Bantuan Pertahanan AS ke Ukraina Tetap Akan Mengalir
Washington telah mengucurkan 40 miliar dollar AS bantuan pertahanan ke Kyiv. Republikan paling kerap mendesak pembatasan bantuan pertahanan untuk Ukraina.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
AP PHOTO/LIBKOS
Panser M-113 dari Amerika Serikat dipakai pasukan Ukraina di Zaporizhia, 1 Juli 2023. Pada 20 Juli 2023, Senat AS menolak pembatasan bantuan pertahanan bagi Ukraina.
WASHINGTON DC, JUMAT — Senat Amerika Serikat menolak pembatasan bantuan pertahanan untuk Ukraina. Penolakan itu memastikan bantuan Washington untuk Kyiv tidak akan terhambat. Bentuknya termasuk bom tandan, senjata terlarang di 123 negara, yang mulai dipakai pasukan Ukraina.
Penolakan Senat disampaikan dalam pemungutan suara pada Kamis (20/7/2023) siang waktu Washington atau Jumat (21/7/2023) dini hari WIB. Dari 100 senator, 71 orang menolak pembatasan itu. Para senator itu sebenarnya memberi suara untuk rencana amendemen Undang-undang Belanja Pertahanan (NDAA). Salah satu materi perubahan adalah bantuan untuk Ukraina maksimum 2 persen dari anggaran Departemen Pertahanan AS.
Pembatasan diberlakukan sampai seluruh anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memenuhi kewajiban anggaran pertahanannya. Anggota NATO didorong mengalokasikan anggaran pertahanan setara 2 persen produk domestik bruto (PDB) masing-masing.
Sejak perang meletus pada Februari 2022, AS telah mengucurkan 40 miliar dollar AS bantuan pertahanan ke Ukraina. Nilai itu lebih dari 5 persen anggaran Dephan AS 2022. Republikan paling kerap mendesak pembatasan bantuan pertahanan untuk Ukraina. ”Seharusnya Kongres tidak mengesahkan lagi tambahan uang untuk Ukraina,” kata anggota DPR AS dari Fraksi Republik, Marjorie Taylor Greene.
Rekan separtai Greene, Matt Gaetz, juga mendesak diakhirinya bantuan ke Ukraina. ”Ukraina bukan negara bagian ke-51 AS dan kita bukan celengan dunia. Hentikan bantuan tanpa batas ini,” ujarnya.
Greene mengusulkan penghentian program senilai 300 juta dollar AS untuk pelatihan pasukan Ukraina. Sementara Gaetz menolak pengiriman bom tandan untuk Ukraina. Bakal calon presiden AS dari Republikan, Donald Trump, malah mewacanakan ide lain. Ia mengusulkan agar AS mendapat penggantian dari anggota NATO untuk amunisi dan persenjataan yang diberikan AS bagi Ukraina. Anggota NATO harus membayar biaya yang dikeluarkan AS untuk memulihkan lagi cadangan persenjataan dan amunisi. Cadangan itu terkuras setahun terakhir karena perang Ukraina.
Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrel mengatakan, EU sedang menyusun rencana soal bantuan pertahanan untuk Ukraina. Brussels berencana mengucurkan 22 miliar euro ke Kyiv.
Perkembangan perang
Presiden AS Joe Biden mengumumkan pengiriman bom tandan ke Ukraina pada Juni lalu. Bom itu terlarang di 123 negara. AS, Ukraina, dan Rusia sama-sama tidak meneken konvensi internasional yang melarang penggunaan bom tandan. Biden mengaku terpaksa mengirimkan bom itu karena cadangan peluru Ukraina maupun AS dan sekutunya terus menipis. Setiap bom tandan yang dipasok AS bisa menjatuhkan granat di area hingga 3 hektar. Setiap bom bisa mengangkut hingga 90 granat.
Sementara Gubernur Odessa Oleg Kiper menyebut bahwa Rusia tidak berhenti menyerang kota pelabuhan Ukraina itu sejak Selasa lalu. Setelah menghancurkan 60.000 ton hasil panen lewat serangan Selasa-Rabu, Rusia kembali menghancurkan 120 ton hasil panen di Odessa. Seluruh hasil panen itu disiapkan untuk diekspor ke sejumlah negara. Kini, kelanjutan ekspor hasil panen Ukraina tidak jelas. Sebab, mulai Selasa lalu, Rusia mengumumkan tidak lagi terlibat Kesepakatan Laut Hitam.
Disetujui dengan perantaraan Turki pada 17 Juli 2022, kesepakatan itu mengatur koridor aman ekspor produk pangan Ukraina. Kyiv-Moskwa setuju sama-sama menjaga jalur yang disepakati itu dari aneka macam ranjau laut dan berbagai perangkat serangan lainnya. Sejak perang meletus, Ukraina-Rusia sama-sama menyebar ranjau di Laut Hitam.
Rusia-Ukraina juga sepakat, kapal-kapal pengangkut ekspor pangan dan pupuk mereka melewati jalur itu. Kesepakatan itu berisi tentang pemulihan akses bank Rusia untuk penampung hasil ekspor, Rosslekhozbank, ke sistem pengelola transaksi internasional, SWIFT. Moskwa mengklaim, kesepakatan itu juga terkait dengan pencairan aset-aset Rusia yang dibekukan di sejumlah negara.
AP PHOTO/MSTYSLAV CHERNOV
Seorang foto jurnalis, Evgeniy Maloletka, berlari menghindari ladang gandum yang terbakar di wilayah Kharkiv, Ukraina, Jumat (29/7/2022).
Pada 17 Juli 2023, Moskwa menyebut hak-hak Rusia dalam kesepakatan itu tidak kunjung dipenuhi. Karena itu, Rusia mundur dari kesepakatan. Rusia akan segera kembali ke kesepakatan tersebut jika hak-haknya telah dipenuhi.
Sementara itu, sejumlah peneliti Ukraina menyangkal tudingan Presiden Rusia Vladimir Putin soal tujuan ekspor pangan Ukraina. Putin menuding, lebih dari 90 persen hasil panen Ukraina dikirimkan ke Uni Eropa. Padahal, Kesepakatan Laut Hitam disebut untuk memastikan ekspor pangan Ukraina ke negara miskin dan berkembang di Afrika dan Asia.
Menurut versi Ukraina, 46 persen bahan pangan yang diekspor lewat kesepakatan itu ditujukan ke Asia. Untuk Afrika, porsi ekspornya hanya 12 persen. Adapun Eropa Barat mendapatkan 40 persen dan sisanya dikirim ke berbagai kawasan lain. China mengimpor 7,7 juta ton jagung, jelai, dan minyak nabati. ”Hingga 30 persen impor jagung China dari Ukraina,” kata peneliti Center for Global Studies Strategy XXI, Oksana Lesniak. (AFP/REUTERS)
