Inggris Siap Mengakui Negara Palestina
Syarat yang diajukan Inggris adalah para pemimpin kelompok Hamas harus meninggalkan wilayah Gaza.
Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri (kanan) berbicara dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dalam pertemuan di Beirut, Lebanon, 1 Februari 2024.
RIYAK, JUMAT — Kerajaan Inggris bisa mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi setelah tercapai gencatan senjata di Gaza, sambil perundingan damai tetap dilakukan dengan Israel. Namun, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyatakan, pengakuan itu tidak bisa diberikan saat kelompok Hamas masih berkuasa di Gaza.
Kantor berita Associated Press, Jumat (2/2/2024), melaporkan, Cameron berada di Lebanon pada Kamis sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menurut Cameron, pengakuan Inggris terhadap negara Palestina merdeka, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak dilakukan pada awal proses perundingan damai, tetapi juga tidak pada akhir prosesnya.
Baca juga: Dunia Desak Israel Terima Solusi Dua Negara
”(Pengakuan) Itu kami pertimbangkan saat proses menuju solusi ini menjadi lebih riil. Yang perlu kita lakukan adalah memberi warga Palestina wawasan tentang masa depan yang lebih baik dengan membangun negara mereka sendiri,” kata Cameron, yang juga mantan Perdana Menteri Inggris ini.
Proses ini, lanjutnya, penting bagi perdamaian jangka panjang dan keamanan di kawasan Timur Tengah. ”Bangsa Palestina bisa melihat seperti apa negaranya kelak dan menjalankan negara mereka sendiri,” kata Cameron.
Palestina mendapat status pengamat (observer) di PBB. Hingga pertengahan tahun 2023, sebanyak 139 negara dari 193 negara anggota PBB mengakui negara Palestina. Negara Palestina diproklamasikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 15 November 1988 dengan wilayah Tepi Barat mencakup Jerusalem Timur dan Jalur Gaza.
Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati di Istana Pemerintah di Beirut, Lebanon, 1 Februari 2024.
Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak usulan solusi dua negara dan menganggap tindakan tersebut pemaksaan. Keberadaan negara Israel dan Palestina bagi Netanyahu disebut ancaman bagi keamanan Israel.
Padahal, sejak tahun 1948, setidaknya 90 persen warga Palestina diusir dari tanah kelahiran mereka oleh militer Israel dalam peristiwa yang dikenal sebagai Al Nakba (bencana). Praktis sejak tahun 1948, bangsa Palestina memperjuangkan negara mereka sendiri yang semakin menyusut karena serbuan dan pendudukan militer Israel.
Bangsa Palestina bisa melihat seperti apa negaranya kelak dan menjalankan negara mereka sendiri.
Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat mendukung gagasan Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan negara Israel. Mereka menegaskan, kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari negosiasi penyelesaian damai. Tindakan Inggris yang bersedia mengakui negara Palestina akan mengisolasi Israel dan memaksanya duduk ke meja perundingan damai.
Cameron menyatakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penghentian pertempuran dalam perang Israel-Hamas di Jalur Gaza. Diharapkan, jeda itu bisa dilanjutkan dengan gencatan senjata jangka panjang.
Dia menambahkan, syarat yang diajukan Inggris untuk mengakui negara Palestina adalah para pemimpin kelompok Hamas harus meninggalkan wilayah tersebut. ”Kita tidak bisa menjalankan solusi dua negara selama pihak yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober 2023 masih ada di sana,” katanya.
Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah (kanan) dan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengangkat tangan dalam pertemuan di Gaza, Senin (2/10/2017).
Kelompok Hamas sejauh ini mengambil sikap para pemimpin mereka tidak meninggalkan Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana gencatan senjata.
Secara bertahap negara Palestina semakin diakui keberadaannya. Negara Palestina menjadi anggota UNESCO pada 2011. Pada 2012, Palestina menjadi negara pengamat di Sidang Umum PBB dengan dukungan 138 negara anggota.
Dari 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia (G20), sembilan negara mengakui Palestina, yakni Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki. Indonesia dan Arab Saudi hanya mengakui Palestina dan tidak mengakui Israel. Negara G20 yang belum mengakui Palestina adalah Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Inggris, dan Amerika Serikat.
Lebanon
Cameron mengatakan, negaranya juga mengusulkan rencana jangka panjang untuk meredakan ketegangan Lebanon-Israel. Kelompok Hezbollah dan militer Israel berkontak senjata hampir tiap hari selama empat bulan terakhir. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperluas perang Gaza ke Lebanon dan sekitarnya.
Rencana Inggris mencakup pelatihan bagi tentara Lebanon (LAF) untuk menjaga wilayah perbatasan Lebanon-Israel di dekat Sungai Litani.
Baca juga: Teman dan Kemenangan Menjauhi Israel karena Gaza
Anggota kelompok Houthi memasang poster pemimpin mereka, Abdel Malek al Houthi, saat unjuk rasa mendukung Palestina di Jalur Gaza dan menentang serangan AS di Yaman, di kota Sana’a, Yaman, 29 Januari 2024.
Dalam kunjungan keempat ke Timur Tengah sejak menjadi menlu, Cameron mengawali kunjungan di Oman untuk membahas serangan kelompok Houthi dan upaya mengurangi ketegangan di Laut Merah yang menjadi jalur pelayaran niaga dunia. Kapal tanker yang berbisnis dengan Inggris pekan lalu meledak akibat serangan Houthi. Kapal perang Inggris, HMS Diamond, di Laut Merah berhasil menangkal serangan tersebut.
Kelompok Houthi menyerang kapal niaga di Laut Merah yang terkait dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kelompok Hamas yang diserang Israel di Jalur Gaza. ”Kita tidak bisa membiarkan konflik melebar dari Jalur Gaza ke negara-negara lain di Timur Tengah. Eskalasi dan ketidakstabilan membahayakan semua pihak. Kekerasan di Jalur Gaza perlu segera dihentikan, bantuan masuk, dan sandera dibebaskan,” ujar Cameron. (AP)
