Ancaman berbagai penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi mengintai anak-anak di Indonesia. Sebab, layanan imunisasi di sejumlah daerah terkendala selama masa pandemi Covid-19.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
Kompas/Priyombodo
Siswa diperiksa kesehatannya sebelum menerima suntikan vaksin dari tenaga medis Puskesmas Kebayoran Lama Utara di Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2020). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak usia sekolah dasar terhadap penyakit campak, difteri, dan tetanus.
Pandemi Covid-19 menyebabkan sejumlah layanan kesehatan dasar di masyarakat terhambat, termasuk layanan imunisasi pada anak. Meski begitu, imunisasi sesuai jadwal harus tetap diberikan untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa ditimbulkan.
Ketua Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Cissy B Kartasasmita ketika dihubungi di Jakarta, Senin (31/8/2020), menuturkan, cakupan imunisasi pada anak, baik imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan untuk anak sekolah, terancam menurun akibat pandemi Covid-19.
Hal ini perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan wabah baru di Indonesia, terutama wabah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain polio, campak, rubela, dan difteri.
”Imunisasi merupakan salah satu hak anak yang wajib untuk diberikan. Jangan sampai pandemi ini menyebabkan hak anak untuk mendapatkan imunisasi terhambat. Imunisasi bisa diberikan dengan tetap aman dari penularan Covid-19. Modifikasi layanan bisa dilakukan dengan penerapan temu janji,” kata Cissy.
Penurunan cakupan imunisasi pada anak Indonesia ditunjukkan melalui survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Unicef Indonesia. Pada Mei 2020, tingkat cakupan imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus serta campak dan rubela berkurang lebih dari 35 persen daripada periode waktu yang sama tahun lalu.
Imunisasi merupakan salah satu hak anak yang wajib untuk diberikan. Jangan sampai pandemi ini menyebabkan hak anak untuk mendapatkan imunisasi terhambat.
Salah satu penyebab penurunan cakupan imunisasi ini adalah terganggunya sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan akibat pandemi. Setidaknya 84 persen fasilitas kesehatan di Indonesia melaporkan layanan imunisasi terganggu, baik di posyandu maupun puskesmas.
Kompas/Priyombodo
Bidan memberikan imunisasi kepada anak balita di Posyandu Nusa Indah, Bulakwareng, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2020). Kegiatan pemantauan tumbuh kembang dan pemberian imunisasi bagi anak balita di posyandu ini telah dimulai kembali setelah terhenti selama pandemi Covid-19. Pemantauan pertumbuhan anak perlu dilakukan secara berkala untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pada anak sejak dini.
Protokol kesehatan
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan, protokol kesehatan untuk layanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan sudah diterbitkan. Selain dengan temu janji, protokol lain yang harus dilakukan adalah dengan mewajibkan penggunaan masker serta jaga jarak. Pemisahan antara anak yang sakit dan sehat juga perlu diperhatikan.
Setiap puskesmas juga didorong untuk melengkapi pencatatan imunisasi pada anak yang ada di wilayahnya. Pencatatan ini termasuk pada anak usia sekolah. Selama pandemi berlangsung, sebagian besar sekolah tidak ada pertemuan tatap muka sehingga pemberian imunisasi anak sekolah pun tidak berjalan.
Meski begitu, imunisasi pada anak usia sekolah tetap harus diberikan melalui fasilias kesehatan terdekat. ”Layanan kesehatan sudah lebih baik saat ini. Sebagian besar puskesmas dan posyandu sudah mulai membuka layanan dengan berdasar pada protokol kesehatan. Jika ada fasilitas pelayanan kesehatan yang masih tutup, orangtua bisa meminta informasi kepada kader kesehatan setempat terkait alternatif terdekat,” kata Yurianto.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menyampaikan, dampak lain yang juga terjadi selama masa pandemi Covid-19 adalah adanya penurunan status gizi anak. Merujuk pada data Unicef, jumlah anak yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang di dunia diprediksi meningkat sampai 15 persen atau sekitar tujuh juta anak.
Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan ekonomi bagi sebagian keluarga. Akibatnya, pemenuhan pangan yang bergizi bagi anggota keluarganya, termasuk anak-anak, tidak optimal. Kondisi ini perlu ditangani secara serius karena bisa berdampak jangka panjang. Anak dengan gizi buruk rentan mengalami gangguan pada tumbuh kembang. Kemudian, masalah ini akan berlanjut pada penurunan kognitif dan kualitas diri di masa depan.
Menurut Aman, jika pandemi ini tak segera berakhir dan tak mendapat perhatian serius dari pemerintah, bangsa Indonesia bisa terancam kehilangan generasi yang berkualitas di masa depan. Bahkan, cita-cita untuk mencapai Indonesia emas pada 2045 akan semakin sulit dicapai.
