270 Juta Vaksin Disiapkan hingga Kuartal Keempat 2020
Sebanyak 271,3 juta vaksin Covid-19 disiapkan pemerintah sampai dengan kuartal IV-2020. Tahun ini diharapkan 30 juta vaksin telah tersedia dan akan diberikan secara bertahap kepada kelompok-kelompok prioritas.
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 270 juta vaksin Covid-19 disiapkan pemerintah sampai dengan kuartal IV-2020. Tahun ini diharapkan 30 juta vaksin telah tersedia dan akan diberikan secara bertahap kepada kelompok-kelompok prioritas.
Sambil persiapan tersebut berjalan, upaya pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan akan ditingkatkan. Masyarakat pun diingatkan agar selalu tertib menjalankan protokol kesehatan.
Dalam rapat terbatas untuk menerima laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020), Presiden Joko Widodo meminta supaya peta jalan pemberian vaksin Covid-19 diselesaikan pekan ini. Ini menyusul Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Covid-19 agar diikuti persiapan pengadaan dan strategi distribusi vaksin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan, vaksin Covid-19 tersebut di antaranya diproduksi oleh sejumlah perusahaan farmasi, di antaranya Cansino, Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca.
Upaya menyiapkan kebutuhan vaksin dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan melakukan lawatan ke Inggris dan Swiss. ”Tujuan utama dari perjalanan ini, antara lain, adalah untuk mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam kerangka kerja sama vaksin bilateral,” kata Retno menjelang bertolak ke London, Senin.
Khusus AstraZeneca, Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dan komitmen untuk pengadaan hingga 100 juta. Vaksin yang disiapkan pada tahap awal oleh AstraZeneca, yakni sebanyak 50 juta dari total 100 juta vaksin yang diproduksi secara keseluruhan bagi Indonesia.
Baca juga: Langkah Cepat Dunia Menemukan Vaksin Covid-19
”Pemerintah sudah menurunkan peraturan presiden untuk pengadaan vaksin. Vaksin ini diberikan untuk 160 juta orang dan pemberian akan bertahap sampai tahun 2022,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Airlangga, Indonesia diperkirakan membutuhkan 320 juta dosis vaksin yang akan disuntikkan kepada 160 juta orang tersebut. Hal ini karena setiap orang akan mendapatkan dua kali suntikan vaksin.
Pada tahap awal, vaksin akan diberikan kepada tenaga medis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Setelah itu, pemberian vaksi selanjutnya diberikan kepada masyarakat di antaranya tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur, dan masyarakat yang berusia 19-59 tahun.
Baca juga: Indonesia Masih Kekurangan Vaksin Covid-19
”Dalam perencanaan, telah diamankan ketersediaan vaksin untuk 135 juta orang atau 270 juta dosis vaksin hingga tahun 2021. Sisanya nanti terus didorong untuk 2022,” tutur Airlangga.
Sementara terkait perkembangan penanganan Covid-19, kata Airlangga, rata-rata kasus aktif di Indonesia saat ini telah mencapai 19,97 persen. Angka ini dinilai membaik dibandingkan beberapa waktu lalu yang mencapai 22,1 persen.
Selain itu, angka rata-rata kesembuhan mencapai 76,48 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia dengan rata-rata mencapai 75 persen. Angka kesembuhan yang juga dinilai membaik ini terjadi akibat turunnya kasus aktif di beberapa provinsi.
12 kabupaten/kota
Pada rapat terbatas kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian kepada 12 kabupaten/kota di Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. ”Saya minta dua minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000 yang menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional,” tutur Presiden.
Secara berurutan, ke-12 kota tersebut adalah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Padang, Jayapura, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, dan Ambon.
Sementara itu, terkait penanganan delapan provinsi prioritas sebelumnya, juga tetap ditangani secara khusus. Bahkan, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Doni Monardo, seusai ratas, provinsi prioritas ditambah dua, yakni Aceh dan Bali.
”Terjadi tren angka penurunan juga, kecuali Bali. Jatim dan Papua sempat naik, tetapi turun lagi pada sepekan terakhir. Angka kesembuhan di delapan provinsi ditambah Bali dan Aceh mengalami peningkatan, kecuali Papua,” tutur Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Ditingkatkan
Presiden Joko Widodo dalam ratas pun meminta supaya penularan Covid-19 terus ditekan dengan menyampaikan pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pasien terus diperbaiki.
Diharapkan, pemeriksaan yang tinggi dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan, bisa dilakukan di wilayah-wilayah lain. ”Gap antara provinsi yang satu dan yang lain, terutama mengenai testing, kita kejar dengan baik,” kata Presiden.
Terkait penularan Covid-19, pemerintah mengeklaim terdapat penurunan kasus aktif. ”Per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif di Indonesia 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang mencapai 22,1 persen. Kita lebih baik. Pada 27 September lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 Indonesia masih 22,46 persen,” tutur Presiden.
Kondisi ruang ICU
Doni Monardo menyampaikan, keterisian ruang ICU di Jakarta, bulan lalu, mencapai 89,99 persen. Namun, setelah satu bulan terdapat penurunan 11,77 persen sehingga keterisian ICU saat ini menjadi 70,52 persen.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hingga 11 Oktober, sebanyak 710 tempat tidur ICU tersedia di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 453 tempat tidur ICU telah terisi.
Keterisian tempat tidur di sejumlah fasilitas isolasi Covid-19 di Jakarta saat ini juga mengalami penurunan sebesar 10,08 persen dibandingkan bulan lalu. Pada 13 September tercatat tempat tidur isolasi terisi 75,56 persen dan pada 10 Oktober turun menjadi 64,48 persen.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono menambahkan, dari hasil operasi yustisi protokol kesehatan yang dilaksanakan sejak 14 September sampai dengan 11 Oktober di seluruh wilayah di Indonesia, Polri telah menindak sebanyak 5,74 juta kali. Polri juga telah menjatuhkan sejumlah sanksi bagi pelanggar, mulai dari teguran tertulis, lisan, denda administrasi, hingga pidana penjara. (INA/RAZ)