Belanda Larang Telepon Genggam di Sekolah Mulai 2024

Dinilai mengganggu pelajaran, Belanda segera memberlakukan pelarangan telepon genggam di sekolah mulai 1 Januari 2024.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Anak-anak menggunakan ponsel sebagai alat pembelajaran saat mengikuti bimbingan belajar berbasis lingkungan di Sekretariat RW 006, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2023). Bimbingan belajar berbasis lingkungan bertajuk Bimbingan Belajar Berbayar Sampah Terpilah dan Terpilih (B3STT) ini mewajibkan para siswanya menyetorkan sampah daur ulang ke bank sampah setiap minggunya.

Prihatin pada kualitas belajar yang menurun, Pemerintah Belanda akan memperketat penggunaan perangkat keras digital di sekolah. Merujuk Euronews.com pada Sabtu (16/12/2023), aturan itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Ketentuan antara lain melarang siswa membawa telepon seluler atau HP ke dalam kelas. Peralatan lain yang juga turut dilarang adalah tablet serta jam tangan pintar. Aturan itu merupakan tindak lanjut dari rencana pelarangan yang pernah terungkap pada 5 Juli 2023.

Laporan BBC pada 5 Juli 2023, mengutip Pemerintah Belanda, menyebutkan, segala peralatan elektronik termasuk telepon seluler dilarang penggunaannya di dalam ruang kelas. Namun, ada pengecualian bagi siswa yang tengah mendalami keterampilan digital, siswa disabilitas ataupun untuk kondisi tertentu yang memerlukan peralatan elektronik.

Baca juga: Gen Z Lelah, tetapi Tak Mampu Lepas dari Ponsel

”Meskipun telepon seluler nyaris selalu berkaitan dengan kehidupan kita, telepon genggam tidak boleh ada di dalam ruang kelas,” ujar Robbert Dijkgraaf, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda.

Menurut Dijkgraaf, para siswa harus mampu berkonsentrasi di dalam kelas dan bisa belajar dengan baik. ”Kita tahu, mengacu pada penelitian ilmiah, telepon genggam mengganggu kegiatan belajar,” kata Dijkgraaf.

KOMPAS

Gim online atau gim daring begitu populer seiring dengan munculnya ponsel layar sentuh pada awal 2009. Tak hanya sebatas permainan, gim daring pernah diujicobakan sebagai cabang olahraga e-sport pada Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Sejumlah kajian menunjukkan, pembatasan penggunaan telepon genggam pada anak-anak berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognisi dan konsentrasi. Pemerintah Belanda menilai, telepon seluler berpotensi besar mengalihkan perhatian siswa pada tugas-tugas sekolah mereka.

Isu tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Skotlandia. Merujuk pemberitaan BBC pada Rabu (13/12/2023), disebutkan sekitar sepertiga siswa mengaku terganggu oleh telepon di hampir atau setiap pelajaran.

Data itu merujuk pada laporan yang dirilis oleh Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) OECD. Penelitian ini juga mengungkapkan Skotlandia mengalami penurunan peringkat internasional dalam bidang matematika, sains, dan membaca.

Baca juga: Perundungan di Sekolah Perburuk Prestasi Belajar Siswa

Oleh karena itu, larangan untuk membawa telepon seluler ke sekolah dan pembatasan penggunaannya oleh siswa menjadi penting. Menteri Pendidikan Skotlandia Jenny Gilruth yakin larangan tersebut dapat membantu para siswa fokus pada pelajaran yang mereka geluti.

Badan PBB untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, UNESCO, juga berpendapat serupa. Selain mendukung pembelajaran, menurut UNESCO, larangan tersebut dapat melindungi anak-anak dari pelecehan daring.

Laporan UNESCO 2023, seperti yang dilaporkan Euronews, juga menyebutkan, teknologi yang dipergunakan di ruang kelas bisa bermanfaat pada pembelajaran siswa. Di sisi lain, teknologi juga bisa berdampak buruk manakala dipergunakan secara tidak semestinya. Contoh kasusnya pada penggunaan telepon genggam.

”Data asesmen internasional dalam skala luas, seperti yang disajikan PISA, menunjukkan adanya hubungan negatif antara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlebihan dengan performa siswa,” demikian bunyi dalam laporan UNESCO.

KOMPAS

Untuk mengurangi penggunaan kertas, Dinas Pendidikan Kota Blitar menggelar ujian semester tingkat SLTP menggunakan ponsel dan laptop. Gawai dihubungkan dengan aplikasi buatan Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Terkait larangan itu, Pemerintah Belanda memberikan waktu pada sekolah-sekolah untuk menerapkan pelarangan itu dan menyesuaikan dengan perencanaan mereka. Namun, Pemerintah Belanda juga mengingatkan, sekolah-sekolah yang tak kunjung menerapkan pelarangan itu sampai dengan musim panas 2024 akan berhadapan dengan aturan hukum. Evaluasi akan dilakukan pada akhir tahun ajaran 2024/2025. Langkah itu diambil untuk memastikan keefektifannya dan apakah perlu ada undang-undang untuk mengaturnya.

Tak hanya Belanda, sejumlah negara lain seperti Finlandia, Perancis, dan Inggris juga memiliki langkah serupa. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengusulkan melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

(AP/REUTERS)