Optimalkan Peran Filantropi untuk Pendanaan Kesehatan

Pendanaan kesehatan melalui kegiatan filantropi masih belum optimal. Padahal, potensi kedermawanan di Indonesia cukup besar untuk mendorong pembangunan sektor kesehatan secara nasional.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung melihat kegiatan pameran atau selasar filantrop muda dalam Next GENEROUSion Fest atau Festival Filantrop Muda 2019 di Epiwalk Epicentrum Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi sistem kesehatan nasional sulit diwujudkan untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan. Namun, pelaksanaan reformasi sistem kesehatan itu terkendala anggaran negara yang terbatas. Karena itu, pendanaan melalui filantropi kesehatan perlu dioptimalkan.

Ketua Pelaksana Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Laksono Trisnantoro mengatakan, pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk mendorong gerakan filantropi kesehatan di Indonesia. Potensi dana masyarakat melalui filantropi atau kedermawaan cukup besar untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

”Jika dimanfaakan secara sistematis, penggunaan dana filantropi akan optimal. Gerakan filantropi di Indonesia masih ketinggalan dari negara lain. Padahal, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, termasuk untuk mendukung mencapai SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” tuturnya dalam diskusi tanpa tatap muka yang diselenggarakan di Yogyakarta, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Mengubah Cara Orang Bederma

Jodi Visnu dari tim peneliti PKMK UGM menyampaikan, hasil riset terkait lanskap filantropi kesehatan Indonesia menunjukkan, kesehatan menjadi isu yang banyak didukung para pelaku filantropi. Ada 117 institusi yang teridentifikasi sebagai pelaku filantropi kesehatan. Dari jumlah itu, sebanyak 41 institusi merupakan korporasi dan 76 institusi lain merupakan nonkorporasi, seperti lembaga berbasis keluarga, lembaga keagamaan, dan lembaga independen.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Siswa-siswa SD yang berkunjung ke Festival Filantropi Indonesia 2018 bermain dengan alat pembelajaran karya para siswa SD RGM Bloksongo, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, yang merupakan sekolah dampingan Tanoto Foundation.

Sebagian besar gerakan filantropi kesehatan berkontribusi pada upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam layanan kesehatan. Fokus yang ditangani, antara lain, terkait program peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara upaya rehabilitatif dan suportif paliatif masih minim dukungan.

Gerakan filantropi di Indonesia masih ketinggalan dari negara lain. Padahal, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan.

Direktur Filantropi Indonesia Hamid Abidin menambahkan, tingginya dukungan filantropi kesehatan di Indonesia bisa dilihat dari jumlah sumbangan yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hasil kajian Filantropi Indonesia mencatat dukungan dana dari filantropi terkumpul sekitar Rp 905 miliar sampai akhir Juni 2020.

Dukungan pemerintah

Meski demikian, gerakan filantropi ini belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dari pemerintah. Iklim kebijakan yang kondusif belum terbentuk, baik dalam bentuk kemudahan pendanaan, penghargaan, maupun insentif pajak.

”Kebijakan insentif pajak bagi sumbangan hanya berlaku bagi sumbangan keagamaan, bencana nasional, pendidikan, riset dan pengembangan, infrastruktur sosial, serta olahraga. Sementara sumbangan untuk kesehatan belum bisa dikecualikan sebagai obyek pajak  dan belum mendapat pengurangan penghasilan kena pajak,” kata Hamid.

TIKTOK INDONESIA

Kepala Kebijakan Publik Tiktok Indonesia, Malaysia, dan Filipina Donny Eryastha(kiri) hadir di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, pada Kamis (9/4/2020). Terlihat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerima papan tanda sumbangan senilai Rp 100 miliar. Donasi tersebut akan digunakan untuk penyediaan peralatan medis hingga santunan bagi ahli waris tenaga kesehatan yang gugur akibat Covid-19.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri menuturkan, pemberian insentif pajak bagi gerakan filantropi akan menjadi prioritas pembahasan pemerintah. Sebab, peluang filantropi cukup besar dalam pembangunan nasional.

Baca juga: Kolaborasi Filantropi Diperkuat

Menurut Pungkas, kegiatan filantropi perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Selain itu, gerakan yang dilakukan juga mesti lebih transparan dan akuntabel agar dampak yang dihasilkan lebih optimal. Untuk itu, lembaga koordinasi atau jejaring dari seluruh filantropi, khususnya filantropi kesehatan perlu dibentuk.

”Koordinasi dengan pemerintah juga perlu diperkuat. Ini bisa dilakukan dalam pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Keterlibatan semua pihak, termasuk filantropi, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang diharapkan,” ujarnya.