Hura-hura Pemilu

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menghadiri acara di Markas Komando Angkatan Laut, di lokasi yang tidak disebutkan di negara tersebut, 29 Agustus 2023.

Kekuasaan cenderung ”merusak”. Saat seseorang berkuasa, misalnya, kerabatnya akan ditawari untuk menempati posisi strategis yang seharusnya diisi pihak lain yang lebih kompeten. Dengan kata lain, kompetensi disingkirkan karena kedekatan dengan kekuasaan dirasakan lebih mempermudah urusan.

Akibatnya, sistem yang menghargai kemampuan dan jerih payah seseorang tak terbangun. Ekosistem politik yang dapat memunculkan politisi hebat berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan visi gagal dibentuk.

Di Filipina, setelah Presiden Ferdinand Marcos dijatuhkan pada 1986, konstitusi negara itu menetapkan presiden hanya boleh berkuasa satu periode dengan durasi enam tahun. Pengalaman rakyat selama Ferdinand Marcos berkuasa puluhan tahun, yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, mendorong tuntutan besar agar kekuasaan eksekutif dibatasi. Cukup satu periode, jangan sampai dua periode, apalagi tiga periode. Semangat untuk membatasi kekuasaan sungguh-sungguh kelihatan.

(PHOTO BY HANDOUT / PALACE HANDOUT / AFP)

Foto yang diambil pada 15 Januari 1986 dan dirilis oleh Istana Kepresidenan Filipina memperlihatkan mantan diktator Ferdinand Marcos bersama istrinya, Imelda, berfoto bersama putra-putri mereka. Putra Marcos, Ferdinand Marcos Jr berada di belakang Marcos Sr.

Pembatasan kekuasaan, antara lain, dilakukan lewat pemilu. Dengan mekanisme itu, penguasa dapat dievaluasi dan diakhiri jabatannya. Seorang perdana menteri bakal kehilangan kekuasaan jika partai yang dipimpinnya gagal memenangi pemilu.

Mengapa sebagian besar pemilih enggan mendukung partainya? Bisa bermacam-macam penyebabnya. Kinerja pemerintahannya dalam bidang ekonomi mungkin buruk. Bisa pula ada skandal korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh partainya. Penyebab lain, ya, sebagian besar rakyat memang menginginkan ganti penguasa. Kadang-kadang bisa sesederhana itu.

Dalam sistem presidensial, pergantian presiden juga dilakukan lewat pemilu. Di Filipina dan Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Di Amerika Serikat, pemilihan dilakukan tidak sepenuhnya langsung karena melewati sebuah dewan walau dapat dikatakan mencerminkan suara pemilih. Seperti di Indonesia, presiden AS dibatasi dua periode. Meski masih memiliki kesempatan satu periode lagi untuk berkuasa, seorang presiden Indonesia dan AS harus meninggalkan jabatannya jika kalah dalam pemilu.

AP/EVAN VUCCI

Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara dengan didampingi Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, dalam pertemuan puncak Amerika Serikat-Kepulauan Pasifik, di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 25 September 2023.

Baca Juga: Demokrasi Anomali

Pada intinya, pemilu diadakan dengan tujuan memastikan ada evaluasi besar-besaran oleh rakyat terhadap penguasa, sekaligus ada pembatasan masa kekuasaan. Sirkulasi pemimpin berlangsung secara rutin berkat pemilu. Bahkan, dalam sistem parlementer, dimungkinkan ada percepatan pemilu untuk merespons dinamika hebat di tengah masyarakat. Pemilu yang dipercepat ini sebenarnya hendak memastikan apakah partai yang berkuasa masih dipercaya oleh rakyat atau tidak. Kalau masih dipercaya penuh, silakan partai itu melanjutkan kekuasaannya.

Saat gelombang pengungsi besar-besaran melanda Eropa pada 2015, muncul kecemasan di kalangan rakyat negara-negara Eropa. Bandul politik pun bergerak ke kanan, kata para ilmuwan. Fenomena yang terlihat, sejumlah partai sayap kanan yang mengusung agenda nasionalistik mendapat simpati besar serta mendulang kursi lebih banyak di parlemen. Partai tengah dan sayap kiri terdesak.

Hasil pemilu seharusnya memang mencerminkan dinamika, tantangan mutakhir, serta kegelisahan di tengah masyarakat. Jika partai tengah dan kiri di Eropa ingin tetap berkuasa saat gelombang imigran terjadi, para politisi partai-partai itu harus mampu membuat kebijakan yang tak hanya mengakomodasi pendatang, tetapi juga bisa membuat warga setempat tenang.

Kompas

Tentara Yunani menahan migran yang menyeberang dari Turki ke Yunani, dekat Desa Protoklisi, di Evros, Yunani, Maret 2020.

Celakanya, tak jarang, tantangan dan kegelisahan itu ”dikreasikan”, terutama di era media sosial seperti sekarang. Seharusnya gelisah karena kualitas pendidikan buruk yang ditandai pencabulan di sekolah, perundungan, dan kemampuan literasi yang rendah, rakyat justru dihasut agar gelisah karena hal lain terkait identitas primordial. Narasi primordial memang gampang dijual.

Politisi pun seharusnya menempatkan isu substansial dalam agenda politik mereka. Kenyataannya, saat tantangan utama adalah kualitas udara yang buruk di berbagai kota dan layanan kesehatan yang tak memadai di banyak daerah, para politisi malah memilih tidak menyuarakan isu tersebut.

Warga pinggiran Phnom Penh, Kamboja, memberikan suara dalam pemilu, Juli 2018.

Baca Juga: Pemilu dan Korupsi Politik

Bisa jadi, politisi bersikap seperti itu karena para pemilih memang tidak peduli dengan isu-isu substansial. Mekanisme demokrasi cukup menjadi mainan para elite. Pemilu pun hanya menjelma sebagai pesta dalam arti yang sebenar-benarnya: hura-hura.

Tahun depan, negara adidaya Amerika Serikat akan mengadakan pemilu pada bulan November. Presiden Joe Biden yang sudah tak muda lagi bisa terpilih lagi, bisa tidak. Selain itu, seluruh dari 435 kursi DPR AS akan ditentukan, sekaligus 34 dari 100 kursi Senat. Indonesia juga akan menggelar pemilu pada tahun 2024, yakni di bulan Februari. Presiden baru jelas akan tampil karena Presiden Joko Widodo telah berkuasa dua periode. Ratusan anggota DPR ikut ditentukan dalam salah satu pemilu terbesar di dunia tersebut. Ada berbagai negara lain yang juga menggelar pemilu pada 2024, di antaranya Korea Selatan (parlemen), Rusia (presiden), serta Belgia (parlemen). Kita lihat bagaimana pesta demokrasi di berbagai negara pada tahun depan. Meriah ataukah tidak.