Pengebirian Lawan Politik dan Pemblokiran Internet Warnai Pemilu Pakistan
Analis politik Azim Chaudhry menyebut, keseluruhan proses pemilu di Pakistan terlihat sudah seperti penobatan pemenang.
Seorang polisi (kanan) menggeledah warga pemilih yang akan memasuki sebuah tempat pemungutan suara dalam pemilu nasional di Peshawar, Pakistan, Kamis (8/2/2024).
ISLAMABAD, KAMIS — Pakistan melaksanakan pemilihan umum pada Kamis (8/2/2024). Selain dinodai serangan kelompok militan, yang menewaskan sedikitnya sembilan orang, pemilu di negara itu juga diwarnai keputusan pemerintah menutup sejumlah perbatasan darat dan mematikan jaringan internet ataupun seluler dengan alasan menjaga keamanan serta kestabilan.
Pekan lalu, mantan perdana menteri yang kini oposisi dan politisi paling populer, Imran Khan, dijebloskan ke penjara atas tuduhan pengkhianatan, korupsi, dan perkawinan ilegal. Partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dilarang oleh Mahkamah Agung dan Komisi Pemilu Pakistan (ECP) untuk menggunakan simbolnya, yakni tongkat pemukul kriket.
Di Pakistan, partai-partai umumnya menggunakan simbol-simbol tertentu guna memudahkan para pemilih dalam menemukan partai yang ingin mereka pilih pada surat suara.
Akibat pengebirian tersebut, para calon anggota legislatif dari (PTI) terpaksa maju sebagai kandidat independen. Analis politik Azim Chaudhry menyebut, perlakuan terhadap PTI sebagai ”pengaturan suara sebelum pencoblosan”. ”Keseluruhan proses pemilu ini terlihat sudah seperti penobatan (pemenang),” katanya.
Yang paling mengundang reaksi publik Pakistan adalah keputusan pemerintah mematikan jaringan internet ataupun seluler dengan alasan menjaga keamanan. Warga Pakistan memprotes karena mereka justru tidak bisa mengakses informasi pada saat yang diperlukan.
Hal tersebut dilaporkan oleh surat kabar The Express Tribune. Warganet yang mahir mengutak-atik jaringan internet ramai mengunggah pesan protes melalui berbagai pelantar media sosial mengenai kesulitan yang mereka temui.
Tempat pemungutan suara (TPS), menurut aturan Komisi Pemilu Pakistan (ECP), dibuka pukul 08.00. Akan tetapi, ada warganet yang menemukan bahwa hingga pukul 09.00 TPS belum dibuka.
Baca juga: Terung untuk Simbol Pemilu Pakistan
”Sudah menunggu beberapa jam sampai siang, TPS belum dibuka. Takutnya nanti kalau dibuka, pencoblosan hanya sampai pukul 17.00. Kita sudah mengantre panjang sekali,” cuit seorang warganet di X.
Seorang warga Pakistan menunjukkan kertas suara sebelum memberikan suaranya di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen negara itu di Jamrud, Distrik Khyber, Pakistan, Kamis (8/2/2024).
Warganet lain mengunggah potret suasana TPS di lokasi, ia harus mencoblos malah kosong melompong. Tidak ada petugas dan kotak suara. ”Situs ECP dan akun media sosial mereka tidak aktif. Ke mana kita harus melapor?” tulisnya.
Sejumlah unggahan lain mengeluhkan orang-orang tidak bisa memakai aplikasi peta untuk menemukan titik TPS mereka karena sinyal lemah.
Tidak hanya rakyat jelata, Bilawal Bhutto Zardari, Menteri Luar Negeri Pakistan 2022-2023 sekaligus Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP) juga meminta kepada pemerintah agar membuka akses jaringan seluler serta internet. Menurut dia, tindakan pemerintah ini menghalangi hak rakyat untuk memperoleh informasi secara akurat dan bebas.
Tindakan pemerintah mematikan jaringan internet ataupun seluler pada hari pemilu ini menghalangi hak rakyat untuk memperoleh informasi secara akurat dan bebas.
Lawan politik Bhutto Zardari, mantan PM Khan yang kini mendekam di Penjara Rawalpindi, juga meminta kepada masyarakat agar mau membuka sandi layanan internet nirkabel pribadi. Tujuannya agar orang-orang di sekitar bisa mengakses internet.
Baca juga: Pakistan Balas Serang Iran
”Keputusan memblokir jaringan komunikasi datang dari aparat penegak hukum. ECP tidak bisa ikut campur,” kata Ketua ECP Sikandar Sultan Raja.
Wanita bercadar memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen negara itu di Hyderabad, Pakistan, Kamis, 8 Februari 2024.
Menurut Pemerintah Pakistan, pemblokiran itu demi mencegah beredarnya disinformasi, kampanye hitam, serta hasutan massal yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Hari Rabu (7/2/2024), Provinsi Baluchistan diguncang dua ledakan bom yang mengakibatkan 30 orang tewas.
Pemerintah masih menyelidiki pelaku yang diduga ingin mengacaukan pemilu. Kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom tersebut.
Serangan di hari pemilu
Pada hari pemilu pun terjadi serangan di Baluchistan ketika seseorang melempar granat di tempat umum. Menurut aparat, terjadi puluhan ledakan granat dan bahan peledak, mengakibatkan seorang aparat sipil tewas dan 10 orang lainnya luka-luka. Ledakan juga terjadi di luar sebiah TPS khusus perempuan, menewaskan dua anak-anak.
Di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, sekelompok orang bersenjata menembaki kendaraan militer, mengakibatkan satu tentara tewas. Di area Kulachi, Distrik Dera Ismail Khan, wilayah barat laut, lima polisi tewas akibat serangan bom dan penembakan ke arah patroli polisi. Seorang lainnya tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan di Tank, sekitar 40 kilometer utara Kulachi.
Tentara Pakistan siaga di luar sebuah tempat pemungutan suara pada pemilu nasional di Lahore, Pakistan, Kamis (8/2/2024).
Meski demikian, pemilu masih berlangsung di provinsi itu sesuai jadwal. Polisi dan militer menutup perbatasan darat yang menghubungkan Pakistan dengan Iran dan Afghanistan. Alasannya, agar tidak ada anggota kelompok ekstrem yang bisa keluar masuk selama pemilu berlangsung.
Baca juga: Protes Serangan, Irak-Pakistan Tarik Duta Besar dari Iran
Mohsin Dawar, kandidat dari North Waziristan, Pakistan barat laut, melaporkan ke ECP melalui surat bahwa sejumlah TPS di daerah pemilihan tempatnya diduduki oleh kelompok ”Taliban” setempat yang mengancam staf TPS dan aparat lokal.
Krisis ekonomi
Pemilu tahun 2024 ini berlangsung di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan di Pakistan. Bantuan sebesar 3 miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) akan berakhir, Maret nanti. Pakistan memerlukan pemerintahan yang stabil agar bisa mengajukan pinjaman kepada IMF, lembaga keuangan internasional, ataupun negara-negara sahabat.
Berbagai kritik, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ditujukan kepada pelaksanaan pemilu ini. Menurut mereka, terjadi penghalangan sistematis kepada Partai Tehrek e-Insaaf (PTI), partai politik pimpinan Imran Khan, untuk bisa bersaing secara adil.
Tuduhan itu disangkal oleh aparat penegak hukum Pakistan. Khan tengah menjalani hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia dilengserkan dari kursi perdana menteri pada April 2022 melalui mosi tidak percaya.
Baca juga: Jangan Pernah Lengah pada Terorisme
Lawan politik Khan adalah PPP di Bawah Bilawal Bhutto Zardari dan Liga Muslim Pakistan-Nawaz atau Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) di bawah Nawaz Sharif.
Mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif (ketiga dari kiri) bersama anak perempuannya, Maryam Nawaz (tengah, depan), tiba di tempar pemungutan suara di Lahore, Pakistan, Kamis (8/2/2024).
Shariff pernah tiga kali menjabat sebagai perdana menteri. Pada pemerintahan terakhir, pascalengsernya Khan, Shehbaz Sharif—adik Nawaz SHarif—naik menjadi perdana menteri. Khan lengser berkat koalisi antara Sharif bersaudara dan Zardari. Sejauh ini, Nawaz Sharif merupakan calon terkuat yang diduga akan memenangi pemilu.
Dalam pemilu Pakistan, pemerintah melarang partai menggunakan nama untuk berkampanye. Setiap kandidat harus berkampanye secara mandiri dengan menggunakan simbol benda sehari-hari. Misalnya, ada kandidat yang diberi simbol terung oleh ECP, kemudian kandidat lain diberi simbol kursi, wortel, meja, botol, dan seterusnya.
Menurut ECP, ketentuan itu diambil karena 60 persen penduduk Pakistan buta huruf sehingga tidak akan hafal nama kandidat dan nama partai politik.
Pemilu ini merupakan ajang bagi 44 partai politik memperebutkan 226 kursi di DPR. Sisa 70 kursi lain diperebutkan oleh perwakilan perempuan dan kelompok minoritas.
Jaringan Pemilu Bebas dan Adil Pakistan (FAFEN) mengatakan, terdapat 128 juta warga Pakistan yang terdaftar untuk menggunakan hak suara. Ini setengah dari total penduduk negara itu yang berjumlah 240 juta jiwa.
FAFEN mencatat, sejak 2018 terdapat kenaikan jumlah pemilih sebesar 21,7 persen dan sebagian di antaranya adalah perempuan. Dari segi kandidat, keragamannya juga bertambah. Ada 4.807 kandidat berjenis kelamin laki-laki, 3.000 perempuan, dan dua transpuan.
Baca juga: Pakistan Menuju Fase Politik Berbahaya
Meskipun demikian, wartawan politik Pakistan, Abbas Nasir, mengatakan bahwa pemenangnya adalah partai yang paling banyak didukung oleh militer dan polisi. Selama 76 tahun merdeka, polisi dan militer tetap sangat berpengaruh di dalam pemerintahan sipil Pakistan.
”Kekhawatiran para pengamat politik adalah pemerintahan, siapa pun perdana menteri terpilih nanti, tidak akan langgeng karena krisis ekonomi bisa terus menjadi senjata untuk menggoyangnya,” ujar Nasir. (AP/AFP/REUTERS)
