Sidang Umum PBB Dimulai, Dunia Diingatkan Agenda SDGs Bisa Molor 42 Tahun

Menjelang Sidang Majelis Umum PBB, dunia diingatkan, 90 persen target SDGs tak akan tercapai pada 2030. Diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapainya.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

NEW YORK, KOMPAS — Sidang Majelis Umum PBB dimulai pada Selasa (19/9/2023) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Sidang dibuka Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, lalu dilanjutkan pidato para pemimpin, dimulai dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden AS Joe Biden, dan seterusnya.

”Dunia kita sedang tak stabil. Ketegangan geopolitik meningkat. Tantangan global menghadang. Dan kita tampak tidak mampu bersama memberikan respons,” kata Guterres.

Ia menegaskan, PBB—dan cara negara-negara bekerja sama—harus berubah untuk menjawab tuntutan zaman. ”Dunia sudah berubah. Lembaga-lembaga kita belum. Kita tidak bisa efektif mengatasi masalah jika lembaga-lembaga itu tak mencerminkan dunia saat ini,” ujar Guterres.

Sehari sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), ia menyoroti agenda Pembangunan Berkelanjutan yang terbengkalai. Salah satu penyebabnya adalah negara-negara kaya terus beretorika dan melestarikan sistem lama yang tidak adil.

Tidak hanya mengumbar janji pendanaan, contohnya, negara-negara kaya bahkan menghalangi ikhtiar negara berkembang untuk maju, seperti menghambat industrialisasi. Selain Guterres, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga menyampaikan persoalan tersebut dalam pidatonya. Sejumlah pemimpin dunia lainnya juga menyampaikan perhatian yang lebih kurang sama.

Guterres melaporkan, sampai dengan saat ini, hanya 15 persen dari target SDGs yang sesuai jalur. Sisanya, banyak yang justru mengalami kemunduran. Untuk itu, ia mengingatkan, SDGs bukan sekadar daftar target.

”SDGs mengusung harapan-harapan, mimpi-mimpi, hak-hak dan penantian masyarakat di berbagai belahan bumi. Dan program itu menyediakan jalan paling pasti untuk memenuhi kewajiban kita di bawah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, tahun ini memasuki tahun ke-75,” kata Guterres.

AP/SETH WENIG

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpidato pada awal Sidang Majelis Umum Ke-78 PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa (19/9/2023).

SDGs adalah rumusan target dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada 2015. Program ini memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan bumi saat ini dan di masa depan.

KTT SDGs merupakan pertemuan resmi PBB yang diselenggarakan setiap empat tahun pada tingkat kepala negara atau pemerintahan. Tujuannya adalah meninjau kemajuan dan tantangan dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Baca juga : Majelis Umum PBB: Dari Reformasi, Utang, sampai Lobi

Pertemuan juga dilakukan untuk menggalang komitmen dan aksi global dalam mempercepat pencapaian SDGs. SDG Summit 2023 telah menghasilkan dokumen berupa Deklarasi Politik yang berisikan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mengakselerasi pencapaian SDGs.

KTT SGDs digelar sehari menjelang rangkaian Sidang Majelis Umum Ke-78 di New York, 19-26 September 2023. Ini menjadi semacam prakondisi yang akan membangun suasana dan membawa kesadaran bersama para pemimpin pada isu-isu utama dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB sepekan ini.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memberikan kejutan berupa tumpeng dengan lilin kepada Perdana Menteri Saint Lucia Philip J Pierre di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

Terhadap pencapaian yang minimalis itu, Guterres menekankan, SDGs memerlukan rencana penyelamatan global. ”Saya sangat terdorong oleh rancangan deklarasi politik yang rinci dan luas yang sedang dibahas hari ini, terutama komitmennya untuk meningkatkan akses negara-negara berkembang terhadap bahan bakar yang diperlukan untuk kemajuan SDG: keuangan,” katanya.

Keuangan yang dimaksud Guterres mencakup dukungan yang jelas terhadap stimulus SDGs senilai setidaknya 500 miliar dollar AS per tahun. Ada pula mekanisme keringanan utang yang efektif yang mendukung penangguhan pembayaran serta memberikan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dan suku bunga lebih rendah.

Dan ini termasuk dorongan akan perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional yang saya sebut ketinggalan, tak berfungsi, dan tak adil.

Langkah ini juga membutuhkan desakan agar bank-bank pembangunan multilateralisme mengapitalisasi ulang dan mengubah model bisnisnya. Dengan demikian, lembaga keuangan tersebut mampu secara masif meningkatkan pembiayaan swasta pada tingkat yang terjangkau agar memberikan manfaat kepada negara-negara berkembang.

”Dan ini termasuk dorongan akan perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional yang saya sebut ketinggalan, tak berfungsi, dan tak adil. Ini bisa menjadi game changer dalam percepatan perkembangan SDG,” kata Guterres.

Ia mengatakan, beberapa waktu belakangan ia terus menyerukan untuk membangun Bretton Woods baru dan solusi-solusi praktis pada Pertemuan Puncak Masa Depan, September 2024. ”Tetapi, negara-negara bisa bertindak sekarang untuk program-program SDGs dapat sesuai jalur,” ujar Gutteres.

SUMBER: KEMENTERIAN DESA PDTT

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Perdesaan

Guterres juga menambahkan, terdapat enam target yang membutuhkan transisi segera. Area itu meliputi persoalan kelaparan, transisi energi, digitalisasi, pendidikan, pekerjaan layak dan pelindungan sosial, serta penghentian perang.

”Kini saatnya membuktikan bahwa Anda semua mendengarkan. Kita dapat berjaya, jika kita bertindak sekarang, bertindak bersama-sama, memegang janji kepada miliaran orang yang memiliki harapan, mimpi, dan masa depan. Sekaranglah saatnya,” katanya.

Kepentingan Indonesia

Mendapat giliran pidato di urutan tengah pada KTT SDGs, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membawa nama ASEAN sekaligus Indonesia. Atas nama kepentingan Indonesia, Retno menyatakan, tatanan global saat ini tidak pas dan tidak memberikan kesempatan yang setara kepada negara-negara Selatan. Akibatnya, dunia benar-benar di luar jalur pencapaian target SDGs pada 2030.

”Tak ada pilihan lain. Dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” ujar Retno.

Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri.

Selaku Ketua ASEAN pada tahun ini, Indonesia meletakkan dasar bagi ASEAN sebagai hub regional bagi kendaraan listrik dan produksi baterai. Indonesia sekaligus mendorong ASEAN memainkan peran lebih besar dalam rantai pasok global.

”Indonesia juga tetap konsisten mengupayakan pembangunan hijau di Asia Tenggara sekaligus sebagai pusat pertumbuhan,” kata Retno.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Sejumlah wartawan dari Indonesia dan negara lain berjalan mengikuti jalur masuk ke gedung Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

Sementara dalam pernyataan bersama atas nama ASEAN, Retno menegaskan komitmen kuat ASEAN untuk mencapai target SDGs. ”Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs diselaraskan dengan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN 2045,” ujarnya.

Khususnya di tengah situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini, ASEAN akan terus berupaya memperkuat kapasitasnya agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dan guncangan di masa yang akan datang.

Komitmen dan upaya ASEAN untuk mencapai SDGs diselaraskan dengan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN 2045.

Retno menjelaskan, sedikitnya ada tiga bentuk upaya ASEAN untuk mencapai tujuan SDGs. Pertama, komitmen ASEAN untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan memperkuat implementasi SDGs secara lokal, termasuk melalui pemberdayaan pemuda, perempuan, kelompok lansia, UMKM, dan pekerja migran.

Kedua, ASEAN berkomitmen untuk menjadi komunitas yang tangguh, dengan meningkatkan investasi di bidang pembangunan SDM, infrastruktur kesehatan, transformasi digital, rantai pasok yang kuat, dan ketahanan energi yang berkelanjutan.

Ketiga, ASEAN terus berupaya untuk memperkuat multilateralisme dan penghormatan terhadap Piagam PBB. ”Dengan begitu, arah implementasi Sustainable Development Goals dapat kembali ke jalur yang benar”, ujarnya.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Para anggota delegasi dari sejumlah negara menunggu jadwal pertemuan bilateral di salah satu koridor di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia seusai rangkaian acara pada Senin itu, Retno mengelaborasi dan menjelaskan sejumlah hal. Merujuk laporan SDGs yang dirilis PBB, ia mengatakan, hanya 12 persen target SDGs secara global yang sesuai jalur. Sebanyak 50 persen target mengalami kemajuan yang lambat dan 30 persen stagnan atau mundur.

Laporan PBB juga menyebutkan, tingkat kelaparan global saat ini adalah yang tertinggi sejak 2005. Terkait kesenjangan jender, diperlukan 286 tahun untuk mengatasinya.

Terkait kesenjangan jender, diperlukan 286 tahun untuk mengatasinya.

Laporan yang sama juga menyebutkan, negara berkembang merasakan dampak paling parah. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang. Sementara komitmen bantuan dari negara maju kepada negara berkembang tidak terealisasi.

Ini merujuk pada komitmen bantuan 100 miliar dollar AS per tahun untuk mengatasi perubahan iklim. ”Sampai sekarang, komitmen ini juga belum terealisasi,” kata Retno.

Menurut SDGs Progress Report 2023 yang dikeluarkan oleh UNESCAP, perkembangan SDGs di Asia Pasifik dan Asia Tenggara baru 14,4 persen. ”Diperkirakan 90 persen target SDGs tidak akan bisa dicapai pada 2030. Dan diperlukan 42 tahun lagi untuk mencapai SDGs,” kata Retno.

KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menunggu mitranya untuk pertemuan bilateral di salah satu bagian di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).

Sementara untuk ASEAN, lanjutnya, data menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan masih tinggi. Ada negara dengan pencapaian SDGs bagus, tetapi ada juga yang ketinggalan.

ASEAN melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pencapaian SDGs, antara lain dengan mensinkronkan SDGs dengan ASEAN Community Vision 2025. Sinkronisasi juga dilakukan dengan Vision 2045 yang fondasinya sudah dibangun oleh Indonesia pada KTT ke-43 di Jakarta dan sudah disetujui oleh semua pemimpin ASEAN.

Retno menambahkan, ASEAN juga memiliki program Initiative for ASEAN Integration untuk memperkecil kesenjangan pembangunan negara Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Intinya adalah untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antara enam negara ASEAN dan empat negara ASEAN lainnya.