Biden dan Tantangan Membuka SPT Bagi Kandidat dan Pejabat Tertinggi RI
Presiden-wakil presiden serta para kandidat di Amerika Serikat membuka secara sukarela laporan pajaknya. Tradisi sejak 1970-an ini menjadi salah satu bukti komitmen pemimpin tertinggi negara akan integritas.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
Menjadi Presiden Amerika Serikat kerap disebut menjadi orang paling berkuasa di Bumi. Orang nomor satu di AS itu, misalnya, mengendalikan negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia, militer terbesar di dunia, dan anggaran pemerintah terbesar di dunia.
Namun, siapa sangka, gaji mutakhir presiden negara adikuasa itu tergolong kecil. Ini terungkap dari laporan pajak tahunan Joe Biden pada 2022. Gedung Putih mengumumkannya pada Selasa (18/4/2023).
Sebagai Presiden AS, Biden menerima gaji 400.000 dollar AS atau hampir Rp 6 miliar per tahun. Dibandingkan dengan penghasilan rata-rata warga AS senilai 51.480 dollar AS pada 2022, gaji Biden bisa jadi besar.
Namun, jika dibandingkan dengan para pendahulunya, nilai riil gaji Biden tergolong kecil. Presiden AS periode 1869-1877, Ulysses S Grant, menerima gaji 50.000 dollar AS per tahun. Dengan nilai sekarang, gaji Grant setara setidaknya 620.000 dollar AS per tahun.
Pada 1909, Kongres setuju menaikkan gaji presiden menjadi 75.000 dollar AS per tahun. Dengan nilai sekarang, gaji itu setara dengan 1,6 juta dollar AS. Kongres kembali menaikkan gaji presiden pada 1949 menjadi 100.000 dollar AS per tahun. Pada 1969, nilainya dinaikkan lagi menjadi 200.000 dollar AS per tahun.
Sementara pada 1999, gaji presiden dinaikkan dua kali lipat. Dengan demikian, George W Bush hingga Biden digaji 400.000 dollar AS per tahun. Jika mempertimbangkan inflasi, Bush mendapatkan penghasilan setara 600.000 dollar AS per tahun pada nilai uang sekarang.
Biden mengakui gajinya dari dulu kecil. Selama 36 tahun menjadi senator AS, ia memilih bolak-balik Washington-Delaware dengan kereta setiap hari. Alasannya, ia tak sanggup punya dua rumah sekaligus, di Washington dan Delaware.
Lewat pengungkapan salinan laporan pajaknya, Biden memberi teladan bahwa pejabat publik harus transparan. Pada masa kampanye, Biden menjanjikan transparansi dalam pemerintahannya sekaligus mengungkap laporan pajaknya selama 22 tahun.
Seperti di negara mana pun, laporan pajak di AS sifatnya privat. Hal ini dijamin undang-undang. Dengan demikian, tak ada aturan pula yang mewajibkan presiden AS mengungkap laporan pajaknya. Namun, praktik mengungkapkan, laporan pajak secara sukarela sudah menjadi tradisi para presiden AS sejak 1970-an, kecuali Donald Trump.
Dalam laporan pajak 2022, Biden dan istrinya, Jill Biden, menghasilkan 579.514 dollar AS selama setahun. Keduanya membayar 137.658 dollar AS untuk pajak pendapatan federal. Artinya, mereka terkena tarif pajak sebesar 23,8 persen atau lebih dari rata-rata rumah tangga di AS sebesar 14 persen.
Tentu saja, setiap presiden AS mendapatkan sejumlah fasilitas gratis, seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan. Namun, setiap presiden AS harus membayar sendiri makanan dan kebutuhan bulanan keluarga mereka.
Bagaimana dengan Indonesia? Aturan di Indonesia juga menjamin kerahasiaan laporan pajak. Artinya, laporan pajak bersifat privat. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban bagi semua warga negara, termasuk presiden-wakil presiden dan para kandidat presiden-wakil presiden, untuk mengungkap surat pemberitahuan pajak atau SPT mereka.
SPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat rahasia. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak wajib merahasiakannya. Namun, SPT bisa dibuka secara sukarela oleh wajib pajak sendiri.
Tradisi di AS barangkali layak dipertimbangkan. Sebab pengungkapan secara sukarela SPT menjadi awal komitmen akan integritas dan akuntabilitas pemimpin tertinggi negara berikut pada para kandidatnya. Apakah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak cukup?
LHKPN bersifat wajib bagi penyelenggara negara dan calon penyelenggara negara. Namun, laporan ini sebatas informasi tentang harta kekayaan saja. Sementara SPT menunjukkan harta kekayaan secara lebih rinci, seperti keberadaan aset, sekaligus menunjukkan ketaatan pajak.
Dari pihak masyarakat, mengetahui laporan SPT para pemimpin negara berikut kandidatnya bisa membuka profil terkait ketakaan pajak para pemimpin dan para kandidatnya. Lewat itu, masyarakat juga bisa mengetahui risiko konflik kepentingan orang-orang yang memegang kebijakan di negara ini sekaligus bisa mengawal kebijakan pemerintah.
Atas nama transparansi dan mencegah konflik kepentingan, kapan presiden-wakil presiden serta para kandidat sukarela mengungkap surat pemberitahuan pajak atau SPT mereka? Berani? (AFP/AP/REUTERS/RAZ)