Pejabat Israel-Arab Saudi Saling Kunjung, Isu Palestina Jadi Pertaruhan
Normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel semakin mendekati kenyataan. Meski disebut fundamental, isu Palestina tetap dipertaruhkan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD, KRIS MADA
·4 menit baca
AFP/RANIA SANJAR
Delegasi Pemerintah Israel menghadiri sesi Komite Warisan Dunia Ke-45 UNESCO di Riyadh, Arab Saudi, Senin (11/9/2023). Arab Saudi kini tak asing dikunjungi pejabat pemerintah dan warga Israel.
TEL AVIV, KAMIS — Para pejabat Israel semakin kerap bertandang secara resmi ke Arab Saudi. Lawatan itu dinilai sebagai bentuk hubungan kedua pihak yang semakin hangat untuk menuju normalisasi.
Pada saat bersamaan, utusan Arab Saudi untuk Otoritas Palestina, Duta Besar Nonresiden Arab Saudi untuk Palestina Nayef bin Bandar Al-Sudairi, juga berkunjung ke wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat. Ini pertama kali delegasi Arab Saudi mengunjungi Tepi Barat sejak tahun 1967.
Pada September 2023, rombongan pejabat dan menteri Israel beberapa kali mengunjungi Arab Saudi. Rombongan pertama mengikuti pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO pada 11-25 September 2023 di Riyadh, Arab Saudi, sebagai pemantau.
Berikutnya Menteri Pariwisata Israel Haim Katz berkunjung pada 25-27 September 2023. Katz menjadi menteri Israel pertama yang secara resmi bertandang ke Arab Saudi dalam 48 tahun terakhir. Ia menghadiri pertemuan Badan PBB untuk Pariwisata (UNWTO) di Riyadh. ”Mereka menerima saya dengan hangat. Kami mendarat sore hari, banyak orang menyambut,” kata Katz kepada televisi Israel, Channel 12, dan Times of Israel.
Dalam pernyataan kepada harian Yedioth Ahronoth, Katz menyebut lawatannya sebagai hal bersejarah dan menggairahkan. ”Kami akan bertemu banyak delegasi, sebagian punya hubungan dengan kita dan sebagian tidak ada hubungan,” ujarnya.
Sejumlah media Israel menyebut, Karhi akan membuat gerai yang disebut Sukkah selama di Riyadh. Sukkah biasanya dari tenda dan beratap ranting pohon tertentu untuk merayakan Festival Sukkot.
AP/TSAFRIR ABAYOV
Sejumlah warga Israel mendarat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, Selasa (29/8/2023). Sebuah pesawat komersial Israel dilaporkan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Jeddah, Arab Saudi, karena masalah mesin dalam penerbangan dari Seychelles.
Pada 2 Oktober 2023, giliran Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi dijadwalkan mendarat di Riyadh. Ia akan mengikuti pertemuan Persatuan Pos Dunia (UPU), 1-5 Oktober 2023. Bukan hanya Karhi, Ketua Komisi Ekonomi pada Knesset (parlemen Israel) David Bitan juga disebutkan akan bertandang ke Arab Saudi. Katz, Karhi, dan Bitan merupakan politisi Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dalam pernyataan di New York, Amerika Serikat, Netanyahu menyebut rangkaian lawatan itu tidak terbayangkan beberapa tahun lalu. ”Kami juga sudah beberapa tahun terbang di (wilayah udara) Arab Saudi. Kami membahas soal keterhubungan infrastruktur (Israel-Arab Saudi),” katanya.
Netanyahu mengatakan, perdamaian Israel dengan negara-negara Arab tidak boleh diveto Palestina. Ia tidak jelas menjelaskan maksud pernyataan itu. Hal yang jelas, selama bertahun-tahun, ia terus menolak ”Solusi Dua Negara” dan keberadaan negara Palestina.
Padahal, AS sekalipun menegaskan isu Palestina harus diselesaikan. ”Pemerintah Arab Saudi telah menegaskan hal tersebut secara terbuka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.
Isu Palestina adalah pilar fundamental. Tentu saja Inisiatif Arab, yang diprakarsai Kerajaan (Arab Saudi) tahun 2002, adalah batu penjuru bagi semua kesepakatan yang akan datang.
AS sedang mengupayakan perdamaian Arab Saudi-Israel. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menyebut, peresmian hubungan Riyadh-Tel Aviv semakin dekat. Di sisi lain, Pangeran MBS menegaskan, isu Palestina amat penting bagi Arab Saudi dan negara-negara lain di jazirah Arab. Riyadh menghendaki isu itu diselesaikan.
Laporan laman media Asharq Al-Awsat menyebut, Pangeran MBS saat memimpin rapat kabinet yang berlangsung di kota Neom, Selasa (26/9/2023), menyatakan, perdamaian di Timur Tengah bisa tercapai dengan pembentukan negara Palestina merdeka. Negara Palestina yang dimaksud, menurut pernyataan kabinet, adalah negara yang pendiriannya didasari pada perbatasan tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Selain itu, pendirian negara Palestina merdeka harus sesuai dengan berbagai resolusi internasional yang ada serta Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh (kanan) bertemu Duta Besar Nonresiden Arab Saudi untuk Palestina Nayef bin Bandar al-Sudairi di kantornya di Ramallah, Tepi Barat, 27 September 2023.
Al-Sudairi bertemu Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, Rabu (27/9/2023). ”Isu Palestina adalah pilar fundamental. Tentu saja Inisiatif Arab, yang diprakarsai Kerajaan (Arab Saudi) tahun 2002, adalah batu penjuru bagi semua kesepakatan yang akan datang,” ujar Sudairi.
Shtayyeh menyatakan Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 adalah hal mendasar bagi rakyat Palestina jika para pihak ingin mewujudkan perdamaian Palestina-Israel serta mendinginkan suasana di kawasan. ”Posisi Arab Saudi sangat luar biasa mengenai masalah Palestina, dan ada kesepakatan bahwa Inisiatif Perdamaian Arab adalah dasar yang dapat diterima oleh semua pihak,” katanya, dikutip dari Al Awsat.
Jamal Zahalka, mantan anggota Knesset dari Partai Balad, dikutip dari laman Al Quds Al Arabi, mengatakan, normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel sama saja mengorbankan rakyat Palestina. ”Makna kesepakatan dalam bahasa politik adalah menawarkan Palestina sebagai korban di altar ’perdamaian’. Siapa bilang Palestina akan mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut?” tulisnya.
Pandangan Zahalka tidak jauh berbeda dengan berbagai pandangan analis yang menyebutkan bahwa Arab Saudi mengincar normalisasi hubungan karena masih membutuhkan ”payung keamanan” dari Amerika Serikat, sekutu tradisionalnya. Arab Saudi, sebut Zahalka, menginginkan sejumlah teknologi terbaru sistem persenjataan, baik dari AS maupun Israel, seperti teknologi mata-mata dunia maya, teknologi sistem pertahanan, hingga teknologi kedokteran.
Dosen pada Harvard Kennedy School, Stephen Walt, menyebut sudah tidak mendesak untuk mendamaikan Israel dengan negara-negara Arab. Israel kini sudah tidak terancam lagi oleh tetangganya. Israel bahkan menjadi salah negara terkuat di Timur Tengah. Era negara Arab, dengan bantuan Uni Soviet, lebih kuat daripada Israel sudah lama berlalu.
Palestina masih hidup di bawah pendudukan Israel di Tepi Barat, kini sudah memasuki 57 tahun. Mereka juga masih mengalami blokade di Jalur Gaza. Meski demikian, upaya AS untuk membangun kembali relasi formal Arab Saudi-Israel semakin meningkat. AS mendorong kedua sekutunya di Timur Tengah itu untuk menormalisasi hubungan menyusul langkah yang sama oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
