Partai Republik Memulai Upaya Memakzulkan Biden
Politisi Republikan di DPR AS memulai upaya pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Biden diduga menerima uang, menggunakan kekuasaannya untuk menolong bisnis putranya. Tapi, tak semua politisi Republikan sepakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy, yang berasal dari Partai Republik, memberikan penjelasan tentang dimulainya upaya pemakzulan Presiden AS Joe Biden kepada media di Gedung Capitol, Selasa (12/9/2023).
WASHINGTON, KAMIS — Para politisi dari Partai Republik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memulai upaya untuk memakzulkan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Mereka memulai penyelidikan pemakzulan Biden yang diduga menyalahgunakan kekuasaan, korupsi hingga menghalang-halangi langkah Partai Republik melakukan penyelidikan.
Akan tetapi, upaya itu dinilai tidak akan mudah karena tindakan ini berkelindan dengan keinginan mantan presiden AS Donald Trump, serta tidak disokong penuh oleh para senator Republikan.
Baca juga : Donald Trump, Presiden AS Pertama yang Dimakzulkan Dua Kali
Upaya pemakzulan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR AS asal Partai Republik Kevin McCarthy. Rencana pemakzulan itu dilaksanakan setelah McCarthy melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota DPR dari Partai Republik, Rabu (13/9/2023). “Ada banyak tuduhan di luar sana yang Anda ingin tahu jawabannya,” kata McCarthy saat mengumumkannya kepada wartawan di Gedung Capitol.
Anggota DPR AS dari Partai Republik menuduh Biden mengambil keuntungan dari bisnis yang dilakukan putranya, Hunter Biden, saat masih menjabat sebagai wakil presiden tahun 2009 dan tahun 2017. Menurut Komite Pengawas DPR, Biden bertemu dengan sejumlah mitra bisnis Hunter dan mengizinkan putranya melakukan perjalanan resmi kenegaraan bersamanya, mencari manfaat bagi usahanya.
Foto yang diambil ada 26 Juli 2023 memperlihatkan putra pertama Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, meninggalkan pengadilan di Wilmington, Delaware. Politisi Partai Republik di DPR memulai upaya pemakzulan Biden.
Salah satu rekan bisnis Hunter Biden, Devon Arcerh, saat bersaksi di depan Komite Pengawas DPR mengatakan, putra pertama Biden itu berusaha menciptakan ilusi akses ke ayahnya pada rekan-rekan bisnis atau calon rekan bisnisnya. Hunter, sebut Archer, cukup sering menelepon sang ayah di depan rekan bisnis asingnya, setidaknya 20 kali selama sekitar 10 tahun. Walau begitu, Archer menyebut percakapan yang dilakukan tidak melibatkan urusan bisnis apapun dan dia tidak mengetahui adanya kesalahan yang dilakukan Biden.
Bukti lain yang coba dipakai para politisi Republikan di DPR adalah sebuah dokumen penyelidikan Biro Investigasi Federal (FBI) tahun 2020 yang berisi informasi dari seorang informan tentang pemberian uang senilai 5 juta dollar AS kepada Biden dan putranya, Hunter. Uang itu diklaim berasal dari Burisma, sebuah perusahaan energi asal Ukraina.
Anggota Komite Pengawas dari Partai Republik juga mengatakan mereka memiliki catatan pembayaran sebesar 20 juta dollar AS atau sekitar Rp 307 miliar dari sumber asing kepada anggota keluarga Biden dan rekan bisnis mereka.
Foto yang diambil pada 31 Juli 2023 memperlihatkan Devon Archer, salah satu rekan bisnis Hunter Biden, putra pertama Presiden AS Joe Biden, usai memberikan kesaksian di depan Komite Pengawas DPR.
Jamie Raskin, petinggi Partai Demokrat di Komite Pengawas DPR, dokumen FBI yang digunakan oleh Partai Republik sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena lembaga itu sendiri telah membatalkannya setelah tidak ada bukti pendukung yang kuat. Selain itu, pengakuan Mykola Zlochevsky, pimpinan Burisma, kepada komite yang menyebut bahwa tidak ada seorang pun dari perusahaan yang dipimpinnya melakukan kontak dengan Biden atau stafnya.
Rekan Hunter Biden lainnya, Eric Schwerin, juga mengatakan kepada panel bahwa dia tidak mengetahui adanya keterlibatan finansial Joe Biden dalam bisnis kerabatnya.
Baca juga : Trump Dijerat 37 Dakwaan, Pendukungnya Siapkan Serangan Balasan
Sedangkan untuk dugaan adanya aliran dana asing senilai 20 juta dollar AS, tidak sepenuhnya terbukti. Penelusuran dan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh The Washington Post hanya menemukan adanya aliran dana sebesar tujuh juta dollar AS atau sekitar Rp 105 miliar kepada sejumlah anggota keluarga Biden. Dana terbesar mengalir ke Hunter Biden, tapi tidak ada yang diberikan pada sang ayah, Joe Biden.
Tidak hanya mengejar keterlibatan Biden dalam bisnis anaknya, Partai Republik juga menuding bahwa Biden menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin negara adidaya untuk menekan Pemerintah Ukraina memecat Viktor Shokin, jaksa utama negara itu. Partai Republik menduga bahwa Barrack Obama dan Biden mendorong Kyiv memecat Shokin untuk melindungi Burisma dan Hunter Biden dari kemungkinan penyelidikan kasus dugaan korupsi. Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional disebut-sebut mendukung pemecatan Shokin atas dasar tersebut.
Sejumlah pejabat yang berada dalam posisi sebagai pengambil kebijakan luar negeri AS saat hal itu terjadi menyebut bahwa peran Hunter di Burisma tidak memengaruhi keputusan pemerintah untuk mengupayakan pemecatan Shokin. Catatan pemerintah yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat di DPR menunjukkan bahwa para pejabat AS mengkritik Shokin karena tidak mengajukan tuntutan korupsi terhadap Burisma.
Investigasi yang dilakukan oleh anggota Senat dari Partai Republik pada tahun 2020 menemukan bahwa diplomat AS memandang keterlibatan Hunter Biden dengan Burisma sebagai hal yang sangat canggung ketika mereka sedang mendorong agenda antikorupsi. Penyelidikan tidak menemukan bukti kesalahan yang dilakukan wakil presiden saat itu.
Hunter sendiri telah berada dalam penyelidikan Jaksa Federal sejak 2019 karena masalah pajak dan kepemilikan senjata api. David Weiss, jaksa federal, ditunjuk langsung oleh Trump untuk memimpin penyelidikan. Pergantian pemerintahan tidak menghentikan penyelidikan kasusnya. Jaksa Agung AS Merrick Garland mengangkat Weiss sebagai penasihat khusus pada Agustus lalu untuk memberinya lebih banyak wewenang dan independensi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy, yang berasal dari Partai Republik, memberikan penjelasan tentang dimulainya upaya pemakzulan Presiden AS Joe Biden kepada media di Gedung Capitol, Selasa (12/9/2023).
Presiden AS Joe Biden menanggapi dengan dingin upaya pemakzulan terhadap dirinya. Saat berbicara pada acara penggalangan dana bagi partainya di Virginia, alih-alih mengkhawatirkan penyelidikan itu, dia menyatakan ingin fokus pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang berarti bagi rakyat AS.
“Begini. Saya memiliki pekerjaan. Saya harus menangani masalah-masalah yang memengaruhi rakyat Amerika setiap hari,” katanya.
Biden, yang berencana untuk maju kembali dalam pemilihan presiden tahun depan, mengatakan, sejak awal dirinya menjabat, Partai Republik mengincarnya untuk dimakzulkan.
Baca juga : Pemakzulan Trump dan Ancaman Ultra-kanan Amerika
Gedung Putih menyatakan, Biden tidak terlibat dalam urusan bisnis putranya. Dalam pernyataannya, Gedung PUtih menyebut Partai Republik tidak menemukan bukti signifikan tentang kesalahan yang dilakukan Biden, yang sering berbicara dengan putranya saat menjabat sebagai wapres dan mampir pada jamuan makan malam bisnis dengan rekan-rekan putranya.
Dalam memo setebal 14 halaman yang ditujukan kepada para pemimpin media, Gedung Putih mendesak mereka untuk meminta pertanggungjawaban Partai Republik atas tuduhan yang tidak hanya tidak berdasar tetapi, dalam hampir semua kasus, telah terbukti tidak terbukti.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebutnya sebagai aksi teatrikal politik.
Perbedaan Pandangan
Upaya pemakzulan ini sendiri ditanggapi beragam di internal Republikan. Ada yang setuju dan ada juga yang sebaliknya. Politisi senior Partai Republik Mitch McConnell adalah salah satu yang tidak setuju upaya pemakzulan ini.
Dikutip dari laman The Hill, McConnell mengatakan, diri akan menjaga jarak dengan anggota Partai Republik di DPR dan tidak berniat memberikan masukan apa pun mengenai tindakan pemakzulan yang sedang diupayakan McCarthy dan politisi yang mendukungnya. Dalam posisinya sebagai anggota Senat, McConnell menyebut mereka memiliki pekerjaan lain yang lebih penting saat ini dibanding upaya pemakzulan.
Ketua Kongres AS Nancy Pelosi memperlihatkan dokumen pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang baru saja ia tandatangani di Gedung Capitol Washington, Rabu (13/1/2021).
“Saya rasa Ketua McCarthy tidak memerlukan nasihat apa pun dari Senat tentang cara menjalankan DPR. Begini, kami bekerja keras di sini untuk mencoba menyelesaikan proses alokasi dan tidak memiliki omnibus, dan saya tidak punya saran apa pun untuk diberikan kepada DPR. Mereka mempunyai tantangan yang sangat berbeda dengan kami. Jadi, menurut saya saran terbaik bagi Senat adalah melakukan tugas kami dan melihat bagaimana hasilnya nanti,” katanya.
Berbeda dengan pemakzulan terhadap Trump beberapa tahun lalu, penyelidikan pemakzulan terhadap Biden dilakukan tanpa aturan dasar resmi yang memerlukan persetujuan DPR, termasuk dari Partai Demokrat. Tindakan sepihak Partai Republik ini dinilai Adam Schiff, anggota DPR dari Partai Demokrat yang memimpin pemakzulan pertama Trump, sebagai kegagalan McCarthy dan membuktikan bahwa dia tidak memiliki cukup dukungan. Lebih jauh, dia menilai bahwa McCarthy telah dimanipulasi oleh Trump dan pendukungnya.
Baca juga ; Serahkan Diri, Trump Akhirnya Punya Pasfoto Penjara
Pada tahun 2020, saat Trump dimakzulkan oleh DPR yang dikuasai oleh Demokrat, dukungan itu juga datang dari sejumlah politisi Partai Republik. Sebanyak 10 orang anggota DPR dari Partai Republik setuju untuk mendukung upaya pemakzulan Trump. Hasilnya, 232 suara mendukung pemakzulan Trump dan 197 suara menentang.
Perbedaan pandangan tidak membuat politisi Republikan di DPR goyah. Mike Garcia, yang mewakili daerah pemilihan California, mendukung upaya itu. “Ada asap di sana jadi kami harus menyelidikinya dan melihat apakah ada api di sana,” ujarnya.
Ketua fraksi Republik di Senat AS, Mitch McConnell, memaparkan perkembangan proses pemakzulan Presiden AS Donald Trump, Selasa (14/1/2020) di Gedung Parlemen AS di Washington DC. Senat menargetkan persidangan dimulai Kamis ini
Hal senada juga disampaikan Nick LaLota dari New York. “Saya pikir konstituen saya berhak mendapat jawaban,” katanya.
Dukungan juga disuarakan anggota Senat dari Partai Republik John Thune. Dia menyebut, isi pengarahan yang disampaikan McCarthy membuatnya merasa ada banyak cukup informasi untuk melanjutkan tindakan itu.
Baca juga : Proses Panjang Pemakzulan Trump
Sementara, Senator Lindsey Graham mengatakan, proses pemakzulan tersebut akan memiliki daya gedor yang lebih jika ada kesepakatan di dalam DPR itu sendiri.
“Saya pikir mereka akan lebih baik jika melakukan pemungutan suara. Hal ini memberikan lebih banyak legitimasi,” kata Graham. (AP/REuters)
