturnya.
Selain itu, swasta pun juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Jumlah puskesmas dan rumah sakit pemerintah secara keseluruhan sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi. Namun, jumlah layanan kesehatan tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk itulah rumah sakit serta klinik swasta yang memiliki kapasitas sebagai tempat untuk melaksanakan vaksinasi diharapkan dapat turut membantu pemberian vaksinasi di masyarakat. ”Untuk beberapa daerah yang fasilitas kesehatannya masih kurang, intervensi akan dilakukan dengan vaksinasi massal yang diakukan di stadion, sekolah, ataupun gedung pertemuan,” ujar Budi.
Reformasi sistem kesehatan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan, pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Dalam reformasi sosial yang menjadi prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, reformasi sistem kesehatan menjadi salah satu bagian yang akan dijalankan selain reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem kebencanaan.
Sejumlah aspek yang menjadi arahan dalam reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk pelayanan Covid-19, penguatan sistem kesehatan nasional, dan percepatan penurunan kematian ibu dan tengkes.
Surharso menuturkan, strategi yang telah disiapkan untuk mendukung hal tersebut, di antaranya memperkuat kapasitas puskesmas; meningkatkan kapasitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar (DTPK); meningkatkan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; serta memperkuat pengendalian penyakit dan imunisasi.
”Meningkatkan akses dan mutu pada sistem kesehatan tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Jadi, memang betapa pentingnya kita memperkuat ketahanan kesehatan kita melalui akses kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.