Polwan Indonesia, Briptu Renita Rismayanti, mendapat penghargaan sebagai Polwan Terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
NEW YORK, KAMIS — Brigadir Polisi Satu Renita Rismayanti dari Indonesia, yang kini bertugas dalam misi menjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah, menerima penghargaan sebagai Polisi Wanita Terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023. Upacara pemberian anugerah tersebut dilakukan di Markas Besar PBB di New York City, Amerika Serikat, Kamis (16/11/2023) siang waktu setempat.
Renita (27) merupakan penerima penghargaan Polisi Wanita Terbaik PBB termuda yang pernah ada. Sebelum bertugas di Afrika Tengah, ia adalah staf Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri.
Dihubungi dari Jakarta sesaat sebelum upacara pemberian penghargaan, Renita mengatakan, dirinya bersyukur sekaligus terharu mendapat penghargaan tersebut. Penghargaan ini tidak hanya pengakuan terhadap kemampuan dirinya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, tetapi juga pengakuan terhadap polisi wanita Indonesia.
”Saya terharu, tidak menyangka bisa mendapat penghargaan ini. Saya bertugas tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga negara. Setelah ini saya berharap ada lebih banyak lagi polwan dari Indonesia yang berkiprah dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” tutur Renita.
Saat ini, Renita bertugas sebagai Petugas Basis Data Kriminal (Crime Database Officer) di Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Pada posisi tersebut, ia membantu mengonsep dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan dan menganalisis titik-titik rawan kejahatan dan kekacauan. Basis data ini juga akan membantu Kepolisian Republik Afrika Tengah atau FSI untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik.
”Inovasi dan upaya Brigadir Polisi Satu Renita dalam memanfaatkan data dalam pemeliharaan perdamaian PBB dan kepolisian Republik Afrika Tengah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dalam keterangan tertulis.
”Ia menjadi contoh yang baik, bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas perlindungan dan pembangunan perdamaian untuk menghadapi tantangan hari ini dan masa depan dengan lebih baik.”
Renita menyampaikan, dirinya merasa beruntung dapat menggunakan kemampuannya dalam bidang teknologi untuk meningkatkan keamanan seluruh masyarakat Republik Afrika Tengah.
Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi, bidang yang secara tradisional didominasi laki-laki, Briptu Renita mewakili masa depan Kepolisian PBB.
”Setelah mencapai banyak hal dengan merangkul teknologi, bidang yang secara tradisional didominasi laki-laki, Briptu Renita mewakili masa depan Kepolisian PBB,” kata Penasihat Kepolisian PBB Faisal Shahkar.
Penghargaan Polisi Wanita PBB Terbaik pertama kali diberikan tahun 2011 untuk mengakui kontribusi luar biasa para polisi wanita dalam operasi perdamaian PBB sekaligus untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
Penghargaan tersebut diberikan selama Pekan Polisi, yakni pertemuan tahunan para kepala polisi PBB dari operasi pemeliharaan perdamaian, misi politik khusus, dan kantor-kantor lainnya.
Sejak tahun 2015, partisipasi perempuan di Kepolisian PBB telah meningkat dua kali lipat. Hingga September 2023, proporsi polisi wanita dari seluruh petugas profesional yang dikontrak di Markas Besar PBB mencapai 43,1 persen.
Selain itu, polisi wanita juga mencakup 24,6 persen dari petugas profesional yang dikontrak di lapangan, 31,8 persen dari petugas polisi perorangan, dan 15,6 persen dari anggota unit polisi yang dibentuk. Perempuan juga menduduki enam dari 13 posisi sebagai kepala atau wakil kepala polisi di Mali, Siprus, Kosovo, dan Sudan Selatan.
Ada sekitar 10.000 polisi PBB yang saat ini bertugas di 16 misi perdamaian PBB. Di setiap lokasi itu, mereka bertugas meningkatkan perdamaian dan keamanan dengan mendukung otoritas negara setempat dalam mengatasi konflik, pascakonflik, dan situasi krisis lainnya.