Presiden Jokowi: Indonesia Evakuasi 969 WNI dari Sudan

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat perlindungan warga negara Indonesia. Sebanyak 969 WNI di Sudan sejauh ini berhasil dievakuasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023). Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan mengusung pemberantasan perdagangan manusia dan kasus Myanmar untuk dibahas dalam KTT Ke-42 ASEAN.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berhasil mengevakuasi 969 warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan. Pemerintah bertekad akan terus meningkatkan dan memperkuat perlindungan warga negara Indonesia.

”Berkaitan dengan evakuasi WNI dari Sudan di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi 969 orang,” kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers di Hotel Meruorah, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Berkaitan dengan evakuasi WNI dari Sudan, di tengah berbagai kesulitan yang ada di sana, pemerintah telah berhasil mengevakuasi WNI dari Sudan. Per hari ini, jumlah WNI yang telah dievakuasi 969 orang.

Pada kesempatan tersebut, didampingi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Negara pun merinci WNI yang berhasil dievakuasi dari Sudan. ”(Sebanyak) 936 (orang) sudah pulang dan 33 (orang) sudah berada di lokasi yang aman di luar Sudan,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan, perlindungan warga negara Indonesia akan terus ditingkatkan dan diperkuat. ”Ke depan, perlindungan WNI akan terus kita tingkatkan dan kita perkuat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan,” kata Presiden Jokowi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Mensesneg Pratikno seusai menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023). Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan mengusung pemberantasan perdagangan manusia dan kasus Myanmar untuk dibahas dalam KTT Ke-42 ASEAN.

Saat memberikan keterangan pers di Pusat Media KTT ASEAN di Hotel Bintang Flores, Minggu (7/5/2023), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menuturkan, WNI yang dievakuasi dari Sudan harus melalui perjalanan sangat panjang dan tidak mudah.

”Tetapi, alhamdulillah, sampai saat ini mereka dalam kondisi sehat. Satu WNI kita waktu itu saya sebutkan, kan, sempat ada satu bus WNI dari Sudan mengalami kecelakaan. Satu (orang) di antaranya, pada akhirnya kemarin meninggal dunia,” ujarnya.

Retno menuturkan, pemerintah sudah menyampaikan dukacita kepada keluarga. Keluarga, menurut Retno, sudah mengikhlaskan almarhum dikebumikan di Sudan.

”Dan, kita, dari Kementerian Luar Negeri, dari sejak awal terus melakukan kontak dengan keluarga. Dan, setelah (almarhum) meninggal, kami dari Kementerian Luar Negeri juga berkunjung ke keluarga untuk menyampaikan dukacita,” katanya.

Berdasarkan data KBRI Khartum, 1.209 WNI tinggal di Sudan. Mereka adalah pekerja dan pelajar.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) duduk santai saat berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) di Hotel Meruoroh, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (5/5/2023) lalu menuturkan, evakuasi WNI dari Sudan dirancang dengan sangat matang. Evakuasi dijalankan melalui sebuah operasi senyap tapi cepat.

”Kenapa kita selalu memilih operasi yang senyap? (Hal ini) karena semua menyangkut masalah safety and security dari WNI yang akan kita evakuasi karena situasi setempat selalu sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI,” kata Menlu Retno.

Sejak merdeka dari Inggris dan Mesir per 1 Januari 1956, Sudan adalah negara yang bertubi-tubi dilanda kudeta. Berdasarkan Statista, 35 upaya kudeta terjadi. Sebanyak enam di antaranya sukses, termasuk yang terakhir pada Oktober 2021.

Dalam kudeta terakhir, awalnya, militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Force (RFS) pimpinan Mohamed Hamdan Dagalo bersama-sama menggulingkan pemerintahan sipil.

Selanjutnya, junta militer seharusnya menetapkan transisi kepemimpinan politik kepada sipil. Perjanjian semestinya ditandatangani April 2023. Perjanjian itu setidaknya mengamanatkan beberapa hal, termasuk bahwa kedua faksi wajib menyerahkan kekuasaannya sesuai rencana.

Isu lain adalah jadwal pengintegrasian RSF ke dalam angkatan bersenjata Sudan dan jadwal militer secara formal ditempatkan secara struktur di bawah pengawasan sipil. Dalam hal bersepakat dan menetapkan transisi inilah kedua faksi militer berbenturan. Ketika pertempuran pecah pada 15 April, masing-masing pihak saling menyalahkan.