Presiden Jokowi Serukan Kesetaraan dan Inklusivitas dalam Kerja Sama Global
”Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. ’Right to development’ setiap negara harus dihormati,” kata Presiden Jokowi saat berbicara di KTT G7, Hiroshima, Jepang.
Oleh
NINA SUSILO
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo menghadiri sesi kerja mitra G7 di KTT G7, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendorong kerja sama global mengutamakan kesetaraan, inklusivitas, dan saling memahami.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerukan pentingnya mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam kerja sama global. Semua negara harus berkolaborasi dan saling memahami satu sama lain, serta menghentikan monopoli dan diskriminasi.
Seruan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sesi mitra kerja sama G7 di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). ”Bekerja bersama berarti kesetaraan. Kerja bersama berarti inklusivitas dan kita hanya bisa bekerja sama apabila saling memahami,” tuturnya.
Presiden juga mempertanyakan apakah kesetaraan, inklusivitas, dan saling memahami sudah menjadi semangat bersama seluruh negara atau belum. Dia juga mengajak semua pemimpin negara yang menghadiri KTT G7 mengakui dan memperbaiki semangat tersebut.
Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. Right to development setiap negara harus dihormati.
Sebab, kenyataannya, menurut Presiden Jokowi, pandemi Covid-19 menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya melibatkan lebih banyak negara dalam rantai pasok global. Untuk itu, Presiden Jokowi juga menyerukan penghentian kebijakan monopoli.
”Kebijakan diskriminatif terhadap komoditas negara berkembang juga harus dihentikan. Right to development setiap negara harus dihormati,” kata Presiden yang hadir didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Hilirisasi industri
Keinginan Indonesia untuk melanjutkan hilirisasi industri pun diungkapkan. Sekarang, lanjut Presiden Jokowi, sudah bukan zamannya lagi negara-negara selatan hanya diberi ruang sebagai pengekspor komoditas bahan mentah. Sebab, dunia sudah tidak lagi berada pada masa kolonialisme.
”Apakah adil negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia dihalangi menikmati nilai tambah sumber daya alamnya? Dihalangi mengolah sumber daya alamnya di dalam negeri?” katanya.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN
Presiden Joko Widodo didampingi Nyonya Iriana hadir dalam acara penyambutan resmi oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Nyonya Yuko Kishida dalam KTT G7 serta negara-negara mitra, Sabtu (20/5/2023), di Hiroshima, Jepang.
Apalagi, Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk menjadi jangkar perdamaian, demokrasi, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Masyarakat Indonesia juga harus sejahtera. Karena itu, Indonesia tidak menutup diri, melainkan bekerja keras untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk lain yang lebih setara dengan hasil yang sama menguntungkan bagi semua.
”Saya berharap negara G7 dapat jadi mitra dalam hilirisasi industri ini dan sudah saatnya membentuk semacam OPEC untuk produk lain, seperti nikel dan sawit,” ujarnya menambahkan.
Ajakan untuk berkolaborasi diserukan kembali dalam akhir pidato Presiden Jokowi. Dia juga menilai G7 bisa berperan besar. Dengan demikian, dunia saat ini tidak terpolarisasi, tetapi berkolaborasi.
Para pemimpin negara G7 dan negara mitra berfoto bersama sebelum menghadiri rangkaian pertemuan di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).
”Saya ingin tegaskan, yang dunia butuhkan saat ini bukan polarisasi yang memecah belah, melainkan justru kolaborasi yang mempersatukan; dan negara G7 punya peran besar dalam menciptakan kolaborasi yang konkret dan setara,” tutur Presiden.
Ibu kota negara
Presiden Jokowi juga menghadiri pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7 and Partner Countries dalam rangkaian KTT G7, Sabtu ini. Dalam pertemuan ini, Indonesia juga mengajak PGII bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. ”Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia awalnya hanya terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Tanah Air tidak merata.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dalam rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Presiden menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini semakin merata, termasuk juga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini meliputi pelabuhan sampai jalan tol. Selain itu, juga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Presiden pun menjelaskan, IKN akan menjadi kota berbasis hutan dan alam yang 70 persennya adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari energi baru terbarukan.
Pendanaan pembangunan infrastruktur dasar di IKN berasal dari APBN. Namun, peluang pendanaan dari pihak swasta atau investor juga terbuka apabila nilai pengembalian (internal rate of return/IRR) dari pembangunan tersebut dinilai baik.
Ditambahkan pula, IKN adalah wujud transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama di segala bidang. ”Ini adalah showcase transformasi Indonesia yang sangat terbuka untuk investasi dan kerja sama, baik sektor transportasi, kesehatan, teknologi, pendidikan, maupun pariwisata,” tuturnya.
Ekonomi stabil
Sebelumnya, selain melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi juga bertemu Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva. IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil kendati perekonomian dunia penuh ketidakpastian.
Presiden Joko Widodo menghadiri sesi kerja mitra G7 di KTT G7, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendorong kerja sama global mengutamakan kesetaraan, inklusivitas, dan saling memahami.
”Di tengah situasi ekonomi dunia yang diwarnai banyak ketidakpastian, ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia,” tuturnya.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1 persen pada 2023 dan 5 persen pada 2024. IMF pun berharap Indonesia dapat ikut serta memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya, seperti dalam hal pengentasan warga dari kemiskinan.
