Pertimbangkan Penerapan Kembali Pembatasan Sosial

Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar demi menekan wabah Covid-19 akibat virus korona jenis baru.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Wisatawan di obyek wisata Pantai Pasir Putih Dalegan yang berada di pinggir jalur pantai utara (pantura) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (3/7/2020). Sebagai salah satu urat nadi mobilitas manusia, barang, dan jasa, pantura ada di garis depan penularan SARS-CoV-2 seiring penyebaran virus korona jenis baru yang terkait mobilitas manusia.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar demi menekan wabah coronavirus disease 2019 akibat virus korona jenis baru atau SARS-CoV-2.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perlu dipertimbangkan untuk diterapkan kembali karena situasi wabah Covid-19 di Jatim tak juga mereda sejak diumumkan pertama kali pada Selasa (17/3/2020) yang menjangkiti delapan warga. Sampai dengan Kamis (9/7/2020) malam, menurut data laman resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/ yang dikelola Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, wabah telah menjangkiti 14.941 warga dengan rincian kematian 1.139 jiwa, perawatan 7.992 pasien, kesembuhan 5.579 orang, dan dalam konfirmasi domisili 231 orang.

Salah satu simpul utama penularan tinggi wabah Covid-19 di Jatim adalah jalur pantai utara dari Surabaya ke arah Jawa Tengah melalui Gresik, Lamongan, dan Tuban. Dalam situasi wabah, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik masih menjadi wilayah terparah yang diperlihatkan dari jumlah kasus dan kematian tertinggi se-Jatim. Lamongan berada di urutan ke-10, sedangkan Tuban di posisi ke-20 di antara 38 kabupaten/kota di provinsi bermoto ”Jer Basuki Mawa Beya” ini.

Baca Juga : Pantura Titik Rentan Covid-19

Pemerintahan provinsi bersama Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik sempat memberlakukan PSBB kurun 28 April-8 Juni 2020 atau selama 42 hari untuk menekan penularan. Menurut epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, yang juga penasihat pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, penerapan PSBB lumayan berhasil meredam laju penambahan kasus.

Selama PSBB, pergerakan masyarakat terutama lalu lalang antardaerah menjadi terbatas. Ini linier dengan melambatnya laju pertambahan kasus baru. Namun, pemberlakuan PSBB juga belum sempurna karena dukungan publik berupa kepatuhan menerapkan protokol kesehatan dan ketegasan bagi pelanggar aturan masih lemah.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Suasana lalu lintas yang padat pada jam pulang kerja di Surabaya, Jatim, Selasa (12/5/2020). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memutuskan PSBB untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo diperpanjang sampai dengan 8 Juni 2020 sejak 28 April 2020.

Selepas PSBB berakhir, daerah tergesa-gesa melonggarkan pembatasan sosial meski berdalih tetap memantau kegiatan masyarakat dengan ketat. Di jalur pantura, tidak ada lagi pos-pos pemeriksaan kendaraan terutama dari luar daerah untuk mencegah potensi penularan Covid-19. Orang tanpa gejala, tetapi berpotensi membawa virus korona tidak terdeteksi sehingga seakan lepas bebas bepergian ke mana-mana.

”Karena situasi wabah belum mereda, sebaiknya pertimbangkan kembali untuk menerapkan PSBB atau pengetatan di perbatasan.

Tanpa pengetatan dan pemeriksaan, penularan Covid-19 yang tak terawasi akan semakin menjadi. Apalagi, aktivitas mulai mendekati situasi normal. Obyek-obyek wisata, pusat jajan atau oleh-oleh, pusat keramaian yang sempat tutup, ataupun dibatasi operasionalnya mulai kembali bergairah dan kedatangan pengunjung meski ada penerapan protokol kesehatan.

Baca juga : Jaga Jarak Sulit Diterapkan di Pusat Keramaian

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan belum mempertimbangkan untuk menerapkan kembali PSBB. Selama PSBB, warga banyak protes karena tidak lagi leluasa dalam berkehidupan, terutama sektor ekonomi sebagai tulang punggung kehidupan.

”Kami meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Sambari.

KOMPA/BAHANA PATRIA GUPTA

Kendaraan melintasi ruas jalan pantura di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (3/7/2020). Sebagai salah satu urat nadi mobilitas manusia, barang, dan jasa, pantura ada di garis depan penularan SARS-CoV-2, seiring penyebaran virus korona jenis baru yang terkait mobilitas manusia.

Perhatian besar

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, penanganan wabah Covid-19 harus menjadi perhatian besar semua pihak. Di kalangan pengusaha, penerapan protokol, jaga jarak fisik, dan pembatasan sosial coba terus diterapkan untuk melindungi pekerja dan kelangsungan industri.

Di pabrik, protokol kesehatan diterapkan sebagai bagian dari keselamatan. Namun, bagaimana penerapannya setelah pekerja pulang dari pabrik itulah yang sulit kami awasi.

Menurut Adik, kebijakan yang akan diambil aparatur guna penanganan wabah perlu betul-betul memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat. Misalnya, jika PSBB kembali akan diterapkan, perlu modifikasi pelaksanaan dan sosialisasi yang lebih baik sehingga mendapat dukungan luas.

”Wabah telah menurunkan kinerja ekonomi, termasuk industri, bahkan sampai ada sektor yang anjlok 90 persen,” kata Adik.

Keberlangsungan hidup masyarakat tidak bisa diabaikan ketika pemerintah ingin mengambil kebijakan lebih progresif dalam penanganan wabah, misalnya karantina wilayah atau lebih ekstrem lagi penguncian (lockdown).

Baca juga : Jawa Timur Andalkan Kampung Tangguh Semeru

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya belum berkoordinasi lagi dengan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dalam hal kemungkinan penerapan kembali PSBB.