Pemogokan Meluas, Ribuan Dokter dan Pasukan Cadangan Israel Menolak Bertugas

Kesiapan IDF bisa melemah kalau pemogokan terus berlanjut. Iran dan milisi Hezbollah terus memantau perkembangan negatif di IDF.

AP PHOTO/MAJDI MOHAMMED

Konvoi kendaraan militer Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlihat berjalan menuju ke kamp Jenin di Jenin, Tepi Barat, Senin (3/7/2023). Sebanyak 10.000 anggota pasukan cadangan Israel dilaporkan menolak bertugas. Penolakan itu bagian dari protes pada upaya perombakan sistem peradilan Israel.

TEL AVIV, KAMIS — Angkatan bersenjata dan Dewan Dokter Nasional Israel kompak mengeluarkan peringatan serius. Lebih dari 10.000 pasukan cadangan dan ribuan dokter atau calon dokter telah menyatakan menolak bertugas. Penolakan itu terkait upaya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan Israel.

Dewan Dokter Nasional Israel menyurati Direktur Jenderal Kesehatan Israel Moshe Bar Siman Tov. Isi sebagian surat itu disiarkan media Israel, Yedioth Ahronoth, pada Kamis (17/8/2023). Dewan menyebut, semakin banyak dokter dan calon dokter yang sedang menyelesaikan atau melanjutkan pendidikan tidak mau bertugas di Israel. Salah satu alasannya adalah perombakan sistem peradilan.

Dewan dokter mencemaskan serangan terhadap dokter yang mendukung penolakan atas perombakan itu. Banyak dokter terlibat dalam unjuk rasa menolak perombakan itu. Sebagian lagi menjadi petugas tanggap darurat dalam rangkaian unjuk rasa. Selain soal perombakan peradilan, dewan juga membahas sejumlah isu lain dalam surat itu. Dewan, antara lain, memprotes penolakan cukai pada minuman berpemanis hingga ketidakjelasan aturan soal rokok elektronik.

Adapun pemogokan pasukan cadangan disampaikan sejumlah jenderal Angkatan Bersenjata Israel (IDF) kepada parlemen Israel, Knesset. Peringatan disampaikan dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (16/8/2023). Mantan Kepala Staf IDF yang kini jadi anggota Knesset, Gadi Eisenkot, memimpin rapat itu.

Baca juga : Di Balik Keinginan Netanyahu Mereformasi Peradilan Israel

Sebagaimana dilaporkan Jerusalem Post, Times of Israel, Yedioth Ahronoth, serta sejumlah stasiun televisi, IDF paling khawatir pada kesiapan pilot angkatan udara, intelijen militer, dan infranteri. Sebab, pemogokan paling banyak terjadi di unit-unit tersebut. Sejak Netanyahu berusaha mengubah sistem peradilan, semakin banyak anggota pasukan cadangan Israel menolak bertugas. Padahal, mereka salah satu komponen penting pertahanan Israel.

Israel memberlakukan sistem pertahanan yang menjadikan hampir semu warganya sebagai pasukan cadangan. Warga yang telah menyelesaikan wajib militer tetap wajib menjadi pasukan cadangan. Mereka harus bertugas beberapa pekan dalam setahun. Khusus pilot, intelijen, dan anggota pasukan khusus diharapkan terus bertugas setelah masa wajib militer.

Pemogokan meluas

Dalam pernyataan resmi Knesset disebutkan, rapat dengan IDF membahas soal kesiapan IDF menghadapi tantangan. ”Dalam rapat, ada pembahasan soal orang-orang yang menolak bertugas. Fenomena itu sedang ditangani dan upaya pencegahan agar tidak meluas sedang dilakukan,” demikian pernyataan Knesset.

AP PHOTO/OHAD ZWIGENBERG

Sejumlah anggota pasukan cadangan IDF Israel menandatangani petisi untuk tidak aktif dalam tugas militer sebagai bagian dari protes terhadap rencana reformasi hukum Pemerintah Israel, Rabu (19/7/2023). Penolakan itu membuat kesiapan IDF menjaga keamanan Israel terganggu.

Yedioth Ahronoth dan televisi Israel, Channel 12, juga mencuplik laporan Direktur Operasi IDF Mayor Jenderal Oded Basiuk. Dalam laporan itu, Basiuk mengakui kesiapan IDF bisa melemah apabila pemogokan terus berlanjut. ”Ajakan untuk tidak bertugas di satu sisi dan kecaman para pilot oleh sejumlah pihak di sisi lain membahayakan upaya menjaga semangat bertugas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant disebut menerima laporan senada. Dalam pertemuan dengan para pilot di Pangkalan Udara Ramon, Gallant mendengar para pilot yang tidak mau bertugas. Penolakan terkait rencana perombakan sistem peradilan.

Para pilot menilai, perombakan itu membuat Israel berubah menjadi negara otoriter. Dilaporkan Yedioth Ahronoth, para pilot Israel menyatakan siap bergabung dalam unjuk rasa menolak perombakan sistem peradilan.

Sebelum pertemuan itu, Gallant memperingatkan soal penurunan semangat bertugas di kalangan pasukan cadangan ataupun unit inti. ”Sementara ini, IDF siap terus bertugas dan hal-hal yang membahayakan kesiapannya masih bisa ditangani. Walakin, di masa mendatang, kesiapan IDF dalam bahaya. Musuh-musuh Israel terus mengikuti perkembangan ini dan meyakini akan ada saatnya menyerang Israel,” ujarnya.

Baca juga : Reformasi Hukum Netanyahu Akibatkan Ketegangan dengan AS

Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Herzi Halevi dan Kepala Staf Angkatan Udara Israel Mayor Jenderal Tomer Bar telah berulang kali memperingatkan soal pemogokan pasukan cadangan. Mereka dan sejumlah perwira Israel secara spesifik menyebut Iran dan milisi Hezbollah terus memantau perkembangan negatif di IDF.

Bar menyebut, dampak terburuk pemogokan dirasakan di pusat pelatihan dan pendidikan IDF. Anggota pasukan cadangan terutama menjadi pelatih di sejumlah pusdiklat IDF. Karena mereka menolak bertugas, pelatihan untuk anggota baru IDF terhambat.

Serangan politisi

Dalam pernyataan Basiuk disinggung soal serangan dan kecaman terhadap IDF dan pasukan cadangan Israel. Secara tidak langsung, ia menyasar sejumlah menteri dan anggota keluarga Netanyahu. Menteri Permukiman Israel Orit Strock menyebut, IDF tidak ubahnya seperti pasukan bayaran asal Rusia, Wagner. Sementara sejumlah politisi lain menyebut, para komandan IDF bertanggung jawab atas pelemahan keamanan Israel.

Adapun Netanyahu dilaporkan membentak Halevi dan sejumlah jenderal dalam rapat pada akhir pekan lalu. Rapat itu membahas kesiapan IDF menghadapi ancaman. Netanyahu dilaporkan memarahi Tomer Bar soal pemogokan yang terus meluas di antara pilot IDF. Netanyahu menuding IDF berusaha menyetir Pemerintah Israel.

AFP PHOTO /MINHELET HAR-HABAIT (TEMPLE MOUNT ADMINISTRATON)

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir (depan, kiri) memasuki kompleks Masjidil Aqsa pada 3 Januari 2023.

Halevi disebut terkejut dengan reaksi Netanyahu. Sebab, Halevi dan para jenderal IDF datang dengan harapan Netanyahu mendukung IDF secara terbuka. IDF berharap Netanyahu membuat pernyataan yang meminta politisi berhenti mengecam IDF terkait pemogokan pasukan cadangan.

Televisi Israel, Channel 12 dan Channel 13, menyebut Netanyahu malah mengancam para jenderal IDF. Netanyahu mengancam akan membocorkan seluruh isi pembicaraan tertutup IDF dengan pemerintah dan Knesset.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menuding Netanyahu mencoba melimpahkan kesalahan. ”Kerusakan di IDF adalah dampak kebijakan buruk pemerintahan Netanyahu. Kini, mereka (pemerintahan Netanyahu) mencoba mengalihkan kesalahan kepada IDF,” katanya.

Bukan hanya dengan militer, ketegangan antara pemerintahan Netanyahu juga terjadi dengan kepolisian. Komisaris Polisi Israel Kobi Shabtai menegaskan, kepolisian patuh pada hukum. Kepolisian tidak mengikuti politisi. ”Saya sampaikan ini dengan tegas, polisi hanya punya satu kompas, hukum dan perundang-undangan. Selama saya memimpin, hukum tetap dijunjung dan kepolisian hanya akan bertugas berdasarkan itu,” ujarnya.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir menyanggahnya. ”Prinsip demokrasi adalah warga memberi suara di pemilu dan mereka yang terpilih membuat kebijakan. Kebijakan ini harus diikuti semua orang,” katanya sebagaimana dikutip Yedioth Ahronoth. (AFP/REUTERS)