Presiden Terseret Kasus Korupsi, Wapres Vietnam Jadi Penjabat Presiden
Wakil Presiden Vo Tin Anh Xuan diangkat sebagai penjabat Presiden Vietnam setelah Presiden Vo Van Thuong mundur.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
AFP/NHAC NGUYEN
Foto yang diambil pada 1 November 2022 ini memperlihatkan Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Xuan tengah ikut menerima kunjungan Pangeran Frederik dan Putri Mary (tidak terlihat) dari Kerajaan Denmark di Hanoi, Vietnam.
HANOI, KAMIS — Majelis Nasional Vietnam, Kamis (213/2024), menyepakati penunjukan Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan sebagai penjabat Presiden Vietnam setelah presiden sebelumnya, Vo Van Thuong, secara mendadak mundur karena kasus korupsi. Jabatan yang diemban oleh Xuan, yakni penjabat presiden, adalah untuk kali yang kedua hanya dalam waktu setahun.
Pada Januari 2023, Xuan diangkat sebagai penjabat presiden setelah Presiden Nguyen Xuan Phuc mundur dari jabatannya karena pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di kabinetnya.
”Politbiro telah menunjuk Vo Thi Anh Xuan sebagai penjabat presiden sampai Majelis Nasional memilih presiden baru sesuai dengan konstitusi Vietnam,” demikian laporan media Vietnam, VnExpress, mengutip keputusan Panitia Tetap Majelis Nasional seusai Sidang Luar Biasa Keenam Majelis Nasional.
Pemerintah juga telah mengonfirmasi pengangkatannya. Pada Rabu (20/3/2024), kantor berita Vietnam, VNA, memberitakan pengunduran diri Presiden Vo Van Thuong karena telah melanggar peraturan Partai Komunis yang berkuasa. Ia baru satu tahun menjabat sebagai presiden.
Seperti dilansir VnExpress, Xuan (54) tercatat sebagai wakil presiden termuda yang dipilih oleh Majelis Nasional. Saat dia dipilih untuk menduduki jabatan itu pada tahun 2021, dia baru berusia 51 tahun.
Xuan, yang berasal dari Provinsi An Giang di wilayah selatan, sejak tahun 1990-an hingga 2015 lebih banyak berkutat di Komite Tetap Partai Komunis di provinsi asalnya. Pemegang gelar master manajemen kebijakan publik ini baru masuk ke pusat setelah terpilih sebagai anggota Komite Pusat Partai Komunis tahun 2016.
Lima tahun kemudian, Xuan didapuk menduduki jabatan sebagai wakil presiden Vietnam dengan dukungan lebih dari 93 persen anggota Majelis Nasional.
AP/MINH HOANG
Wakil Presiden Vietnam Vo Thi Anh Xuan menerima kunjungan Putra Mahkota Kekaisaran Jepang Pangeran Akishino (tidak terlihat) di Istana Kepresidenan di Hanoi, Vietnam, 21 September 2023.
Tidak ada penjelasan hingga kapan Xuan akan mengemban jabatan sebagai penjabat presiden Vietnam. Akan tetapi, bila melihat masa transisi terakhir dari Nguyen Xuan Phuc, yang mundur pada pertengahan Januari 2023 hingga terpilihnya Truong sebagai presiden, masa transisi itu berlangsung sekitar dua bulan.
Semasa memegang jabatan sebagai penjabat presiden Vietnam, Xuan sempat ”melakukan tugasnya” dengan menunjuk 13 duta besar baru Vietnam untuk negara-negara sahabat.
Deteksi budaya korupsi
Vietnam saat ini tengah menggalakkan pertumbuhan ekonominya, termasuk menjadikan negaranya sebagai tujuan investasi global. Negara itu dikenal berhati-hati dalam mengelola politik domestiknya. Perubahan atau gonjang-ganjing politik pada pengelola negara tersebut hampir pasti akan berdampak pada situasi perekonomian negara.
Di tengah upaya itu, gejala budaya korupsi terdeteksi dilakukan oleh sejumlah pejabat pemerintahan, dari level provinsi hingga ke pemerintah pusat. Hal ini membuat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong mengambil kebijakan tangan besi.
Ia mencoba membersihkan seluruh pemerintahan pusat dan daerah dari perilaku korupsi. Tak terkecuali ketika salah satu kolega politiknya, Nguyen Xuan Phuc, mundur. Mundurnya Phuc sebagai langkah terakhir pembersihan setelah sebelumnya dua wakil perdana menteri, Pham Bin Minh dan Vu Duc Dam, mundur dari jabatannya.
AFP/MANAN VATSYAYANA
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers seusai upacara penutupan Kongres Nasional Ke-13 Partai Komunis Vietnam di National Convention Centre di Hanoi, Vietnam, 1 Februari 2021.
Pencopotan dua wakil PM itu berlanjut dengan penangkapan sekitar 100 pejabat pemerintah dan pengusaha, termasuk asisten Wakil PM Dam terkait skandal pendistribusian alat uji Covid-19. Sebanyak 37 orang—sebagian besar dari mereka adalah diplomat senior dan polisi—juga ditangkap dalam penyelidikan atas kasus pemulangan warga Vietnam dari sejumlah negara selama pandemi (Kompas.id, 17 Januari 2023).
Sejumlah pemimpin bisnis terkemuka negara ini telah menjalani proses peradilan dalam kasus penipuan dan korupsi besar-besaran. Salah seorang pengusaha menghadapi ancaman hukuman mati karena kasus penipuan obligasi senilai 12,5 miliar dollar AS.
Politbiro Partai Komunis Vietnam, badan pengambil keputusan utama, kini telah kehilangan empat dari 18 anggotanya sejak tahun 2021, yakni dua presiden, seorang wakil perdana menteri, dan seorang mantan menteri perdagangan.
Politbiro Partai Komunis Vietnam, badan pengambil keputusan utama, kini telah kehilangan empat dari 18 anggotanya sejak tahun 2021, yakni dua presiden, seorang wakil perdana menteri, dan seorang mantan menteri perdagangan.
Linh Nguyen, analis Vietnam di perusahaan konsultan risiko global, Control Risks, mengatakan bahwa gonjang-ganjing politik domestik Vietnam saat ini merupakan bencana yang mengancam reputasi stabilitas negara tersebut. Apalagi, setelah secara sepihak Pemerintah Vietnam membatalkan rencana kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima pekan ini karena keadaan internal.
Gejolak ini terjadi di tengah upaya Vietnam mencari investasi asing, khususnya dari Amerika Serikat, untuk mengembangkan perekonomiannya dari manufaktur bernilai rendah dan menuju produk-produk berteknologi tinggi, termasuk semikonduktor.
Perebutan faksi-faksi
Linh mengatakan, tampaknya faksi-faksi di dalam Partai Komunis sudah berebut posisi menjelang kongres partai yang penting pada tahun 2026. ”Kampanye anti-korupsi yang dipolitisasi semakin intens menjelang kongres partai berikutnya sehingga semakin menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi calon berikutnya,” kata Linh kepada kantor berita AFP.
Linh menambahkan, kehilangan anggota politbiro termuda dan pemimpin tertinggi termuda juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kepemimpinan yang menua di Vietnam. Sebagian besar dari pejabat teras partai akan berusia lanjut pada kongres partai berikutnya tahun 2026.
AFP/ANH TUC
Dua polisi mengawal pemimpin grup bisnis Tan Hoang Minh, Do Anh Dung (tengah), menuju ruang sidang di Hanor, 19 Maret 2024.
Tidak ada penjelasan rinci yang diberikan mengenai ”pelanggaran” yang dilakukan Thuong. Komite Pusat Partai hanya menyebut bahwa Thuong telah melakukan pelanggaran, tanpa membuka kesalahan-kesalahan yang dimaksudnya. Komite hanya menyebut sejumlah tindakan Thuong telah berdampak negatif pada opini publik, memengaruhi reputasi partai, negara, dan dirinya secara pribadi.
Meski begitu, awal Maret 2024, Kementerian Keamanan Publik disebut telah memperluas penyelidikan terhadap Phuc Son, perusahaan pembangunan infrastruktur di tiga provinsi, termasuk Quang Ngai, tempat Thuong sebelumnya menjabat sebagai ketua partai. Kementerian mengatakan, perusahaan tersebut diduga memalsukan laporan keuangan untuk menghindari pajak. Tim penyelidik telah menangkap sembilan orang, termasuk lima pejabat dari Quang Ngai.
Namun, Linh mengatakan, skala dugaan kesalahan yang dilakukan Thuong ”kemungkinan sangat kecil” dalam konteks pembersihan antikorupsi secara nasional.
Benoit de Treglode, analis pada Institute of Strategic Research di Paris, mengatakan bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah intrik internal partai mengenai siapa yang akan menggantikan Sekretaris Jenderal Trong. (AFP/REUTERS)
