Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Masalah aksi iklim sampai situasi di Gaza dibahas. RI dukung akselarasi pendanaan iklim PBB.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela World Climate Action Summit di Dubai, Sabtu (2/12/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di sela World Climate Action Summit (WCAS) di Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu (2/12/2023). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyatakan dukungan pada agenda akselerasi pendanaan iklim yang digagas Guterres.
Presiden Jokowi dan Antonio Guterres membahas aksi iklim seperti yang menjadi bahasan utama dalam COP28. Presiden Jokowi memaparkan sejumlah langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia menghargai inisiatif program transisi energi yang adil (JETP). Meski demikian, Presiden menilai komposisi hibah harus lebih konstruktif dan aksi iklim global tidak bisa maju tanpa kolaborasi semua pihak.
”Oleh sebab itu, Indonesia mendukung agenda akselerasi dalam pendanaan iklim yang digagas Yang Mulia bahwa negara maju harus membantu negara berkembang,” kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.
Pemerintah Indonesia juga mengharapkan Sekjen PBB mendukung supaya COP28 menyepakati operasionalisasi pendanaan loss and damage dan kolaborasi pendanaan energi baru terbarukan bagi negara berkembang.
WCAS yang menjadi salah satu agenda dalam Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-28 atau KTT COP28 membahas upaya mengatasi krisis iklim, mendorong realisasi Kesepakatan Paris dan nol emisi karbon (net zero emission).
Sejauh ini, beberapa negara sudah mulai menyampaikan komitmen untuk menyediakan pendanaan kehilangan dan kerusakan. Uni Emirat Arab (UEA) sebagai tuan rumah COP28 sudah menyatakan komitmen untuk menyediakan 100 juta dollar AS. Jerman menyusul dengan komitmen pendanaan 100 juta dollar AS, Uni Eropa dengan 225 juta Euro, Inggris dengan 60 juta pound sterling. Adapun Amerika Serikat dan Jepang masing-masing berkomitmen menyediakan 17 juta dollar AS dan 10 juta dollar AS.
"Indonesia mendukung agenda akselerasi dalam pendanaan iklim yang digagas Yang Mulia bahwa negara maju harus membantu negara berkembang"
Belum terlambat
Antonio Guterres dalam pidatonya di COP28 mengingatkan saat ini belum terlambat untuk menghentikan krisis iklim. Namun, diperlukan kepemimpinan, kerja sama, dan niat politik. Dia juga mendorong transisi ke energi baru terbarukan, termasuk pada para pemimpin perusahaan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung PBB dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela World Climate Action Summit di Dubai, Sabtu (2/12/2023).
Dalam sambutan di awal pertemuan bilateral, Presiden Jokowi juga menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung PBB dalam menjalankan fungsi dan perannya. Menurut Presiden, tantangan global saat ini makin berat dan persaingan geopolitik telah menimbulkan kekuatan baru. Selain itu, multilateralisme dan rasa saling percaya juga makin terkikis.
Di sinilah peran krusial PBB untuk mengatasinya dan Indonesia akan terus mendukung fungsi dan peran PBB agar tetap relevan.
”Di sinilah peran krusial PBB untuk mengatasinya dan Indonesia akan terus mendukung fungsi dan peran PBB agar tetap relevan,” kata Presiden Jokowi.
Situasi di Gaza juga dibahas Presiden Jokowi bersama Guterres. Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras kekejaman Israel, termasuk serangan ke fasilitas sipil. Indonesia juga mendukung dilakukannya investigasi melalui mekanisme internasional terkait pelanggaran Israel di Gaza.
Indonesia turut menyambut jeda kemanusiaan saat ini. Namun, kekerasan harus dihentikan secara permanen demi nasib warga sipil sesuai Resolusi 2712 DK PBB.
”Bantuan kemanusiaan harus segera masuk ke Gaza dengan aman dan tanpa hambatan. Bersama dengan beberapa menlu OKI, Menteri Luar Negeri RI juga melakukan diplomasi intensif untuk Gaza,” kata Presiden.
