Layanan pemerintahan AS nyaris terhenti akibat DPR tidak bisa mencapai kesepakatan menentukan anggaran operasional pemerintahan federal.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
AP PHOTO/J. SCOTT APPLEWHITE
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy, yang berasal dari Partai Republik, memberikan penjelasan tentang dimulainya upaya pemakzulan Presiden AS Joe Biden kepada media di Gedung Capitol, Selasa (12/9/2023).
WASHINGTON, MINGGU — DPR Amerika Serikat berhasil menghindari kemandekan dan penghentian layanan pemerintah (shutdown) dengan mengeluarkan peraturan sementara terkait anggaran operasional. Akan tetapi, anggaran ini tidak mencakup dana bantuan untuk Ukraina yang telah dijanjikan oleh Presiden AS Joe Biden.
DPR telah bergulat selama hampir satu bulan membahas rencana kelanjutan anggaran operasional pemerintah federal dan berbagai usulan anggaran lainnya. Anggaran ini, antara lain, untuk fungsi kementerian dan lembaga federal, militer, serta keamanan di wilayah perbatasan. Terjadi debat serius di dalam Senat maupun Kongres yang didominasi oleh Partai Republik sehingga pembahasan tidak mencapai kesepakatan sesuai tenggat pada Sabtu (30/9/2023).
Mencegah terjadinya penghentian operasional pemerintah federal, Ketua DPR AS Kevin McCarthy, yang berasal dari Partai Republik, Sabtu malam waktu setempat atau Minggu (1/10/2023) siang waktu Indonesia, mengeluarkan aturan sementara yang memungkinkan anggaran operasional saat ini diteruskan sampai dengan 17 November.
”Saya membuat pekerjaan saya terancam karena mengeluarkan keputusan ini. Tetapi, ini tindakan dewasa yang harus saya ambil untuk menyelamatkan negara ini,” kata McCarthy, yang dikutip surat kabar USA Today. Terancam, menurut MCCarthy, karena banyak rekan separtainya yang menganggap ia berkhianat lantaran membuat aturan sementara tersebut.
Di dalam peraturan sementara itu, McCarthy meneruskan anggaran operasional saat ini yang ditambah dengan dana permintaan Biden sebesar 16 miliar dollar AS untuk penanggulangan bencana. Akan tetapi, peraturan ini tidak mencakup anggaran untuk Ukraina sebesar 6 miliar dollar AS.
Saya membuat pekerjaan saya terancam karena mengeluarkan keputusan ini. Tetapi, ini tindakan dewasa yang harus saya ambil untuk menyelamatkan negara ini.
Sejatinya, Biden meminta kepada DPR untuk menambah dana bantuan Ukraina sebesar 24 miliar dollar AS. Dalam pembahasan, jumlah ini dikurangi menjadi 6 miliar dollar AS. Ternyata, pengurangan ini pun tidak membuat mayoritas anggota DPR yang merupakan Fraksi Partai Republik berubah pikiran. Mereka tetap tidak menyetujuinya.
AS sejauh ini telah menggelontorkan dana sebesar 113 miliar dollar AS untuk Ukraina. Mayoritas dibelanjakan untuk persenjataan dan logistik guna bertempur menghadapi pasukan Rusia yang telah menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022.
Kelompok ekstrem kanan Fraksi Partai Republik tidak mau menambah anggaran untuk Ukraina. Menurut mereka, tidak masuk akal Pemerintah AS memperhatikan negara lain sementara kondisi keuangan di dalam negeri kocar-kacir dan masyarakat banyak yang terbelit utang.
Mitch McConnell, salah seorang politisi senior Partai Republik yang mendukung Ukraina menuturkan, ia tidak akan berhenti melobi rekan-rekan separtainya agar mau mengegolkan bantuan tersebut. ”AS sudah berkomitmen membela demokrasi di Ukraina dan janji itu harus kita tepati,” katanya.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Istana Mariinsky, Kyiv, 20 Februari 2023.
Sementara itu, Presiden Joe Biden menanggapi langkah McCarthy mencegah penutupan pemerintahan sebagai tindakan yang bijak. Ia mengatakan, ini kabar baik bagi rakyat AS.
”AS tidak boleh mengizinkan dukungan terhadap Ukraina berhenti,” tutur Biden. Ia juga akan terus mendorong legislatif agar mau memasukkan bantuan tersebut ke dalam anggaran terbaru.
Pemerintah AS telah beberapa kali mengalami penghentian layanan akibat tidak tercapainya kesepakatan anggaran operasional di DPR. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh berbagai media arus utama AS, rekor paling lama ialah semasa pemerintahan Presiden Jimmy Carter selama 57 hari. Pada masa pemerintahan Barack Obama sempat terjadi shutdown selama 16 hari dan pada masa Donald Trump selama 38 hari.
Bagi pegawai negeri sipil, ini berarti mereka harus bekerja tanpa digaji. Steve Reaves, salah satu ketua serikat pekerja di Badan Pengelolaan Darurat Federal (FEMA), telah melalui tiga penghentian layanan pemerintahan, yaitu di masa kepresidenan George W Bush, Obama, dan Trump. Ia mengatakan sampai harus mengambil uang dari tabungan masa pensiun saking tidak ada biaya sama sekali.
John Hubert, petugas keamanan Bandara Fort Lauderdale, Florida pada penutupan di masa pemerintahan Trump sampai harus mengantre makan di dapur umum untuk kaum dhuafa. ”Pekerja federal tidak hanya PNS, tetapi juga ada yang berkerah biru seperti saya. Kami sampai harus mencari lembaga-lembaga amal untuk menyambung hidup sehari-hari," ujarnya. (AP)
