Asa Publik pada Keketuaan Indonesia di ASEAN

Publik yakin pada kemampuan Indonesia mengemban keketuaan ASEAN dan membantu mengurai sejumlah persoalan regional. Indonesia dapat berperan menjadi pemain kunci di kawasan ASEAN.

AP/GEERT VANDEN WIJNGAERT

Presiden Dewan Eropa Charles Michel (kanan) berbicara dengan Presiden Joko Widodo dalam upacara pembukaan KTT Uni Eropa-ASEAN di Brussels, Belgia, 14 Desember 2022.

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 mendapat dukungan publik. Selain yakin akan dampak positif yang dibawa dari keketuaan itu, publik juga yakin terhadap kemampuan Pemerintah Indonesia membantu ASEAN mengurai berbagai persoalan. Namun, ada dua tantangan besar yang harus dihadapi keketuaan Indonesia, yaitu kebuntuan politik Myanmar dan bayang-bayang ketidakpastian ekonomi.

Tingginya dukungan publik terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN ini tecermin dari hasil jajak pendapat Litbang Kompasyang diselenggarakan pada pertengahan April 2023. Hasil survei ini menunjukkan, 79 persen responden berpendapat bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN dapat membawa dampak positif, bahkan sebagian dari mereka menilai sangat positif bagi Indonesia.

Dukungan ini tak terlepas dari keyakinan warga terhadap kemampuan Indonesia mengarungi tahun keketuaan. Dari hasil jajak pendapat diketahui, 83 persen responden yakin terhadap kemampuan Indonesia untuk bisa membantu ASEAN menyelesaikan persoalan meski tantangan Indonesia kali ini tak mudah dengan buntunya krisis politik di Myanmar.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Salah satu ruangan media center untuk gelaran KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Minggu (7/5/2023). Lebih dari 350 wartawan baik dalam maupun luar negeri yang mendaftar untuk meliput KTT ASEAN pada 9-11 Mei 2023.

Bagaimanapun aspek geopolitik menjadi salah satu persoalan kawasan yang jadi sorotan pascakrisis politik di Myanmar. Dampak dari krisis ini tak main-main. Ribuan orang meninggal dan lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tak hanya itu, ekonomi negara ini turut porak poranda dengan penurunan produk domestik bruto (PDB) sebesar 13 persen dalam waktu setahun setelah kudeta terjadi.

Sejauh ini beberapa upaya yang dilakukan ASEAN masih belum dapat membawa titik terang, misalnya konsensus lima poin yang menjadi landasan upaya resolusi krisis Myanmar. Dari kelima poin yang disepakati, nyaris tak ada satu pun yang dijalankan pemerintahan Tatmadaw di Myanmar. Bahkan, mereka mengancam menutup dialog apabila sikap negara anggota ASEAN dianggap terlalu keras.

Padahal, jika tidak dapat segera diselesaikan, krisis politik di Myanmar ini bisa merembet ke persoalan lain dengan lingkup lebih luas. Salah satunya adalah persoalan pengungsi yang membanjiri negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Berkaca pada beberapa krisis di Timur Tengah, termasuk krisis Suriah, Yaman, dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), persoalan pengungsi ini menjadi krisis turunan yang menghantam kawasan Eropa.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menyampaikan keterangan pers terkait Retreat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta, 4 Februari 2023. Terkait penyelesaian krisis Myanmar, salah satu poin yang diusulkan adalah penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.

Persoalanekonomi

Di samping perkembangan geopolitik, muncul persoalan inti di benak masyarakat yang perlu segera dibereskan oleh Indonesia dalam masa keketuaan kali ini. Hasil jajak pendapat menunjukkan, separuh lebih responden (52,1 persen) menyatakan persoalan ekonomi paling mendesak untuk diselesaikan. Sementara seperlima lainnya beranggapan bahwa krisis politik menjadi persoalan yang paling mendesak.

Tekanan ekonomi yang dirasakan kawasan Asia Tenggara akibat pandemi memang luar biasa. Menurut temuan Bank Pembangunan Asia (ADB), pada 2021, terdapat 9,3 juta penganggur baru dan 4,7 juta orang yang jatuh ke kemiskinan ekstrem di Asia Tenggara akibat pandemi.

Tak hanya itu, dengan hantaman virus korona varian Omicron pada 2022, PDB kawasan menurun sekitar 0,8 poin persen dan keluaran produk lebih kecil 10 persen dibandingkan dengan skenario tanpa Covid-19 sejak 2020. Artinya, proses percepatan perbaikan perekonomian di kawasan ini belum berjalan dengan maksimal.

Hambatan untuk membangun ekonomi ini tak hanya bersumber dari Covid-19. Perang Ukraina-Rusia yang meletus tak lama setelah pandemi mereda membuat perbaikan ekonomi kembali terhambat. Instabilitas akibat gejolak geopolitik di kawasan Eropa ini juga dibarengi persoalan ekonomi makro lain, seperti stagflasi di Amerika Serikat dan Inggris.

Untungnya, kedua isu yang paling mendapat perhatian publik tersebut juga menjadi fokus utama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Dengan tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, keketuaan Indonesia akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta penyelesaian persoalan geopolitik, termasuk krisis Myanmar.

Masih relevan

Tema yang diusung dari keketuaan Indonesia kali ini tampak ingin menegaskan kepada para anggota dan dunia bahwa ASEAN masih relevan sebagai institusi regional di kawasan Asia Tenggara. Di dalam negeri, relevansi ASEAN diamini sebagian besar publik.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, mayoritas besar responden (90 persen) menyatakan kehadiran ASEAN penting untuk menghadapi ancaman di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya itu, lebih dari sepertiga dari mereka menyatakan posisi ASEAN sangat penting dalam hal ini.

Bukan hanya di lingkup kawasan, kehadiran ASEAN ini juga dinilai penting dalam perkembangan dalam negeri. Survei kali ini menunjukkan, sekitar 70 persen responden berpendapat bahwa keanggotaan ASEAN berpengaruh terhadap kemajuan Indonesia. Hanya 11 persen responden yang berpendapat sebaliknya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tarian tiba meka dibawakan penari saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (7/5/2023). Presiden tiba di Labuan Bajo untuk mengecek secara langsung kesiapan akhir menjelang KTT Ke-42 ASEAN pada 9-11 Mei 2023.

Ditilik lebih jauh, ekonomi menjadi bidang yang paling dirasa terdampak oleh keanggotaan Indonesia di organisasi regional tersebut (55,7 persen). Selain ekonomi, kebudayaan juga menjadi bidang yang dirasa cukup terdampak oleh masuknya Indonesia di ASEAN. Setidaknya 11 persen dari responden jajak pendapat menyatakan hal tersebut.

Posisi ASEAN yang dilihat strategis dan relevan di mata publik ini bisa menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk menjalankan keketuaan sebaik-baiknya. Besar harapan publik bahwa Indonesia bisa membawa dampak di tingkat kawasan. Tentu dampak di kawasan ini juga perlu diimbangi dengan dampak positif bagi negara, terutama di bidang ekonomi.

Baca juga: Krisis Myanmar, Tantangan RI di ASEAN

Dalam konteks visi politik luar negeri, kesempatan ini untuk makin memantapkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional. Dengan jumlah penduduk dan luasan terbesar di ASEAN, Indonesia harus bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain kunci di kawasan. Indonesia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memajukan kepentingannya pada isu-isu seperti keamanan maritim, perdagangan, dan investasi.

Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan perannya sebagai ketua untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara lain di kawasan dan sekitarnya. Apalagi, Asia Tenggara merupakan kawasan strategis di mana kekuatan politik dunia, termasuk Amerika Serikat, China, dan Australia, kerap bersinggungan. Indonesia dan ASEAN harus bisa menjadi stabilisator di tengah gejolak-gejolak yang acap ditimbulkan oleh negara-negara tersebut. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Melangkah Bersama ASEAN