Pemerintah memastikan penyediaan vaksin Covid-19 di Indonesia sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Itu berarti vaksin harus terbukti aman dan lolos semua tahap uji klinis.
Oleh
TIM KOMPAS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 di Indonesia menanti hasil pengujian dan validasi demi memastikan vaksin aman dan lolos uji klinis. Karena itu, warga harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan penelusuran kasus mesti optimal.
”Vaksinasi jadi bagian strategi penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia),” kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam konferensi pers virtual Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19 di Jakarta, Senin (7/12/2020).
Secara bertahap, pengadaan vaksin Covid-19 akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Pada 6 Desember 2020, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, China, datang ke Indonesia. Jumlah ini menjadi bagian pengadaan tahap pertama yang ditargetkan 3 juta dosis vaksin Covid-19.
Akan tetapi, vaksin ini masih harus mengantongi izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai standar saintifik dan ketentuan perundangan. ”Vaksin kiriman pertama ini akan diberikan ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di fasilitas kesehatan,” katanya.
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, aspek mutu, keamanan, dan efikasi dari vaksin Covid-19 akan terus dikawal secara menyeluruh, mulai dari tahap kedatangan vaksin dari negara produsen, tahap produksi, tahap distribusi dan peredaran, sampai tahap penyuntikan di masyarakat. Untuk memastikan aspek keamanan dan khasiat vaksin, masyarakat diminta menanti hasil uji klinis yang masih berlangsung.
Diplomasi
Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, pengadaan vaksin Covid-19 dari produsen global melalui diplomasi bilateral dan multilateral.
Selain kerja sama dengan Sinovac, pemerintah juga menjajaki kerja sama bilateral dengan Sinopharm, China, dan AstraZeneca. Adapun kerja sama multilateral melalui Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) dan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) dalam program Covax.
Vaksinasi jadi bagian strategi penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis.
”Pengiriman vaccine request form kepada Covax hari ini sesuai tenggat. Selain itu, beberapa tahap harus dilakukan sampai akhir 2020 dan diharapkan vaksin multilateral masuk bertahap ke Indonesia pada 2021,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 35,1 triliun sebagai dana cadangan program vaksinasi dan pengadaan vaksin Covid-19 pada 2020. Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp 60,6 triliun untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 pada 2021.
”Meski ada vaksin, kita harus waspada, termasuk dengan 3T (telusur, testing atau pemeriksaan, dan tindak lanjut). Karena itu, kita menganggarkan pembelian mesin PCR dan reagen pada 2021,” ujar Sri Mulyani.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengimbau agar warga tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), serta mendukung 3T. Upaya itu digalakkan sembari vaksinasi disiapkan.
Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, setelah pengamatan dan audit di lokasi produksi vaksin Covid-19 buatan Sinovac di China, perlu klarifikasi bahan baku dari PT Bio Farma dan Sinovac. LPPOM MUI juga menanti rekomendasi BPOM.
Prioritas penerima
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum mendapat informasi jatah vaksin dari pemerintah pusat untuk Jabar. Menurut rencana, vaksin itu diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, personel TNI dan Polri, serta warga di area zona merah di Jabar.
Menurut epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, untuk menekan risiko kematian akibat Covid-19, vaksin sebaiknya diberikan kepada mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid, khususnya diabetes. Sebab, mereka memiliki risiko keparahan tiga kali dibandingkan dengan yang tak memiliki komorbid.
Agar terbentuk kekebalan komunitas dan untuk memutus rantai penularan Covid-19, vaksinasi harus masif sebelum terjadi infeksi ulang. Cakupan vaksin ini harus dicapai dalam waktu singkat, tergantung imunitas vaksin bisa bertahan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani di Palembang, Sumatera Selatan, berharap kedatangan vaksin Covid-19 mengurangi ketidakpastian pada masa pandemi dan meningkatkan mobilitas warga. Saat keduanya terjadi, laju perekonomian bisa menggeliat. (TAN/AIK/INA/AGE/TAM/RAM)