Hunter Biden ianggap bersalah karena seluruh pajak itu seharusnya dibayar paling telat 2019. Total utang pajaknya 200.000 dollar AS sebelum denda.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Presiden Amerika Serikat Joe BIden (depan) dan anaknya, Hunter Biden, tiba di Pangkalan Udara Syracuse, New York pada Februari 2023. Pada 21 Juni 2023, Hunter mengaku bersalah karena telat membayar pajak penghasilan.
WASHINGTON DC, RABU-Hunter Biden, anak Presiden Amerika Serikat Joe Biden, akan mengaku bersalah dalam kasus penghindaran pajak. Pria yang pernah kecanduan narkotika itu juga akan mengaku bersalah dalam kasus kepemilikan pistol tanpa izin.
Pengakuan itu terungkap dalam dokumen yang diserahkan kantor Kejaksaan Delaware, AS pada Selasa (20/6/2023) siang waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Hunter didakwa tidak membayar pajak penghasilan 2017 dan 2018. Ia juga didakwa memiliki pistol pada 2018. Sebagai orang yang bermasalah dengan narkotika, hukum AS melarangnya memiliki senjata api.
Hukuman maksimum untuk setiap penghindaran pajak adalah setahun penjara. Dengan demikian, ia terancam hingga dua tahun penjara untuk kasus pajak. Ada pun untuk kasus senjata api, hukuman maksimumnya 10 tahun penjara.
Kantor Kejaksaan Delaware mengungkap, bisa saja hukuman diganti menjadi pelayanan sosial dalam pengawasan. Hukuman juga bisa diganti dengan kewajiban rehabilitasi jika ditemukan pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya. “Hakim akan menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan,” demikian pernyataan Kejaksaan Delaware
Pengacara Hunter, Chris Clark, menyebut kliennya akan bertanggung jawab atas dua pelanggaran pajak. Ada pun untuk kasus pistol, akan ada pengaturan soal hukuman alternatif. Pengaturannya akan berbeda dari kasus pajak.
Hunter diketahui telah membayar seluruh pajaknya pada 2021. Meski demikian, ia tetap dianggap bersalah karena seluruh pajak itu seharusnya dibayar paling telat 2019. Total utang pajaknya 200.000 dollar AS sebelum denda.
Perkembangan kasus itu memicu kritik Donald Trump. Politisi Republikan yang sedang didakwa dalam kasus penyalahgunaan dokumen rahasia itu menyebut, Kejaksaan AS amat korup dalam kasus Biden. Hukuman untuk kesalahan itu dianggapnya setara dengan hukuman untuk pelanggar rambu lalu lintas.
Penyelidikan Lama
Jaksa Delaware yang diangkat di masa pemerintahan Trump, David Weiss, memimpin penyelidikan terhadap Hunter. Penyelidikan sudah dimulai sejak 2018, kala Hunter sedang kecanduan alkohol dan narkotika. Waktu itu, Hunter baru bercerai dari istrinya yang dinikahi selama 24 tahun.
Dalam dokumen yang disiarkan fraksi Republikan di Senat AS terungkap, Hunter diselidiki atas berbagai kasus. Salah satunya atas upayanya membantu CEFC China Energy untuk mendapat proyek di proyek energi AS. Upaya itu gagal menghasilkan kesepakatan apa pun.
AP PHOTO/GEORGE WALKER IV
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato di depan pendukungnya pada Konvensi Partai Republik di Greensboro, Carolina Utara, Sabtu (10/6/2023). Trump menggaungkan tudingan bahwa Presiden Joe Biden mengatur tuntutan pidana terhadapnya untuk merusak peluangnya maju dalam pertarungan memperebutkan kursi presiden AS pada pemilu tahun 2024.
Ada pun fraksi Republikan di DPR AS telah memerintahkan penyitaan terhadap komputer Hunter. Komputer itu diduga menyimpan data aneka aktivitas finansial ilegal yang dilakukan Hunter. Ada pula permintaan kepada Biro Penyelidikan Federal (FBI) agar menyerahkan rekaman pengakuan informan terkait kasus Hunter dan ayahnya.
Dalam laporan pada 8 Juni 2023, Fox News mengaku mendapat salinan sebagian dokumen pemeriksaan itu. Hunter dan ayahnya disebut menerima total 10 juta dollar AS dari perusahaan energi Ukraina, Burisma. Pemeriksaan dilakukan pada 30 Juni 2020. Informan itu menceritakan rangkaian pertemuan Joe Biden dan Hunter Biden dengan pejabat Burisma sejak 2015. Kala itu, Joe Biden masih menjadi Wakil Presiden AS.
Informan yang menceritakan informasi itu diketahui sudah lama memberi petunjuk kepada FBI. Atas informasinya, informan itu menerima total 200.000 dollar AS dari FBI.
Sebagai Wapres AS, Biden mengakui pernah menekan Presiden Ukraina Petro Poroshenko agar memecat Viktor Shokin dari kursi jaksa agung. Kala itu, Shokin sedang memeriksa Burisma atas dugaan korupsi dan aneka pelanggaran lain. Biden mengancam menunda pencairan bantuan senilai 1 miliar dollar AS jika Ukraina tidak memecat Shokin. Kala Burisma diselidiki, Hunter sedang menjadi salah satu direksi.
Pengganti Poroshenko, Volodymyr Zelenskyy, pernah didesak Trump untuk menyelidiki Burisma dan pemecatan Shokin. Trump diketahui menelepon Zelenskyy pada 25 Juli 2019 untuk meminta penyelidikan itu. Sepekan sebelum telepon, Trump memerintahkan pencairan bantuan pertahanan senilai 400 juta dollar AS untuk Kyiv ditunda. Sampai Trump kalah dan Biden memenangi pemilihan Presiden AS, tidak diketahui apakah Zelenskyy memerintahkan penyelidikan itu.
