Vaksin Sinovac Datang Bertahap, Warga Tetap Diminta 3M
Hari ini sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac dari China tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kini 3 juta dosis vaksin sudah di Indonesia. Awal Januari, vaksin ini akan didistribusikan ke 34 provinsi.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
TANGKAPAN LAYAR AKUN SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE
Petugas memindahkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kamis (31/12/2020). Ini adalah kedatangan vaksin tahap kedua. Dengan ini, telah tiga juta dosis vaksin yang ada di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS — Vaksin Covid-19 produksi perusahaan asal Cina, Sinovac, kembali tiba di Indonesia. Diharapkan, program vaksinasi massal untuk para tenaga kesehatan bisa segera dilakukan di awal Januari ini.
Pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (31/12/2020) tengah hari. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memantau langsung kedatangan vaksin ini kendati hujan turun.
Ini kedatangan vaksin Sinovac tahap kedua. Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac tiba 6 Desember lalu dan kini disimpan di PT Bio Farma (Persero). Dengan kedatangan 1,8 juta dosis vaksin yang juga akan disimpan dalam ruangan steril bersuhu 2-8 derajat celsius seperti sebelumnya, di Indonesia telah tersedia tiga juta dosis vaksin.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebelum masyarakat Indonesia mulai bekerja di bulan Januari, diharapkan vaksin-vaksin ini bisa didistribusikan ke 34 provinsi. Program vaksinasi kepada para tenaga kesehatan juga dimulai.
Prioritas pertama penerima vaksin adalah 1,3 juta tenaga kesehatan. Berikutnya, 17,4 juta petugas pelayanan publik. Warga berusia lanjut berada di urutan berikutnya, dan terakhir adalah masyarakat umum.
Kendati vaksinasi adalah salah satu strategi utama dalam mengatasi pandemi, Budi Gunadi mengingatkan proses ini memakan waktu lebih dari 12 bulan. Karena itu, masyarakat diminta tetap menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Kendati vaksinasi adalah salah satu strategi utama dalam mengatasi pandemi, masyarakat diminta tetap menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Ketaatan pada protokol kesehatan ini menjadi bagian yang bisa dikerjakan masyarakat, sementara pemerintah menyiapkan hal-hal lainnya. Pemerintah mengakui tak bisa mengerjakan segalanya sendiri dalam mengatasi pandemi ini. Kendati demikian, pemerintah terus memastikan program vaksinasi bisa berjalan sebaik mungkin.
”Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk menyelesaikan vaksinasi. Karena itu, jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Dengan berjalannya program vaksinasi, kita semua harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tuturnya.
Seorang pekerja sosial pemerintah mendapat vaksinasi vaksin Pfizer-BioNTech di Lapangan Militer Nomor 1A di Mexico City, Senin(28/12/2020). Meksiko memulai vaksinasi Covid-19 bagi tenaga medis dan warga lansia.
Setelah tiga juta vaksin yang sudah ada di Indonesia ini, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam waktu dekat juga akan datang 15 juta bulk vaksin dari Sinovac yang akan dimanufaktur PT Bio Farma di Indonesia.
Komunikasi untuk mengamankan persediaan vaksin juga terus dilakukan. Kerja sama pengadaan vaksin dari Novavax, perusahaan Amerika Serikat-Kanada, dan AstraZeneca yang berbasis di London, Inggris, ditandatangani pada Rabu (30/12/2020). Dari masing-masing perusahaan tersebut, Indonesia akan mendapatkan 50 juta dosis vaksin.
Secara paralel, tambah Retno, pembicaraan dengan Pfizer-BioNTech, perusahaan Jerman-Amerika, terus berlanjut. Indonesia diharapkan bisa menandatangani kontrak untuk pengadaan 50 juta dosis dan opsi penambahan 50 juta dosis lainnya dengan perusahaan ini.
Untuk vaksin AstraZeneca, Badan Pengawas Obat Inggris (Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency/MHRA) sudah menerbitkan otoritasi penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA).
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam konferensi pers seusai pembukaan forum kerja sama negara-negara demokrasi, Bali Democracy Forum (BDF) Ke-13, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/12/2020).
”Ini kabar baik untuk kita semua karena MHRA adalah salah satu dari enam stranger regulatory authorities yang punya mekanisme reliance dengan BPOM sehingga penerbitan EUA untuk (vaksin) AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil EUA di Inggris ini bisa menjadi basis review penggunaan di Indonesia,” tutur Retno.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, menurut Retno, juga menegaskan bahwa BPOM terus berkoordinasi dengan semua lembaga terkait dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penerbitan UEA. Namun, tidak akan ada kompromi untuk aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin.
BPOM terus berkoordinasi dengan semua lembaga terkait dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penerbitan emergency use authorization (EUA).
Adapun dari jalur multilateral, Indonesia juga memproses pengadaan vaksin Covid-19. Diperkirakan dari mekanisme kerja sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Global Alliance Vaccines (GAVI), Indonesia akan mendapatkan vaksin 3-20 persen dari jumlah penduduk.
JOHANNA GERON/POOL VIA AP
Seorang perawat mempersiapkan vaksin Covid-19 untuk diberikan kepada Lucie Danjou dari Belgia, 101 tahun, di rumah perawatan Notre Dame de Stockel di Sint-Pieters-Woluwe, Belgia, Senin (28/12/2020). Belgia memulai program vaksinasi Covid-19 yang dimulai dari yang paling rentan.
Untuk pengamanan vaksin dari jalur multilateral ini, menurut Retno, Pemerintah Indonesia sudah mengirim dua dokumen aplikasi, yaitu vaccine request dan technical assistanceform kepada COVAX pada November dan Desember. Pengiriman dokumen lain, vaccine request form part B, akan diserahkan pada 8 Januari 2021, sedangkan cold change equipment (CCE) support request terkait kapasitas teknis sistem pendingin vaksin di kuartal I- 2021.
”Kemenkes dan Kemenlu serta pihak-pihak lain akan terus berkoordinasi secara erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini,” tutur Retno.
