Belgia Minta Ganti Rugi Kerusakan di Gaza, Hamas Minta Pembebasan Tokoh Fatah
Tuntutan pembebasan tokoh Fatah dan PFLP menunjukkan kesiapan penyatuan faksi-faksi Palestina
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
BRUSSELS, JUMAT — Belgia akan meminta ganti rugi atas bangunan dan aneka fasilitas rusak di Gaza. Sementara Hamas meminta Israel membebaskan tokoh Fatah dan PFLP.
Kementerian Luar Negeri Belgia mengumumkan rencana itu pada Jumat (2/2/2024). Pengumuman itu bersamaan dengan pemanggilan Duta Besar Israel untuk Belgia, Idit Rosenzweig-Abu.
Pembebasan tahanan adalah masalah nasional, bukan hanya kebutuhan Hamas.
Menteri Luar Negeri Belgia Hadja Lahbib dan Menteri Kerja Sama Pembangunan Belgia Caroline Gennez menemui Rosenzweig-Abu. Pemanggilan untuk memprotes pengeboman Israel pada kantor badan amal Belgia di Gaza, Enabel. Kantor itu sudah kosong sejak pertengahan Januari 2024.
Brussels mengetahui gedung kantor itu menjadi puing pada Kamis (1/2/2024). Hingga 30 Januari 2024, gedung tempat kantor itu berada masih utuh. Diduga, Israel mengebom kantor itu pada Rabu.
”Perusakan infrastruktur sipil sama sekali tidak bisa diterima dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Sejak hari pertama konflik, Belgia meminta semua pihak mematuhi hukum internasional,” demikian pernyataan Kemenlu Belgia.
Brussels tidak hanya memanggil Duta Besar Israel. Belgia juga mengumumkan akan membawa masalah pergantian kerugian dalam pertemuan UE. Harus ada ganti rugi dari perusakan bangunan dan fasilitas yang pembangunannya didanai UE atau anggota UE.
”Kekerasan harus dihentikan. Belgia menyerukan gencatan senjata segera oleh semua pihak, akses permanen dan tidak terhambat untuk bantuan kemanusiaan, serta pembebasan semua sandera tanpa syarat. Belgia juga menyerukan dimulai lagi proses perdamaian dan perundingan politik untuk mencapai Solusi Dua Negara,” lanjut Kemenlu Belgia.
Belgia salah satu negara yang menolak penghentian donasi untuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perbantuan Pengungsi Palestina (UNRWA). Amerika Serikat dan sejumlah negara memutuskan berhenti mendanai UNRWA. Sebab, Israel menuding enam dari ribuan pegawai UNRWA terlibat serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Pembebasan tahanan
Dari Beirut, Lebanon dilaporkan, sejumlah petinggi Hamas menyatakan, kelompok itu sedang mempelajari usulan gencatan senjata. Proposal itu termasuk pertukaran tawanan Israel-Palestina.
Pejabat Hamas di kantor Beirut, Osama Hamdan, menyebut bahwa Hamas tetap mau gencatan senjata permanen. Hamas juga mendesak pembebasan ribuan warga Palestina dari penjara-penjara Israel.
Perusakan infrastruktur sipil sama sekali tidak bisa diterima dan tidak sesuai hukum internasional.
Secara khusus, Hamdan mendesak pembebasan Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat. Barghouti merupakan tokoh Fataj dan dipandang mampu menyatukan berbagai faksi Palestina. Sementara Saadat merupakan tokoh Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), organisasi pembebasan Palestina yang berideologi Marxis.
Barghouti dan Saadat ditangkap setelah Intifada II. ”Pembebasan tahanan adalah masalah nasional, tidak hanya kebutuhan Hamas,” kata Hamdan.
Tuntutan pembebasan kedua orang mengindikasikan Hamas siap membentuk pemerintah persatuan Palestina. Selama ini, dua wilayah Palestina dikendalikan kekuatan terpisah. Otoritas Palestina yang dikontrol Fatah mengendalikan Tepi Barat. Sementara Hamas mengendalikan Gaza.
Sejak Perang Gaza 2023 meletus, Hamas menyatakan siap membentuk pemerintahan persatuan untuk seluruh Palestina. Tuntutan pembebasan Barghouti dan Saadat bagian dari keseriusan itu.
Ia juga mengomentari usulan gencatan senjata yang dibahas Israel, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Usulan itu hanya membahas gencatan senjata beberapa pekan. ”Tidak mungkin akan diterima perlawanan,” ujarnya menggunakan istilah internal Hamas untuk menyebut kelompok itu. (AFP/REUTERS)