Empat Pemimpin ”The Big Five” Tak Hadiri Sesi Debat Umum
Sidang Majelis Umum Ke-78 PBB di New York, Amerika Serikat, tidak akan dihadiri oleh empat pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hanya Presiden AS Joe Biden yang hadir.
Oleh
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA DARI NEW YORK, AS
·3 menit baca
FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Layar di Pusat Media di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (19/9/2023), menayangkan Presiden AS Joe Biden saat menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum.
NEW YORK, KOMPAS — Sebanyak empat dari lima pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tak menghadiri Sidang Majelis Umum Ke-78 PBB di New York, 19-26 September 2023. Hal ini menjadi catatan unik dalam sejarah forum tertinggi perhimpunan negara-negara sedunia itu.
Berdasarkan informasi sementara, empat pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dikabarkan tidak akan hadir. Mereka meliputi Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Perancis Emannuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Ini menjadi catatan unik dalam sejarah forum tertinggi perhimpunan negara-negara sedunia itu.
Hanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang hadir. Sesuai tradisi urutan pidato pada sesi Debat Umum, Biden menyampaikan pidato pada hari pertama di urutan kedua, yakni setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, Selasa (19/9/2023) pagi waktu setempat.
Sesi debat umum berlangsung setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Majelis Umum PBB 2023 Dennis Francis dari Trinidad Tobago menyampaikan pidato pembuka Sidang Majelis Umum Ke-78 PBB.
KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pidato pada KTT SDGs di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (18/9/2023).
Duta Besar RI untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir dalam pembicaraan dengan wartawan di New York, Selasa (19/9/2023), mengatakan, sesi Debat Umum menjadi kesempatan bagi setiap pemimpin negara anggota PBB untuk menyampaikan arah kebijakan politik luar negerinya untuk setahun ke depan.
Pada saat yang sama, rangkaian sidang Majelis Umum PBB juga disertai berbagai pertemuan bilateral sesuai kebutuhan masing-masing negara. Salah satu kepentingan pertemuan bilateral tersebut adalah menggalang dukungan politik dari negara-negara mitra untuk memuluskan arah kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan.
Sesi Debat Umum menjadi kesempatan bagi setiap pemimpin negara anggota PBB untuk menyampaikan arah kebijakan politik luar negerinya untuk setahun ke depan.
Sebaliknya, sesi Debat Umum menjadi sarana bagi berbagai negara untuk menafsirkan arah kebijakan politik luar negeri negara lain. Meski secara umum pidato berisi kalimat-kalimat dalam konteks diplomasi, tetapi arah kebijakan luar negeri suatu negara bisa diperkirakan dari situ.
Terkait ketidakhadiran empat dari lima pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Arrmanatha berpendapat, itu bisa multitafsir. ”Apakah negara-negara yang tidak hadir menganggap platform ini tidak penting lagi? Apakah itu artinya juga mereka merasa tidak butuh untuk menggalang dukungan politik dari berbagai negara melalui pertemuan bilateral di forum itu? Penafsirannya bisa banyak,” katanya.
KOMPAS/FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Sejumlah delegasi sedang berjalan melalui salah satu koridor di dalam gedung PBB di kawasan Manhattan, Kota New York, Amerika Serikat, Minggu (17/9/2023).
Merujuk informasi di laman Majelis Umum PBB, Sesi Debat Umum adalah pertemuan tahunan para kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini berlangsung pada awal sesi Sidang Majelis Umum.
Berdasarkan aturan dan prosedur Majelis Umum PBB, Debat Umum digelar tanpa interupsi selama sembilan hari kerja. Namun, dalam praktiknya, tujuh hari biasanya sudah cukup mengakomodasi seluruh pembicara.
Setiap pemimpin diberi durasi pidato selama maksimal 15 menit.
Debat Umum digelar di Aula Majelis Umum di Markas Besar PBB di New York. Setiap pemimpin diberi durasi pidato selama maksimal 15 menit.
Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB mengusung tema, ”Membangun Kembali Kepercayaan dan Menyalakan Solidaritas Global: Mempercepat Aksi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menuju Perdamaian, Kemakmuran, Perkembangan, dan Kesinambungan untuk Semuanya.”