Banyak Prajurit Tewas, Junta Myanmar Rekrut 60.000 Pemuda-Pemudi untuk Wajib Militer
Junta Myanmar diperkirakan sudah kehilangan 21.000 prajurit karena tewas, desersi, atau membelot ke kelompok perlawanan.
Oleh
IWAN SANTOSA
·3 menit baca
AP/AUNG SHINE OO
Anggota pasukan kehormatan berbaris dalam upacara peringatan ke-77 Union Day Myanmar di Naypyitaw, Myanmar, 12 Februari 2024.
BANGKOK, KAMIS – Pemerintah junta militer Myanmar, Rabu (14/2/2024), mengumumkan setiap tahun akan merekrut 60.000 pemuda dan pemudi untuk menjalani wajib militer, berdasarkan undang-undang wajib militer yang baru diberlakukan. Angkatan pertama wajib militer akan dimulai April 2024 seusai perayaan Tahun Baru Myanmar.
Keputusan itu diambil karena junta militer diduga kekurangan prajurit dalam perang saudara yang berkepanjangan di negara tersebut. Undang-undang wajib militer ditandatangani junta, Sabtu (10/2/2024), atas perintah Dewan Militer yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Sejak melancarkan kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, Februari 2021, militer Myanmar menghadapi perlawanan milisi-milisi pro-demokrasi dan faksi-faksi bersenjata dari sejumlah kelompok minoritas di Myanmar.
Tidak ada angka pasti mengenai jumlah kekuatan personel militer Myanmar (Tatmadaw). Buku Fakta CIA memperkirakan, pada 2023 Tatmadaw memiliki 150.000-400.000 prajurit.
Institut Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat, menaksir, junta militer sudah kehilangan 21.000 prajurit karena tewas dalam operasi militer, desersi, atau bergabung dengan kelompok perlawanan. Menurut lembaga itu, kekuatan efektif Tatmadaw saat ini hanya 150.000 orang.
AP PHOTO/AUNG SHINE OO
Polisi Myanmar berpawai dalam parade 75 tahun kemerdekaan Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, 4 Januari 2023.
Dalam undang-undang wajib militer di Myanmar, setiap pria berusia 18-35 tahun dan wanita berusia 18-27 tahun dapat direkrut Tatmadaw untuk berdinas selama dua tahun. Ada batasan umur lebih tua, yakni 45 tahun bagi pria dan 35 tahun bagi perempuan, untuk ditugaskan dalam kategori profesional, seperti dokter, perawat, dan insinyur, dengan jangka waktu dinas tiga tahun.
Bagian Penerangan Angkatan Darat Myanmar, dalam keterangan kepada media, menjelaskan bahwa tiap bulan 5.000 orang akan dipanggil untuk mendapat latihan kemiliteran. Adapun pelatihan untuk perempuan prajurit akan dimulai pada gelombang kelima.
Ada 14 juta personel kaum muda, yakni 6,3 juta pria dan 7,7 juta perempuan, dari total 56 juta penduduk Myanmar yang masuk kategori wajib militer.
Juru bicara Angkatan Darat Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min, seperti dikutip media pemerintah Myanma Alinn, mengatakan bahwa ada 14 juta personel kaum muda, yakni 6,3 juta pria dan 7,7 juta perempuan, dari total 56 juta penduduk yang masuk kategori wajib militer.
Angkatan pertama wajib militer untuk 5.000 orang akan dimulai setelah Tahun Baru Thingyan, yang akan dirayakan pada pertengahan April 2024.
AP/AUNG SHINE OO
Wakil Ketua Dewan Pemerintahan Negara atau State Administration Council (SAC) Wakil Jenderal Senior Soe Win berpidato dalam upacara peringatan ke-77 Union Day Myanmar di Naypyitaw, Myanmar, 12 Februari 2024.
Undang-undang wajib militer tersebut membuat cemas dan memantik perlawanan kaum muda serta orangtua mereka. Dalam berbagai unggahan di sosial media dan percakapan warga, isu itu menjadi pembahasan luas.
Beberapa orang sudah menimbang untuk meninggalkan Myanmar ke daerah-daerah perbatasan yang dikuasai kelompok minoritas atau bahkan bergabung dengan kelompok perlawanan.
Sesuai undang-undang, menghindari wajib militer di Myanmar diancam hukuman pidana tiga hingga lima tahun penjara plus denda. Para anggota kelompok keagamaan dikecualikan dari wajib militer. Pegawai negeri dan pelajar serta mahasiswa dapat diberikan pengecualian sementara.
Pemerintahan junta militer Myanmar juga mengaktifkan Undang-Undang Cadangan Militer. Berdasarkan undang-undang ini, para prajurit veteran diwajibkan menambah masa dinas lima tahun setelah pensiun atau berhenti dari kedinasan.
AFP/STR
Foto bertanggal 13 Desember 2023 ini memperlihatkan anggota kelompok bersenjata warga etnis minoritas, Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang atau Ta'ang National Liberation Army (TNLA), berdiri di kompleks pagoda di sebuah kamp perbukitan yang direbut dari militer Myanmar di Namhsan Township, Negara Bagian Shan, Myanmar utara.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintah bayangan Myanmar, dalam keterangan resmi, Selasa (13/2/2024), menyatakan masyarakat tidak harus mematuhi undang-undang wajib militer. NUG juga mendesak masyarakat untuk terus terlibat dalam revolusi melawan junta militer.
”Semakin jelas junta militer mengalami kekalahan memalukan di seluruh negara. Junta militer dalam keadaan putus asa dan sekarang memaksa rakyat Myanmar untuk berperang dan menjadi perisai hidup dalam perang sesama rakyat Myanmar,” kata NUG. (AP)
