Kanada Segera Wajibkan Google dan Facebook Bayar Perusahaan Media

Senat Kanada meluncurkan Undang-Undang Berita Daring yang memaksa perusahaan teknologi membayar perusahaan media atas berita yang muncul di platform mereka. Google bersedia berunding. Facebook menolak.

THE WALL STREET JOURNAL VIA AP

The Wall Street Journal, media Amerika Serikat, Kamis (30/3/2023), merilis foto Evan Gershkovic (31), jurnalis media itu, yang ditahan oleh Dinas Intelijen Federasi Rusia (FSB) karena diduga melakukan kegiatan spionase.

OTTAWA, JUMAT — Senat Kanada, Kamis (22/6/2023), mengesahkan aturan perundang-undangan yang mewajibkan dua platform raksasa, Google dan Meta, membayar perusahaan media untuk konten berita yang mereka bagikan atau gunakan ulang di platform mereka.

Sebagai jawaban atas keputusan itu, Meta memutuskan untuk menghapus dan mengakhiri akses berita di platform mereka, yaitu Facebook dan Instagram. Hal serupa juga akan dilakukan Google yang berencana mengakhiri ketersediaan berita di platform mereka.

Undang-undang yang dikenal sebagai Undang-undang Berita Daring yang telah disahkan belum bisa efektif berlaku karena masih harus mendapat persetujuan dari gubernur jenderal. Namun, langkah ini dinilai sekadar formalitas. Artinya, kebijakan itu tinggal menunggu waktu eksekusi.

Baca juga: Australia Luncurkan RUU yang Wajibkan Google dan Facebook Membayar pada Perusahaan Media

Undang-undang yang baru ini diajukan pada Senat setelah industri media di Kanada mengeluhkan soal ketimpangan komersial yang terjadi, terutama dalam hal pembagian kue iklan. Seperti halnya di negara-negara lain, porsi iklan kini dikuasai oleh perusahaan raksasa teknologi, terutama Google dan Facebook.

Perusahaan media menginginkan aturan yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi untuk mengurangi monopoli itu sekaligus menghilangkan bisnis berita dari pasar iklan daring.

Media dan lembaga penyiaran publik memuji pengesahan undang-undang tersebut. Mereka menilai langkah itu memberi peluang meningkatkan keadilan di pasar berita digital. Undang-undang itu juga bisa membantu perusahaan media dan lembaga penyiaran publik mendapatkan uang dari pemanfaatan berita-berita yang muncul di berbagai platform media sosial milik raksasa teknologi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Jurnalis perempuan se-Kota Semarang melakukan aksi menyambut Hari Kartini di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/4/2009).

Danielle Coffey, Presiden Grup News Media Alliance, mengatakan, parlemen Kanada harus mendapatkan tepuk tangan karena telah berani menentang monopoli perusahaan teknologi raksasa. Menurut dia, undang-undang itu muncul karena dorongan dari perusahaan media dan lembaga penyiaran agar para raksasa teknologi untuk tidak memonopoli industri periklanan.

”Hal ini diperlukan agar ada tindakan hukum untuk memastikan kompensasi yang adil, baik di Kanada maupun di luar negeri. Kami berharap Amerika Serikat akan mengikutinya,” kata Coffey.

Baca juga: Perancis Denda Google, Amazon Umumkan Pembayaran Pajak

Perusahaan induk Facebook dan Instagram, Meta, mengonfirmasi bahwa mereka berencana untuk mematuhi undang-undang itu. Ini tidak dilakukan dengan membayar perusahaan media atas setiap berita yang diunggah.

Namun, Meta berencana mengakhir ketersediaan berita di platform mereka untuk pengguna Kanada. Meta tidak memberikan detil kapan tindakan itu akan dilaksanakan. Dalam pernyataannya, mereka menyebut akan menghapus berita lokal dari seluruh platform mereka saat ketentuan mulai berlaku.

AP PHOTO/ERIC RISBERG

CEO Facebook Inc Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan nama perusahaan induk menjadi Meta Platform Inc, Kamis (28/10).

”Kami telah berulang kali menyampaikan bahwa kami akan mematuhi RUU C-18 yang disahkan hari ini di Parlemen. Konten dari outlet berita, termasuk penerbit dan penyiar berita, tidak akan lagi tersedia bagi orang yang mengakses platform kami di Kanada,” kata juru bicara Meta, Scott Reid.

Sementara Google dikabarkan masih akan terus berbicara dengan Pemerintah Kanada. Juru bicara Kementerian Warisan, Laura Scaffidi, menyatakan, Menteri Warisan Pablo Rodriguez akan menggelar pertemuan dengan Google. Raksasa teknologi itu mengisyaratkan bahwa menghapus tautan berita dari mesin pencari populernya adalah salah satu kemungkinan.

Baca juga: Australia Bertarung Lawan Google-Facebook untuk Lindungi Media di Negaranya

Meta diketahui sudah menjalani serangkaian uji coba untuk memblokir konten yang berisi berita sebanyak 5 persen bagi pengguna platformnya di Kanada. Sementara Google juga dikabarkan tengah melakukan hal yang sama.

”Hari ini, kami mengonfirmasi bahwa ketersediaan berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada akan dihentikan sebelum Undang-Undang Berita Online mulai berlaku,” kata Meta dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang tersebut menguraikan aturan untuk memaksa platform seperti Facebook dan Google untuk menegosiasikan kesepakatan komersial dengan membayar penerbit berita untuk konten berita yang muncul pada platformnya. Langkah ini mirip dengan aturan perundangan yang disahkan di Australia pada 2021.

AP PHOTO/JEFF CHIU

Foto yang diambil pada 6 Februari 2023 memperlihatkan gedung kampus Google di Mountain View, California, Amerika Serikat.

Berbeda dengan Meta yang mematuhi dengan cara menghentikan tayangan berita di berbagai platform mereka, Google masih coba menegosiasikan sejumlah hal kepada Pemerintah Kanada. Raksasa mesin pencari itu mengusulkan agar aturan direvisi untuk menampilkan konten berita, bukan tautan, sebagai dasar pembayaran.

Mereka juga menyebut bahwa dana yang diberikan hanya untuk perusahaan media yang memproduksi berita sesuai dengan standar jurnalistik. Seorang juru bicara Google mengatakan, undang-undang itu belum bisa dijalankan dan perusahaan terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah.

Baca juga: Menantang Duopoli Google dan Facebook

Pemerintah federal Kanada sejauh ini menolak saran untuk melakukan perubahan. Bahkan, awal bulan ini, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan, Meta dan Google menggunakan taktik intimidasi saat mereka berkampanye menentang undang-undang tersebut.

Rodriguez, yang memperkenalkan rancangan undang-undang itu tahun lalu, menyatakan, pemerintah akan terlibat dalam proses pengaturan dan implementasi setelah undang-undang tersebut mulai berlaku. ”Jika pemerintah tidak dapat membela warga Kanada melawan raksasa teknologi, siapa lagi?” kata Rodriguez. (AP/REUTERS)