Keluarga Kunci Pembangunan Manusia

Perencanaan kehamilan sangat penting untuk memastikan bayi yang akan lahir sehat dan tumbuh secara optimal. Kesiapan kehamilan menentukan kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan manusia ke depan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga menjalani pemasangan implan keluarga berencana di Puskesmas Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). Pemkab Indramayu menargetkan 28.765 akseptor KB dalam sepekan. Hingga Senin, target untuk akseptor KB berkisar 87 persen. Peningkatan akseptor KB diharapkan mampu menekan laju kehamilan. Apalagi, pada Mei tercatat 2.740 ibu hamil atau meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Turunnya kepesertaan keluarga berencana atau KB, meningkatnya angka putus pakai kontrasepsi, dan berkurangnya kunjungan ke fasilitas layanan KB selama pandemi Covid-19 meningkatkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Situasi itu berdampak besar bagi pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Kehamilan tak diinginkan rentan meningkatkan kematian ibu, kematian bayi, ketidakcukupan gizi bayi sejak dalam kandungan, hingga buruknya tumbuh kembang anak akibat pola asuh yang tak maksimal. Semua itu akan berdampak pada kemampuan otak, kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan manusia Indonesia di masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam peluncuran aplikasi klikkb secara virtual di Jakarta, Senin (17/8/2020), mengatakan pentingnya perencanaan dalam setiap keluarga, termasuk perencanaan kehamilan di dalamnya. Upaya ini membutuhkan intervensi pemerintah.

Tanpa perencanaan keluarga dan intervensi pemerintah terhadapnya, mustahil bagi Indonesia untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia sebaik-baiknya.

”Tanpa perencanaan keluarga dan intervensi pemerintah terhadapnya, mustahil bagi Indonesia untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia sebaik-baiknya,” katanya.

Keluarga memiliki peran dominan dalam pembangunan manusia, sedangkan sekolah hanya sebagai pendukung. Proses 1.000 hari pertama kehidupan terjadi dalam keluarga. Di masa ini, 80 persen otak manusia berkembang yang akan menentukan kemampuan pikir dan kesehatannya di masa depan. Karena itu, jika seluruh keluarga baik, negara pun akan baik.

Intervensi keluarga itu, khususnya rumah tangga baru, perlu dilakukan secara serius meningkat masih banyaknya rumah tangga yang tak memahaminya. Perencanaan keluarga bukan hanya soal penjarangan kehamilan, tetapi juga soal ekonomi, kesehatan, hingga ideologi rumah tangga.

”Penanaman ideologi Pancasila harus mulai diinternalisasikan pada anak sejak dini dan itu menjadi tanggung jawab keluarga,” kata Muhadjir. Upaya ini makin penting seiring munculnya kasus terorisme dalam keluarga ataupun ketidaksediaan sebagian masyarakat hidup dalam lingkungan berbeda yang menjadi fitrah bangsa Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dinilai Muhadjir memiliki peran penting untuk perencanaan keluarga. Namun, upaya itu tidak bisa dilakukan oleh BKKBN saja, tetapi juga melibatkan sektor lain dalam koordinasi BKKBN. Petugas KB di lapangan ataupun bidan bisa digerakkan untuk membantu masyarakat merencanakan keluarga dengan baik.

KOMPAS/BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, setiap tahun ada sekitar 2 juta pasangan menikah. Dalam setahun pertama usia perkawinan, sekitar 80 persen atau 1,6 juta pasangan akan hamil. Itu berarti, dari 4,8 juta kelahiran tiap tahun di Indonesia, 1,6 juta kelahiran di antaranya disumbang oleh pasangan baru.

Karena itu, kata Hasto, calon pengantin perlu dipersiapkan secara matang, baik menghadapi kehamilan mereka maupun dalam membentuk keluarga. Dengan kesiapan calon pengantin tersebut, maka tengkes yang masih menjadi persoalan besar bangsa Indonesia bisa dicegah sejak dini.

Indonesia termasuk negara dengan angka tengkes tinggi di dunia. Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebut prevalensi anak balita tengkes mencapai 30,8 persen atau sekitar 7 juta anak. Pemerintah mengklaim prevalensi tengkes pada 2019 turun jadi 27,67 persen. Namun, itu tetap jauh lebih tinggi dari saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar prevalensi tengkes di satu negara kurang dari 20 persen.

Salah satu upaya mencegah tengkes itu adalah menjaga jarak antar-kehamilan minimal tiga tahun. Meski sejumlah kabupaten di Indonesia mendorong memiliki anak banyak karena wilayah yang luas dan sedikitnya jumlah penduduk, Hasto, yang juga seorang konsultan obstetri dan ginekologi, menegaskan, jarak antar-kehamilan tiga tahun tidak bisa ditawar. Bukan hanya tengkes, jarak kehamilan yang terlalu dekat akan meningkatkan risiko kematian ibu, kematian bayi, hingga buruknya pola asuh dan tumbuh kembang anak.

Untuk mendukung pengaturan kehamilan dan mengatasi keterbatasan akses layanan kontrasepsi selama pandemi, BKKBN meluncurkan aplikasi klikkb pada Senin. Aplikasi untuk mempermudah masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kontrasepsi itu diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia Ke-75 dan Hari Kontrasepsi Dunia yang diperingati tiap 26 September.

Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Emi Nurjasmi mengatakan, aplikasi klikkb akan membuat layanan kontrasepsi dan kehamilan oleh bidan Indonesia kepada masyarakat lebih optimal. Demikian pula untuk berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain. Bidan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia karena sebagian besar pemasangan kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan, ataupun persalinan dilakukan oleh bidan.

Baca juga: Minat Ber-KB Masih Tinggi

”Aplikasi ini juga menjadi bagian adaptasi baru bidan-bidan di Indonesia dalam melayani masyarakat (di tengah penerapan protokol kesehatan selama pandemi),” katanya.