Letjen TNI Suharyanto: Butuh Waktu untuk Bebas PMK

Name: Letjen TNI Suharyanto: Butuh Waktu untuk Bebas PMK
Uploaded: 2022-08-31T22:23:33Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Meski tidak ada penambahan kasus baru di delapan provinsi, masih ada 124.000 kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak warga. Informasi ini disampaikan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam wawancara khusus.

Meski tidak ada penambahan kasus baru di delapan provinsi, masih ada 124.000 kasus penyakit mulut dan kuku pada ternak warga. Informasi ini disampaikan Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam wawancara khusus.

Oleh

INSAN ALFAJRI, DHANANG DAVID ARITONANG, IRENE SARWINDANINGRUM, ANDY RIZA HIDAYAT

· 7 menit baca

BNPB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Suharyanto, Senin (29/8/2022).

Jumlah kasus baru penyakit mulut dan kuku atau PMK menurun signifikan dalam dua bulan terakhir. Apakah hal ini menandakan wabah ini bisa selesai dalam waktu dekat?

Kompas mewawancarai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK terkait hal itu, Senin (29/8/2022).

Artinya, kalau sudah masuk begini, untuk kembali lagi mendapatkan status bebas PMK butuh waktu. Tugas kami bekerja maksimal.

Saat ini, apakah BNPB sudah bisa memproyeksikan kapan wabah PMK ini berakhir?

Data per hari ini, dari mulai 21 April tertera jumlah provinsi yang terpapar dari 2 ke 19 provinsi, jumlah kabupaten/kota dari 5 ke 90. Lalu tanggal 6 Juli, kasusnya bertambah menyebar di 22 provinsi dan 273 kabupaten/kota. Per 28 Agustus, penyebaran berkurang menjadi 16 provinsi dan 190 kabupaten/kota yang terkena PMK. Artinya, penurunan kasus.

Sudah ada delapan provinsi tidak mencatatkan kasus baru 14 hari terakhir, yaitu DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.

BNPB
Paparan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait penanganan PMK di Indonesia, Senin (29/8/2022).

Kemudian ada data seperti ini, sekarang yang kami hadapi 124.701 kasus hewan ternak lagi dari 535.296. Artinya, dengan adanya satgas PMK, kami sudah mampu tangani 60 persen kasus yang ada di Indonesia. Masih ada sisa empat bulan ini, kami akan bekerja keras, harapan kami PMK di tahun 2022 ini kasusnya bisa berkurang drastis. Provinsi yang angka positifnya sedikit kami harapkan segera menurun kasusnya. Jika bisa dilakukan potong bersyarat, bisa menambah jumlah provinsi yang kasus barunya nol.

Apa strategi yang dilakukan oleh BNPB?

Ini strategi satgas dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menangani jumlah kasus. Bantuan potong bersyarat diberikan di wilayah peternak yang kasusnya masih sedikit, misalnya 1-20 ekor. Kalau seperti Jawa Timur yang kasus aktifnya sudah 71.000 ekor, ya, itu harus disembuhkan. Potong bersyarat ini opsi terakhir.

Untuk mendapatkan bantuan potong bersyarat, ada syarat-syaratnya yang dikoordinasi oleh Kementan dananya. Syaratnya adalah fotokopi KTP peternak, bukti laporan kasus PMK di website iSIKHNAS, surat kepemilikan hewan ternak dari kepala desa, dan surat keterangan dari dokter hewan atau pejabat otoritas veteriner.

BNPB
Grafis mengenai strategi penanganan penyakit mulut dan kuku yang disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Senin (29/8/2022). Foto tangkapan layar dari ruang pertemuan daring BNPB.

Sekarang yang sudah jalan itu di Bali, di sana sudah diajukan 340 ekor hewan ternak yang sudah dipotong, dan yang sudah diberikan (bantuannya) ke peternak 273 ekor. Ingat, ketentuan bantuan bersyarat ini baru saja ditetapkan, untuk sapi dan kerbau Rp 10 juta tidak melihat jenis dan beratnya. Kambing dan domba Rp 1,5 juta dan babi Rp 2 juta.

Strateginya, yang utama adalah biosekuriti. Dicegah penularannya karena sifatnya virus ini sangat menular. Bisa lewat udara, bisa lewat media bukan antarternak saja. Manusia dan barang-barang juga bisa. Batas-batas desa dan pintu keluar-masuk.

Kedua, hewan ternak yang sakit diobati. Obat secara spesifik memang belum ada. Tetapi, bisa ditingkatkan imunitas hewan. Diperkuat dengan vitamin dan antibiotik, mungkin di desa-desa kita punya kearifan lokal, mereka bisa memberikan obat-obat lokal juga boleh. Yang ketiga, hewan-hewan ternak sehat divaksin. Ini sudah jalan. Dan strategi keempat untuk mengendalikan jumlah kasus agar terkendali, bisa dilakukan potong bersyarat dengan selektif.

Terkait biosekuriti, temuan Kompas masih banyak hewan ternak yang masuk melalui pintu-pintu ilegal. Apakah BNPB juga dilibatkan menjaga pintu-pintu masuk itu untuk penanggulangan PMK ke depannya?

Dengan sisa kasus sekarang, tinggal sepertiga dari jumlah awal. Tetapi, penularan masih terjadi. Masih ada kebocoran yang harus ditindaklanjuti. Contohnya, di Sumbawa sempat jebol. Setelah kami telusuri, jebolnya bisa lewat Jawa Timur, masuk ke Bali, lalu masuk ke Sumbawa.

Kami jaga jangan sampai NTT jebol. Ini NTT kami harapkan menjadi zona hijau tanpa vaksinasi. Biosekuriti memang menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Kami tetap mengandalkan satgas di daerah yang dibantu oleh TNI-Polri. Makanya, satgas di daerah wakilnya dandim dan kepala polres. Mereka bisa menyebarkan anggotanya di pintu-pintu ilegal.

Walaupun tidak ada kasus baru lagi di delapan provinsi, kami tetap waspada. Seperti yang disampaikan tadi, kami menandai kesembuhan hewan ternak berdasarkan tanda-tanda klinis. Kami belum bisa memastikan virusnya sudah tidak ada pada hewan ternak. Tetap saja kami khawatir, makanya kami nyatakan hewan ternak sembuh jika sudah melewati 14-30 hari.

Tentu saja di provinsi-provinsi yang sudah tak ada kasus baru tetap dilakukan testing. Kami ingin memastikan virusnya sudah tidak ada di wilayah itu. Harapan kami, mudah-mudahan bisa terkendali. Kalaupun tidak bisa zero case, paling tidak angkanya mengecil.

Indonesia sempat menyandang status bebas dari PMK, apakah masih memungkinkan dikembalikan lagi status bebas PMK itu?

Itu menjadi harapan kami. Tahun 1986 Indonesia sudah bebas PMK secara internal. Baru diakui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia pada 1990. Artinya, kalau sudah masuk begini, untuk kembali lagi mendapatkan status bebas PMK butuh waktu. Tugas kami bekerja maksimal. Mudah-mudahan di akhir 2022, memasuki 2023 ini, semakin berkurang. Di 2023 mudah-mudahan bisa zero PMK. Setelah yakin tidak ada, nanti kami bisa informasikan ke lembaga internasional agar predikat bebas PMK bisa dikembalikan lagi.

Terkait vaksinasi pada hewan ternak, jumlah vaksinnya akan terus bertambah. Apakah sudah disiapkan vaksinator untuk mendistribusikan vaksin?

Untuk vaksinasi, saya informasikan bahwa kami selalu bekerja sama. Ada 3 juta vaksin, sementara yang sudah disuntikkan 2 juta lebih. Masih ada 948.129 dosis yang harus disuntikkan. Ini selalu kami kejar-kejar. Ini kami update setiap hari. Daerah mana yang vaksinya lambat, cepat, dan mana yang sudah kurang, dan lain sebagainya.

Nah, yang tahap kedua, sampai dengan minggu kedua September, nanti Kementan akan distribusikan 10.250.000 dosis vaksin. Ini akan didistribusikan ke provinsi-provinsi yang tercatat. Meskipun sudah menyampaikan zero kasus, kami juga sudah sampaikan.

Prioritasnya daerah-daerah yang menjadi lumbung ternak, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Bukan berarti daerah lain tidak diberikan vaksin. Apalagi, vaksin di September sampai 10 juta. Sesudah itu ada tambahan berikutnya 29 juta dosis yang didanai Kementerian Keuangan.

Bagaimana kesiapan vaksinator di daerah selama proses vaksinasi ke depan?

Satgas daerah sudah membentuk tenaga vaksinator. Ada pejabat otoritas veteriner, para dokter hewan, ini sudah membentuk tim vaksinator. Memang untuk sekarang yang paling tinggi laju vaksinasinya adalah Jawa Timur. Di sana ada kurang lebih 400 tim, sekitar 894 orang tiap hari, laju suntikan 15.000 dosis per hari. Nah, ini menjadi contoh untuk daerah lain. Kami juga sudah bekerja sama dengan TNI/Polri.

Untuk vaksinasi hewan, ini tidak terlalu sulit. Pada saat Covid-19, kan, sudah ada personel TNI/Polri yang dilatih untuk menyuntik manusia. Nah, ini untuk hewan lebih mudah lagi. Untuk kekurangannya, kami pun sudah menyampaikan pada satgas di daerah untuk bisa memobilisasi sukarelawan dari mahasiswa/mahasiswi kedokteran hewan dan sarjana peternakan dari wilayah. Dana operasional nanti kami akan berikan. Ini tergantung daerah masing-masing. Kalau masih kurang, kami akan bantu terus.

Temuan kami di lapangan, keterlibatan sukarelawan masih minim. Bagaimana caranya mendorong partisipasi sukarelawan agar bisa lebih banyak yang terlibat?

Yang disampaikan investigasi Kompas itu betul. Memang di awal, PMK ini seakan-akan hanya urusan dokter hewan dan kepala dinas peternakan saja. Tapi, dilihat dari sumber dayanya, anggarannya, kemampuan organisasinya, orangnya, kan terbatas. Biasanya kepala dinas peternakan meminta bantuan dokter hewan. Sekarang satgas, kan, lengkap. Harus sekda (sekretaris daerah), melibatkan TNI/Polri.

Namun, untuk menjadi sempurna, kan, butuh waktu. Sampai sekarang, 24 provinsi ini kami kejar-kejar terus supaya satgasnya segera terbentuk. Caranya, ya, kami kendalikan tadi. Kami lihat daerah yang vaksinasinya kami dampingi.

Kami juga membantu sukarelawan, dokter hewan, dan pihak-pihak lain. Saat ini, anggaran sudah agak leluasa. Dari Kementerian Pertanian ada anggarannya, dari BNPB juga ada anggaran. Kementerian Dalam Negeri juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bahwa mereka bisa menggunakan anggaran daerah untuk menangani PMK.

Dengan kata lain, BNPB membuka keterlibatan sukarelawan lebih luas?

Betul, kami selalu menyampaikan, yang penting ini vaksin harus habis. Jika tidak punya orang, silakan direkrut sukarelawan. Nanti biayanya tinggal dilaporkan saja karena ini sudah ada anggarannya untuk penanganan PMK itu.

Mungkin dulu awal-awal baru vaksin saja yang datang karena saat itu anggaran masih dibahas. Tapi, sekarang sudah beserta anggarannya. Jadi, dalam satu kali suntikan, melekat sebesar Rp 25.000 per suntikan. Artinya, sebenarnya daerah tinggal serius saja mengerjakan. Ini yang delapan provinsi tadi bisa nol kasus baru, kok. Nah, ini kami sampaikan pada daerah-daerah yang masih tinggi kasusnya.

Editor:

ICHWAN SUSANTO

bnpb feature wawancara khusus utama kepala bnpb aktual penyakit mulut dan kuku pmk 2022