Kolaborasi demi Indonesia Sehat-Produktif

Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 belum reda. Kolaborasi dibutuhkan guna mengatasi kondisi itu serta mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat dan produktif.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasa (tengah) memeriksa logistik di dapur umum untuk penanganan kluster Pondok Pesantren Darussalam di Banyuwangi, Rabu (2/9/2020). Dalam sehari, para sukarelawan menyediakan 18.000 porsi makanan untuk santri Pondok Pesantren Darussalam yang dikarantina massal setelah muncul kluster penularan Covid-19 di sana.

JAKARTA, KOMPAS — Kolaborasi sosial makin dibutuhkan agar Indonesia dapat melalui pandemi Covid-19 dengan baik sekaligus menjadi bangsa yang sehat dan produktif. Kesadaran ini harus meluas karena krisis belum akan selesai dalam waktu dekat. Apalagi, jumlah vaksin pada 2021 masih terbatas.

Pesan ini mengemuka dalam webinar Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (4/9/2020). Forum bertema ”Enam Bulan Covid-19 dan Tantangan Kerja ke Depan” itu dihadiri 25 chief executive officer (CEO) dan direktur berbagai perusahaan anggota KCF.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, yang hadir sebagai pembicara, menyatakan, pemerintah mengutamakan aspek kesehatan menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Strategi itu dituangkan dalam ungkapan ”Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh”.

”Kenapa Indonesia sehat jadi yang utama, karena ekonomi berjalan kalau soal kesehatan teratasi. Ekonomi sendiri kita kategorikan ada dua, (orang) bekerja dan (perekonomian) tumbuh. Tak bisa dibalik-balik. Mau tumbuh duluan, enggak bisa,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan ikhtiar kesehatan. Selain berkampanye protokol kesehatan, pemerintah juga mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19 bagi semua penduduk. ”Vaksin jadi salah satu kunci menangani Covid-19,” kata Erick.

TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjadi pembicara dalam acara Afternoon Tea Kompas secara daring, Jumat (4/9/2020). Diskusi ini terbatas untuk anggota Kompas Collaboration Forum yang terdiri dari para CEO dan direktur berbagai perusahaan.

Terkait perkembangan vaksin, Erick memaparkan, pemerintah agresif mencari komitmen pengadaan vaksin kepada berbagai pihak di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hasilnya, pemerintah mendapat komitmen dari Sinovac (perusahaan biofarmasi asal China) dan G42 (perusahaan teknologi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab) untuk 2020 dan 2021 sebanyak 330 juta ampul.

Jika satu orang membutuhkan dua ampul, komitmen itu baru bisa memenuhi kebutuhan 165 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara jumlah total penduduk Indonesia 268,58 juta jiwa. Artinya, belum cukup.

Menurut Erick, hal itu harus disyukuri karena kapasitas produksi vaksin dunia tahun 2020-2022 masih kurang. Kebutuhan dunia terhadap vaksin Covid-19 untuk 2-3 tahun ke depan, merujuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 16 miliar vaksin. Adapun kapasitas total dunia 6 miliar vaksin.

Guna menutup kekurangan, RI menjajaki AstraZeneca dengan mengirim surat menyatakan kebutuhan 100 juta ampul. Pada Kamis (3/9/2020), Erick mengikuti rapat bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. ”Mereka ingin Bio Farma terlibat produksi vaksin dunia,” katanya.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua dari kiri), dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Dengan situasi itu, calon vaksin Merah Putih yang dikembangkan peneliti di dalam negeri harus jalan. Apalagi, efektivitas vaksin Covid-19 berkisar enam bulan sampai dua tahun. ”Vaksin memberi keamanan bagi kita. Ekonomi akan bergerak kalau ada rasa aman,” kata Erick.

Vaksin memberi keamanan bagi kita. Ekonomi akan bergerak kalau ada rasa aman.

Genjot investasi

Adapun untuk program Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh, pemerintah melaksanakan sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengeksplorasi cara lain. ”Program investasi akan digalakkan agar sektor tumbuh kembali, misalnya pelonggaran visa bisnis ke bisnis, misalnya dengan China dan Korea Selatan,” ujar Erick.

Guna mendorong investasi, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan kemungkinan bunga bank turun. Jika itu bisa dilakukan, investasi diharapkan meningkat dan ekonomi bergerak.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit menyatakan, kinerja sejumlah kementerian ekonomi biasa-biasa saja saat krisis ini. Contohnya, perizinan impor lambat. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan memberikan solusi karena acap kali satu perizinan melibatkan dua kementerian atau lebih.

TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto menyampaikan gagasan dalam diskusi pada acara Afternoon Tea Kompas secara daring, Jumat (4/9/2020).

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengapresiasi program pemerintah untuk dunia usaha, termasuk subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan. Laporan tim di lapangan menyebut, subsidi itu baru cair bagi 1,9 juta pekerja dari target 13,8 juta pekerja.

Anne juga menyampaikan kesulitan industri tekstil dan garmen mendapat kredit modal kerja karena bank BUMN dan swasta menganggap industri itu memasuki fase senja. Padahal, industri tekstil berdaya saing dan garmen padat karya. ”Kami minta penyaluran kredit ke sektor ini tetap,” ujarnya.

Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata meminta pemerintah memberi insentif pada sektor properti. Otoritas keuangan nasional diminta tak memperketat pemberian kredit pemilikan rumah karena itu menurunkan daya beli warga dan menghentikan perputaran bisnis properti.

Sementara itu, CEO PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja meminta pemerintah memberikan kelonggaran untuk tagihan minimum listrik dan harga gas. Selain itu, sistem pembayaran nontunai perlu segera dikembangkan.

TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir (tengah), bersama sejumlah CEO dan direktur perusahaan yang menjadi anggota Kompas Collaboration Forum berfoto bersama seusai berdiskusi dalam acara Afternoon Tea Kompas secara daring, Jumat (4/9/2020).

Direktur Urusan Publik PT Djarum Mutiara Diah Asmara menyatakan, pekerjaan besar pemerintah bersama pemangku kepentingan saat ini ialah menyebarkan pesan positif kepada masyarakat agar bisa melalui krisis Covid-19 dengan baik. Media sosial yang banyak menyebarkan informasi, menurut Mutiara, acap kali tidak bisa dipegang kebenarannya.

Peneliti utama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kompas, Bestian Nainggolan, memaparkan, sejumlah warga makin ambigu menjalani hidup saat pandemi. Menurut survei Kompas, persentase jumlah warga yang ambigu naik jadi 24,6 persen pada Agustus 2020 dari 14,8 persen pada Juni 2020.

Redaktur Pelaksana Harian Kompas Adi Prinantyo mengatakan, setelah enam bulan pandemi, berbagai problem masih terjadi. Problem itu di antaranya rendahnya kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, dan ego sektoral di pemerintahan yang menghambat penyelesaian masalah.