Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi Diresmikan
Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi diresmikan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Riyadh.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi diresmikan seiring penandatanganan pembentukan lembaga tersebut, Kamis (19/10/2023). Kerja sama strategis kedua negara diharap semakin intensif dengan adanya dewan ini.
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud menyaksikan penandatanganan pembentukan lembaga tersebut oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan al-Saud di Istana Al-Yamamah dalam kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Riyadh.
Presiden Jokowi menyambut baik hubungan Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang terjalin makin erat. ”Karena memang di tengah situasi dunia yang makin terbelah, persahabatan seperti yang dibangun dua negara kita makin diperlukan,” kata Presiden dalam pengantarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan PM sekaligus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Kamis.
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faizal Abdullah Al Amudi pernah menyampaikan dewan koordinasi tertinggi ini akan berfungsi sebagai pelantar kedua negara dalam membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian Jakarta dan Riyadh. Penguatan kerja sama yang bisa dibahas lembaga ini pun tak hanya soal politik, tetapi termasuk kerja sama ekonomi dan investasi.
Selain kerja sama pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, ditandatangani pula kerja sama teknis antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Organisasi Standar, Metrologi, dan Kualitas Saudi, kerja sama di bidang pemuda dan olahraga, serta kerja sama jaminan produk halal.
Presiden Jokowi melawat ke Riyadh untuk kunjungan resmi serta memimpin KTT ASEAN-Organisasi Kerja Sama Negara-negara Teluk (GCC). Presiden dan Nyonya Iriana serta rombongan tiba di Riyadh, Rabu (18/10/2023) petang, setelah lawatan ke Beijing, China.
Kamis siang, Presiden Jokowi berangkat ke Istana Al-Yamamah didampingi Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Kassabi.
Setiba di halaman depan Istana Al-Yamamah, PM sekaligus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman menyambut hangat Presiden Jokowi. Keduanya kemudian beranjak ke halaman istana untuk mengikuti upacara penyambutan resmi. Dalam prosesi ini, lagu kebangsaan kedua negara pun diperdengarkan.
Seusai upacara, kedua pemimpin menuju lobi istana dan saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Presiden Jokowi memperkenalkan para menteri yang mendampinginya antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.
Adapun dari Kerajaan Arab Saudi turut hadir yaitu Menteri Pertahanan Arab Saudi Khalid bin Salman al-Saud, Menteri Olahraga Arab Saudi Abdulaziz bin Turki Al Faisal Al Saud, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan al-Saud, Menteri Kebudayaan Arab Saudi Badr bin Farhan al-Saud, Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Abdullah Al-Jadaan, dan Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Abdulaziz Al-Falih.
Perang Hamas-Israel
Retno dalam media sosialnya menyebutkan beberapa pembahasan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Mohammed bin Salman terkait berbagai isu prioritas kedua negara, termasuk situasi kemanusiaan di Gaza dan masalah Palestina.
Dalam pertemuan bilateral, Presiden Jokowi menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap situasi di Palestina yang memburuk. Kepala Negara sekaligus menegaskan sikap Indonesia yang mengecam keras segala penyerangan yang berdampak pada kemanusiaan dari negara tersebut.
”Indonesia mengecam keras serangan Israel atas Rumah Sakit Al Ahly di Gaza yang memakan ratusan korban sipil,” tuturnya.
Presiden Jokowi pun mengajak Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama menghentikan eskalasi di daerah konflik agar tidak makin meningkat. Selain itu, permasalahan di daerah konflik Palestina dan Israel didorong segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
”Ini saatnya dunia berdiri bersama untuk menghentikan eskalasi, mengutamakan isu kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang sudah disepakati,” katanya.