Eskalasi Konflik Timur Tengah Dikhawatirkan Menjurus Perang Dunia III, Serangan Mesti Dihentikan
Hingga saat ini tidak ada informasi WNI yang terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel pada 14 April 2024.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Serangan Israel atas Kedutaan Besar Iran dinilai dapat memicu Perang Dunia III. Apalagi, Minggu (14/4/2024) dini hari, Iran mulai membalas rangkaian serangan Israel dengan meluncurkan ratusan pesawat nirawak.
Sejumlah milisi sokongan Iran juga ikut menyerbu Israel. Perang di Timur Tengah tersebut dikhawatirkan akan bereskalasi dan menjurus pada terjadinya Perang dunia III yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia.
”Pemerintah Indonesia perlu turun tangan untuk memastikan agar serangan bisa dihentikan, termasuk serangan ke Gaza oleh Israel,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang juga Rektor Universitas Jenderal A Yani, Minggu (14/4/2024).
Sebelumnya, Israel menyerang Kedubes Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024 yang kemudian mulai dibalas oleh Iran dengan peluncuran drone dan rudal. Serangan Iran ini didasarkan pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep serupa digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini.
Perang di Timur Tengah tersebut dikhawatirkan akan bereskalasi dan menjurus pada terjadinya Perang dunia III yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia.
”Meski Amerika Serikat sudah membuat pernyataan akan berada di belakang Israel, dunia akan mengecam sikap AS ini. Apabila AS akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain, seperti Korea Utara dan Rusia, akan membantu Iran,” kata Hikmahanto.
Menurut Hikmahanto, Pemerintah Indonesia bisa meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan sidang darurat atas serangan Israel ke Kedutaan Besar Iran. Jika perlu, Pemerintah Indonesia berinisiatif membuat Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel.
Selain itu, Pemerintah Indonesia harus melakukan shuttle diplomacy ke AS dan beberapa negara Eropa untuk tidak mendukung tindakan salah dari Israel. ”Negara-negara ini harusnya memberi contoh agar negara-negara tunduk pada hukum internasional,” ujar Hikmahanto menambahkan.
Pemerintah Indonesia juga diharapkan mendorong rakyat dan pemerintahan dunia agar rakyat dan oposisi di Israel menurunkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini mengingat serangan ke Gaza ataupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapa pun yang menjabat sebagai perdana menteri, posisi yang seharusnya tidak dijabat oleh Netanyahu.
Di laman Kementerian Luar Negeri, Kemenlu menegaskan terus memantau dari dekat eskalasi perkembangan di kawasan Timur Tengah, seusai serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus. Kemenlu juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, KBRI Teheran, dan perwakilan RI lainnya di Timur Tengah, termasuk memantau situasi para warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kawasan tersebut.
KBRI Amman telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang menetap di wilayah Israel. Hingga saat ini tidak ada informasi WNI yang terdampak dalam serangan balasan Iran ke Israel pada 14 April 2024.
Basis data KBRI Amman mencatat terdapat 115 WNI yang berada di Israel. Mayoritas dari mereka menetap di Jerussalem, Tel Aviv, dan Arava. Adapun KBRI Teheran mencatat terdapat 376 WNI yang menetap di Iran dan mayoritas adalah pelajar/mahasiswa di kota Qom.
Sebelumnya pada 13 April 2024, Kemenlu telah mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan ke Iran dan Israel. Dalam kondisi darurat, mereka diminta agar segera menghubungi hotline perwakilan RI terdekat.
Beberapa waktu lalu, ketika secara resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024), Presiden Jokowi berharap perang bisa dihentikan.
Misi kemanusiaan
Presiden menegaskan bahwa pengiriman bantuan juga menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, baik karena perang maupun bencana.
”Kita turut prihatin atas peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza dan konflik internal yang terjadi di Sudan yang menimbulkan banyak korban. Karena itu, untuk kesekian kalinya kita kembali melakukan misi kemanusiaan dengan mengirim bantuan ke Mesir dan Sudan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan,” tutur Presiden Joko Widodo.
Presiden menegaskan bahwa bantuan yang dikirim sesuai dengan permintaan Pemerintah Mesir. Hal ini karena banyak pengungsi Palestina di Mesir yang membutuhkan bantuan. ”Kita penginnya perang segera dihentikan. Perang dihentikan artinya bantuan itu juga segera bisa.... Tidak terus-menerus,” kata Presiden Jokowi.
Seperti disampaikan Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kala itu juga menegaskan bahwa diplomasi Pemerintah Indonesia kental dengan dua hal, yaitu diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Dengan diplomasi perdamaian, Indonesia aktif untuk membantu perjuangan bangsa Palestina.
Diplomasi kemanusiaan pun terus dijalankan. ”Pada saat negara atau pada saat kita melihat ada korban-korban, baik perang maupun karena bencana alam, Indonesia selalu mencoba untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia,” ujar Menlu Retno.