Obat Covid-19 Wajib Penuhi Standar UU Kesehatan

Para peneliti dan industri farmasi diharapkan tidak sembarangan mengklaim sudah menemukan obat Covid-19. Meskipun dalam situasi kedaruratan, semua obat tetap harus melewati uji klinis demi keselamatan pasien.

Kompas/Hendra A Setyawan

Petugas melakukan ekstraksi daun ketepeng badak (Cassia alata) dan daun benalu (Dendrophtoe sp) yang menjadi kandidat obat herbal untuk Covid-19 di Laboratorium Cara Pembuatan Obat Tradisonal Baik (CPOTD) Pusat Penelitian Kimia, LIPI, Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Inovasi para peneliti dan industri farmasi Indonesia dalam mengembangkan obat dan jamu untuk mengatasi Covid-19 perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Namun, obat dan jamu tersebut tetap harus mengutamakan keselamatan pasien dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan.

”Kita jangan terlalu mudah melakukan klaim dan kemudian menggunakan obat Covid-19 sebelum lolos uji klinis. Register untuk suatu obat memerlukan trial yang cukup valid. Sepengetahuan saya hingga saat ini belum ada obat Covid-19,” kata  Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)  Prof Dr dr Sukman Tulus Putra dalam diskusi daring bertajuk ”Polemik Beragamnya Klaim Temuan Obat dan Jamu Herbal Penangkal Covid-19” yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Acara tersebut dipandu oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dan menghadirkan pembicara  Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)  Prof Dr dr Sukman Tulus Putra, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum Persatuan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI)  dr Inggrid Tania, perwakilan Solidaritas Berantas Covid-19 Prof  Akmal Taher, Direktur Regitrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia, dan pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Dr Pandu Riono.

Sukman mengatakan, di seluruh dunia belum ada obat yang betul-betul dapat digunakan untuk menyembuhkan Covid-19. ”Obat yang belum lolos uji klinis, tetapi dipaksakan untuk diproduksi dan diberikan ke pasien akan masuk pada kategori pelanggaran disiplin dan etik. Fokus dan dukungan terhadap penelitian perlu kita berikan. Namun, kami perlu mengingatkan kepada yang melakukan penelitian, jangan cepat-cepat mengklaim tanpa bukti dan tanpa lolos tahapan uji pra-klinis dan kemudian uji klinis yang pada dasarnya memerlukan waktu cukup lama demi efektifitas, manfaat, dan keamananan dari obat tersebut terhadap manusia atau pasien yang mengonsumsinya,” katanya dalam siaran pers.

DOKUMENTASI YLKI

Suasana diskusi daring daring bertajuk ”Polemik Beragamnya Klaim Temuan Obat dan Jamu Herbal Penangkal Covid-19” yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, apabila  sudah ada obat yang memenuhi standar untuk menyembuhkan suatu jenis penyakit agar didorong penggunaannya. ”Saya ingin seperti di China, pengobatan modern dan tradisional berjalan seiring sejalan,” kata Melki.

Di sisi lain, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengingatkan semua pihak walaupun dalam situasi kedaruratan, semua tugas yang diamanatkan undang-undang  dalam prosedur pembuatan obat harus dipenuhi. Misalnya tentang obat chloroquine. Badan Pengawas Obat and Makanan Amerika Serikat (FDA) telah mencabut otorisasi penggunaan darurat chloroquine untuk Covid-19 karena tidak terbukti bermanfaat.

”Jadi, walaupun dalam situasi emergency, kita harus tetap memperhatikan keselamatan publik. Janganlah melampaui batas tugas, pokok, dan fungsi karena ini berbasis ilmu pengetahuan,” kata Pandu.

Menurut Pandu, semua pihak harus mengikuti prosedur untuk mengklarifikasi keabsahan obat tertentu. Ada sebagian obat yang diklaim sebagai obat Covid-19, ternyata ada yang bermanfaat dan ada juga tidak bermanfaat. Ini bisa membingungkan dan menyesatkan publik.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Obat dexamethasone tablet yang dijual di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (19/6/2020). Sebagian pedagang mulai meninggikan harga seiring dengan kabar obat ini dapat menyembuhkan pasien Covid-19 parah. Harga obat ini yang sebelumnya Rp 12.000-Rp 15.000 kini menjadi Rp 30.000-Rp 55.000 untuk satu dus isi 10 strip.

”Orang bilang ini riset, tetapi bagaimana metodologinya? Bagaimana mungkin temuan dari sel langsung loncat menjadi clean bagi manusia. Seharusnya BPOM menyatakan ini belum bisa. Tidak perlu basa-basi,” kata Pandu.

Pandu juga mengungkapkan, rapid test tidak ada manfaatnya untuk merespons pandemi. Indonesia harus meningkatkan kemampuan tes usap PCR atau tes cepat antigen, bukan antibodi. ”Kita harus fokus dan jangan ke mana-mana.  Pada masa pandemi saat ini, 70-80 persen orientasinya adalah public health, bukan klinik dan pengobatan. Tidak ada cara-cara atau jalan pintas untuk mengklaim sesuatu. Ini harus dipatuhi,” kata Pandu.