Demi Geser China, Jerman Dorong Penyelesaian Perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa
Sawit, standar halal, serta investasi pengolahan hasil tambang menjadi ganjalan perundingan CEPA dengan Uni Eropa. Indonesia juga keberatan dengan kebiasaan UE menyoroti isu sosial dan politik negara lain.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
AFP/AXEL HEIMKEN
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelum pembukaan pameran dagang Hannover Messe, Minggu (16/4/2023) di Hannover, Jerman. Untuk ketiga kalinya, Indonesia menjadi negara mitra di pameran dagang dan teknologi itu.
HANNOVER, SENIN —Uni Eropa kembali menyuarakan keinginan menuntaskan perjanjian dagang dengan Indonesia. Investasi Eropa untuk pengolahan hasil tambang dan mineral di Indonesia perlu menjadi bagian kesepakatan itu. Keinginan penuntasan itu tidak lepas dari hasrat Uni Eropa mengurangi ketergantungan dari China. Isu halal, sawit, dan politik merintangi penuntasan perundingan.
Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, UE terlalu banyak mengimpor aneka hasil olahan tambang dari China. ”Padahal, logam tanah jarang, tembaga, atau nikel tidak ditambang di sana, tetapi di negara seperti Indonesia, Chile, atau Namibia. Kami ingin mengubah itu,” ujarnya di Hannover, Minggu (16/4/2023) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.
Scholz ke Hannover untuk membuka pameran dagang, Hannover Messe, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo. Untuk ketiga kalinya, panitia Hannover Messe menjadikan Indonesia sebagai negara mitra. Status itu membuat Indonesia mendapatkan akses kepada pengunjung dan peserta lain, serta berkesempatan lebih banyak menampilkan potensinya.
Scholz mengatakan, penyelesaian perundingan Kesepakatan Ekonomi dan Kemitraan Komprehensif (CEPA) Indonesia-UE akan menguntungkan semua pihak. ”Saya mengupayakan kesepakatan ini selesai,” katanya.
Di antara 27 anggota UE, Indonesia paling banyak mengimpor barang dari Jerman. Mayoritas berupa permesinan dan aneka produk untuk modal industri. Sementara Belanda menjadi anggota UE yang paling banyak mengimpor dari Indonesia. Sebab, Belanda jadi pintu masuk utama aneka komoditas Indonesia ke UE.
Tambang
Scholz setuju, investasi UE pada pengolahan hasil mineral dan tambang di Indonesia harus menjadi bagian CEPA. Sikap Scholz menunjukkan jalan tengah atas penolakan UE menanamkan modal pada sektor pengolahan mineral.
Selama ini, UE menolak gagasan itu. Bahkan, Brussels malah menggugat Jakarta di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal larangan ekspor tambang dalam bentuk mentah oleh Indonesia.
AP/AXEL HEIMKEN
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana didampingi Kanselir Jerman Olaf Scholz ke pembukaan pameran dagang Hannover Messe, Minggu (16/4/2023) di Hannover, Jerman. Untuk ketiga kalinya, Indonesia menjadi negara mitra di pameran dagang dan teknologi itu.
Meski dikalahkan WTO, Indonesia berkeras akan tetap melarang ekspor bahan mentah aneka jenis mineral dan tambang. Tidak hanya itu, Jokowi malah menambah komoditas yang dilarang diekspor tanpa diolah. Dari nikel, larangan diberlakukan untuk bauksit, timah, dan tembaga.
Isu tambang menjadi salah satu hambatan perundingan Indonesia-UE CEPA yang sudah memasuki putaran 13 sejak dimulai pada 2016. Pada November 2022 di Bali, Jokowi dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen sepakat perundingan itu harus selesai sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 2024.
Bertujuan utama menghapus hambatan tarif untuk hingga 95 persen semua jenis perdagangan barang dan jasa, perundingan itu terhambat karena sejumlah hal. Dari sisi UE, keberatannya antara lain keharusan setiap produk impor pangan ke pasar Indonesia memenuhi standar halal. Bagi Indonesia, negara dengan populasi umat Muslim terbesar, standar halal adalah syarat yang sama sekali tidak bisa ditawar.
Gugatan ke WTO juga mengindikasikan keberatan Brussels soal keharusan mengolah hasil tambang di Indonesia. Selama ini, UE terbiasa mengimpor hasil olahan tambang dari negara perantara. Seperti diakui Scholz, UE antara lain mengimpor hasil olahan tambang Indonesia dari China.
Hambatan perundingan CEPA bukan hanya dari UE. Indonesia berulang kali keberatan dengan keputusan UE soal bahan bakar nabati dan pelestarian hutan. Kebijakan itu dibuat UE pada 2018 alias di tengah proses perundingan CEPA. ”Indonesia memandang EU mengubah tujuan di tengah perundingan, dengan aturan baru yang mengganggu perjanjian,” kata dosen S Rajaratnam School of International Studies, Frederick Kliem.
Aturan-aturan itu bisa menghambat ekspor sawit, komoditas utama Indonesia, ke pasar UE. Indonesia juga memandang aturan itu diskriminatif kepada petani dan pengusaha kecil. Mereka tidak akan mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang rumit yang ditetapkan UE.
Indonesia juga keberatan dengan kebiasaan UE menyoroti isu sosial dan politik negara lain. UE antara lain mengecam UU KUHP baru Indonesia.
Dalam peringatan hubungan ASEAN-UE pada Desember 2022, Jokowi sampai memperingatkan UE agar mengubah kebiasaan itu. Di era kini, sudah bukan saatnya suatu negara atau kawasan merasa lebih tahu lalu mengajari negara atau kawasan lain.
AP/AXEL HEIMKEN
Seniman Indonesia tampil di pembukaan pameran dagang Hannover Messe, Minggu (16/4/2023) di Hannover, Jerman. Untuk ketiga kalinya, Indonesia menjadi negara mitra di pameran dagang dan teknologi itu.
”Untuk menyepakati perjanjian dagang dengan Indonesia, Brussels harus memprioritaskan kebutuhan komersial dan geostrategis dalam bersaing dengan China. Kawasan itu harus fokus pada kesepakatan yang sudah diteken bersama Singapura dan Vietnam, di mana ada kesediaan mengurangi standar lingkungan hidup dan isu pembangunan,” kata peneliti Columbia-Harvard China, William Yuen.
Fakta relasi
Di antara 10 negara ASEAN, UE memang baru menuntaskan perjanjian dagang dengan Singapura dan Vietnam. Perdagangan Indonesia-UE jauh di bawah potensi ekonomi masing-masing.
UE belum menjadi mitra dagang ataupun sumber utama impor Indonesia. Hingga 60 persen impor Indonesia berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Dari UE, porsi impor Indonesia hanya 5 persen. Indonesia menempati peringkat kelima di daftar mitra dagang UE dengan 10 negara ASEAN. Padahal, Indonesia punya produk domestik bruto terbesar di kawasan.
Bukan hanya kecil volume perdagangannya, hubungan Indonesia-UE tidak selalu mulus. Pada 2007-2018, seluruh maskapai Indonesia dilarang melintas di wilayah udara UE. Kini, hubungan Jakarta-Brussels terkendala isu sawit dan bahan tambang.
Yuen mengatakan, UE berulang kali menyatakan ingin meningkatkan hubungan strategis dengan Indo-Pasifik. Sayangnya, tindakan UE tidak sesuai dengan keinginan. Bukan hanya dengan Indonesia, UE juga belum bisa menuntaskan perjanjian dagang dengan Filipina dan Thailand. Bahkan, perundingan dengan Manila ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
UE juga tidak bergabung dengan dua kesepakatan dagang besar di kawasan, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) serta Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Progresif dan Komprehensif Trans-Pasifik (CPA-TPP). Janji program infrastruktur UE juga jauh di bawah yang ditawarkan China. Di Asia Tenggara saja, Beijing telah mengucurkan 740 miliar dollar AS untuk Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), sementara UE baru menjanjikan 295 miliar dollar AS untuk 2022-2027. (AFP/REUTERS)
