Hilang Kewarasan Sampai Hilang Nyawa Akibat Perdagangan Orang

Amat sulit mengukur dampak kerugian akibat sindikat perdagangan orang di Asia Tenggara. Tidak hanya rugi harta, korban juga bisa kehilangan sebagian organ vital tubuh, kewarasan, sampai nyawa.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Bersama Dewan Politik dan Keamanan ASEAN Mahfud MD bersama Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi memimpin pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Asia Tenggara belum berdaya mengatasi masalah perdagangan orang. Jumlah korban yang banyak dan beragam dari Indonesia menjadi alasan isu itu terus diangkat Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN pada 2023.

Salah satu korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (31/8/2023). Pria yang tidak diungkap identitasnya itu tiba di rumahnya pada Jumat (1/9/2023) dini hari. Ia hilang kewarasan.

Kementerian Luar Negeri RI mengurus pemulangannya dari Phnom Penh, Kamboja. Pemulangan itu bermula dari telepon otoritas Kamboja ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh pada 23 Agustus 2023.

Kewarasannya diduga hilang akibat kekerasan fisik dan tekanan batin selama bekerja di Kamboja.

Isi kabarnya, ada seorang pria berpaspor Indonesia ditemukan di dekat Bandara Phnom Penh. Secara fisik, otoritas Kamboja tidak melihat masalah pada pria itu. Masalahnya, pria itu tidak waras.

Oleh KBRI Phnom Penh, pria itu dibawa ke rumah sakit setempat. Setelah pemeriksaan fisik, pria itu dipulangkan menggunakan pesawat ke kampung halamannya. Kewarasannya diduga hilang akibat kekerasan fisik dan tekanan batin selama bekerja di Kamboja. Tempat kerjanya diduga operator penipuan daring.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Para Menteri Luar Negeri ASEAN dan jajarannya berfoto bersama pada pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Besarnya dampak persoalan yang ditimbulkannya menjadikan TPPO sebagai salah satu tema yang dibahas dalam rangkaian pertemuan ASEAN. Dalam pertemuan Dewan Keamanan dan Politik ASEAN (APSC) pada Senin (4/9/2023) di Jakarta, Indonesia kembali mengangkat isu itu.

”Mei lalu, pemimpin kita mengadopsi Deklarasi Memerangi Perdagangan Orang yang Disebabkan Penyalahgunaan Teknologi. Sudah waktunya bagi kita mendorong penerapan oleh lembaga sektoral terkait. Kita perlu memastikan pencegahan, peningkatan pelaku, dan pelindungan korban,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Bersama APSC 2023.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bahkan mengusulkan hal lebih jauh, yakni pengesahan kesepakatan ekstradisi ASEAN sebagai salah satu perangkat memerangi TPPO di kawasan.

Jengkel

Retno mengindikasikan kejengkelan pada TPPO. Sebab, jumlah kasus TPPO justru semakin meningkat sejak deklarasi diadopsi. Dalam rentang tiga bulan sejak adopsi, di Indonesia saja ada 700 kasus TPPO yang ditangani.

Dalam laporan pada 29 Agustus 2023, media Amerika Serikat, The New York Times, menyoroti TPPO di Asia Tenggara. Departemen Luar Negeri AS menaksir, setidaknya 10.000 korban TPPO ada di Kamboja. Sementara menurut Interpol, ada puluhan ribu korban TPPO di Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Sebagian bekerja di operator perjudian daring. Sebagian lagi menjadi pekerja di sindikat penipuan daring. Sindikat TPPO yang mengarah ke Kamboja tidak hanya mencari pekerja operator perjudian dan penipuan daring.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, bersama para calon PMI yang diduga menjadi korban TPPOI, usai memberikan keterangan pers, Senin (14/8/2023) petang.

Pada akhir Juli 2023, Polda Metro Jaya menyelamatkan 122 orang dari salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat. Mereka akan diberangkatkan di Kamboja. Di sana, ginjal mereka akan diambil.

Penyidik Polda Metro Jaya juga menangkap 12 orang yang terlibat dalam pengiriman itu. Di antara mereka ada oknum anggota Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pernah menyoroti masalah itu. Dalam sindikat TPPO ada oknum pegawai BP2MI dan berbagai lembaga lain. Selain itu, ada juga oknum anggota TNI dan Polri serta aparatur sipil negara di sejumlah lembaga yang terlibat dalam sindikat itu.

Di antara mereka ada oknum anggota Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Keterlibatan mereka menjadi salah satu penyebab TPPO sulit diberantas di Indonesia. Rangkaian penangkapan selama bertahun-tahun tidak kunjung menghilangkan sindikat itu. Uang besar jadi salah satu alasan sindikat itu menarik banyak orang untuk terlibat.

Sindikat TPPO dan perjudian serta penipuan daring, antara lain, diduga terlibat pencucian uang senilai Rp 11 triliun di Singapura. Dalam laporan The Straits Times diungkap, sembilan pemegang paspor Kamboja ditangkap dalam kasus tersebut.

Singapura masih memburu sejumlah orang lain dari kasus yang terungkap pada pertengahan Agustus 2023 itu. Status kewarganegaraan mereka masih terus diverifikasi. Sebab, sebagian tersangka teridentifikasi pula sebagai warga beberapa negara lain.

KOMPAS/STEPHANUS ARANDITIO

Sebanyak 12 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditampilkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (20/7/2023).

Sebagian bernama khas warga China sekalipun mereka memegang paspor Kamboja, Siprus, hingga Vanuatu. Sebagian dari mereka memang diketahui warga China yang baru mendapat kewarganegaraan China beberapa tahun terakhir.

Singapura menyebut, uang yang dicuci diduga kuat hasil penipuan dan perjudian daring yang berpusat di Kamboja. Uang itu dipakai antara lain untuk membeli 50 kendaraan mewah dan 94 rumah di Singapura. Nilai seluruh kendaraan dan bangunan itu hampir Rp 9 triliun. Selain itu ada 35 rekening berisi hampir Rp 1,5 triliun.

Kepolisian juga menyita uang tunai bernilai hampir Rp 250 miliar. Kepolisian masih menaksir nilai 250 tas dan arloji mewah. Mereka juga masih menaksir nilai 270 barang mewah beragam jenis.

Uang yang dicuci diduga kuat hasil penipuan dan perjudian daring yang berpusat di Kamboja. Uang itu dipakai antara lain untuk membeli 50 kendaraan mewah dan 94 rumah di Singapura.

Tugas lain penyidik adalah memetakan perusahaan dan aneka badan hukum yang terkait para tersangka. Salah satu tersangka terkait dengan 185 badan usaha di Singapura. Ada juga tersangka yang jejaknya terhubung ke 9.000 perusahaan di berbagai negara.

Salah satu tersangka, Chen Zhidong, dilaporkan terkait dengan Heng He Commercial Bank. Dalam laporan Al Jazeera dan Sydney Morning Herald pernah diungkap, Heng He Group terkait dengan sindikat TPPO dan perjudian ilegal. Kelompok usaha itu didirikan dan dipimpin oleh Chen Fuzhou alias Chen Al. Sebelum mendapat kewarganegaraan Kamboja, Chen merupakan warga China.