KSP: Pembebasan Korban Perdagangan Orang Bentuk Penanganan Hulu-Hilir
Pendekatan hulu-hilir dilakukan pemerintah untuk membebaskan dan memulangkan WNI korban tindak pidana perdagangan orang. Kantor Staf Presiden mengapresiasi Kemenlu yang menguatkan respons dan kerja sama konkret ASEAN.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Kedua tersangka pelaku perdagangan orang yang ditangkap dihadirkan dalam konferensi pers Pengungkapan Jaringan Internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Korban Tereksploitasi di negara Myanmar, di Aula Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/5/2023). Bareskrim Polri mengungkap dan menangkap dua tersangka pelaku kasus TPPO dengan korban di Myanmar. Polisi menangkap tersangka pelaku TPPO, yaitu Anita Setia Dewi dan Andri Satria Nugraha, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menangani tindak pidana perdagangan orang dari hulu hingga hilir. Kantor Staf Presiden menyebut kerja cepat pemerintah melalui pendekatan tersebut bermuara pada pembebasan dan pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP), Minggu (28/5/2023), menginformasikan telah kembalinya ke Tanah Air warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan di luar negeri. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, 25 WNI yang terjebak di wilayah konflik perbatasan Myanmar-Thailand dapat dibebaskan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, dan KBRI di Bangkok, Thailand, pada awal Mei 2023.
Selanjutnya, tidak berselang lama setelah pembebasan tersebut, pemerintah Indonesia bersama pihak otoritas Filipina berhasil membebaskan 240 WNI korban TPPO di sebuah kompleks perusahaan yang menjalankan praktik online scam. Sebanyak 53 WNI telah dipulangkan pada 25 dan 26 Mei 2023 dan sisanya masih menjalani proses di Filipina.
Saat merespons hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, pembebasan dan pemulangan WNI korban TPPO online scam ini merupakan hasil kerja cepat pemerintah dalam menangani TPPO dari hulu hingga hilir. ”Di hulu, kita melakukan gerak cepat, termasuk respons koordinatif dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
KANTOR STAF PRESIDEN
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin.
Adapun di sisi hilir, menurut Ruhaini, Pemerintah Indonesia telah berhasil mendorong negara anggota ASEAN untuk bekerja sama konkret dalam menangani TPPO, terutama yang dijalankan dengan modus penipuan scamming online. Dengan demikian, pihak otoritas setempat menjadi jauh lebih responsif dalam upaya penyelamatan WNI yang berada di lokasi perusahaan online scam tersebut.
”KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran Kemenlu yang telah menguatkan respons saksama dari negara anggota ASEAN atas kerja sama yang konkret dan bersahabat dalam penanganan TPPO,” kata Ruhaini.
KSP menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran Kemenlu yang telah menguatkan respons saksama dari negara anggota ASEAN atas kerja sama yang konkret dan bersahabat dalam penanganan TPPO.
Beberapa waktu lalu, saat memberikan keterangan pers seusai perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa kesimpulan penting dari KTT ASEAN. Poin pertama yang menjadi perhatian para pemimpin di ASEAN adalah hal menyentuh kepentingan rakyat, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia.
”Dan, saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di pusat media KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023). Presiden menyampaikan bahwa beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah pertama hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia
Ruhaini menuturkan, Presiden Jokowi juga memberikan penekanan terkait arti penting pembahasan TPPO dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, pada 9-11 Mei 2023. Dorongan kepala negara tersebut dinilai akan makin menguatkan kerja sama di ASEAN.
Dan, saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya.
Hal yang menjadi penekanan adalah agar aspek-aspek penting dari episentrum pertumbuhan yang berfokus pada ketahanan ekonomi, energi, dan kesehatan tidak melupakan dampak-dampak negatifnya. Dampak negatif dimaksud, terutama pada penyalahgunaan teknologi digital dan daring yang justru menimbulkan dampak dehumanisasi serta perdagangan manusia yang disebut sebagai perbudakan modern.
Menurut Ruhaini, dorongan Presiden Jokowi terhadap penanganan TPPO di ASEAN juga perlu diimplementasikan dalam kerja sama paripurna dan inklusif dalam mencegah, menangani, dan repatriasi korban. ”Sehingga relevansi dan kemanfaatan bersama ASEAN bagi warga di kawasan, yakni ASEAN Matters dan epicentrum of growth, akan menjadi lebih berarti dan substantif,” kata Ruhaini.
Pada kesempatan tersebut, Ruhani juga mendorong semua pihak untuk bersama-sama melakukan literasi digital dan ekonomi agar kalangan muda yang melek digital tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak wajar. ”Sistem konfirmasi yang cepat dan accessible dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait sangat diperlukan,” ujar Ruhaini.
Kantor Staf Kepresidenan pun terus mendorong pemerintah daerah semakin luas membuka peluang berusaha di wilayahnya agar kalangan muda tidak tergiur meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini dinilai penting untuk mencegah TPPO di hulu.
