Setidaknya setengah juta WNI tinggal di Asia Timur. Evakuasi mereka akan sangat rumit jika perang terjadi di Taiwan dan sekitarnya. Ekspor senilai 83 miliar dollar AS juga bisa terganggu.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
JAPAN'S MINISTRY OF DEFENSE / AFP
Salah satu jet tempur China lepas landas dari kapal induk Shandong pada Minggu (9/4/2023). Kapal induk China itu latihan perang di wilayah antara Taiwan dan Jepang.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi perkembangan di Taiwan. Keberadaan 350.000 warga Indonesia berada di Taiwan menjadi alasan utama penyiapan rencana darurat itu. Perairan dan wilayah udara sekitar Taiwan juga penting bagi perekonomian Indonesia.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan di Taiwan. ”Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, saat ini telah disusun rencana kontingensi bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei,” ujarnya, Jumat (14/4/2023), di Jakarta.
Kondisi geopolitik di sekitar Taiwan tidak kunjung mereda. China berulang kali menggelar latihan perang dengan skenario utama mengepung Taiwan. Amerika Serikat dan sekutunya berulang kali pula berlatih perang di sekitar Taiwan. Pada 8-10 April 2023, China latihan mengepung Taiwan. Sementara pada 11-28 April 2023, dengan sandi Balikatan 2023, AS bersama Filipina dan Australia latihan perang di selatan Taiwan.
Indonesia amat berkepentingan pada kestabilan Taiwan. Alasan utama, ada 350.000 warga Indonesia tinggal di sana. Sebagian merupakan pekerja migran di berbagai pabrik dan kapal ikan Taiwan. Mereka bagian dari setidaknya setengah juta WNI yang tinggal di Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Mereka perlu dievakuasi jika sampai terjadi perang di Taiwan. Evakuasi orang sebanyak itu akan sangat rumit.
Sebagai pembanding, butuh sebulan untuk mengevakuasi tidak sampai 1.000 WNI dari Ukraina pada 2022. Ada sejumlah pilihan jalan keluar dari Ukraina dalam proses evakuasi itu. Sementara Taiwan merupakan daerah kepulauan dan pilihan transportasinya hanya laut atau udara. Padahal, dalam berbagai skenario latihan, China selalu mengepung total Taiwan. Pengepungan itu praktis memutuskan penerbangan dan pelayaran dari dan ke Taiwan.
Wakil Indonesia di Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR) Yuyun Wahyuningrum mengatakan, evakuasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah negara anggota ASEAN punya penilaian masing-masing soal evakuasi warga dari lokasi yang dianggap rawan. Di Myanmar sampai sekarang praktis tidak ada evakuasi massal. Berbeda dengan di Ukraina saat perang meletus atau dari China pada awal pandemi Covid-19.
Yuyun mengatakan, ASEAN terus berusaha melindungi pekerja migrannya. Saat ini, ASEAN sedang mempersiapkan setidaknya dua deklarasi untuk pelindungan pekerja migran. Deklarasi pertama soal pelindungan pekerja migran saat krisis. Deklarasi kedua soal pelindungan pekerja migran di kapal ikan.
TAIWAN'S MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE / AFP
Dalam foto yang disiarkan Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan pada Minggu (9/4/2023), prajurit Taiwan berlatih mengoperasikan rudal pertahahan udara di lokasi dan waktu yang tidak disebutkan.
AICHR pernah terlibat dalam pembahasan rancangan deklarasi itu. Diharapkan dalam pertemuan pemimpin ASEAN pada Mei 2023 di Labuan Bajo, deklarasi itu ikut disampaikan. Menurut Yuyun, perlu didefinisikan lebih lanjut soal krisis yang dimaksud dalam deklarasi itu. ”Apakah situasi di Taiwan bisa dianggap krisis? Hal-hal seperti ini perlu dijawab agar pelindungan bisa dilakukan,” katanya.
Ekonomi
Selain keberadaan WNI, kepentingan Indonesia pada kestabilan Taiwan dan sekitarnya adalah alasan ekonomi. Dari 228 miliar dollar AS ekspor Indonesia sepanjang 2021, hingga 83 miliar dollar AS berasal dari ekspor ke Taiwan dan sekitarnya. Nilai ekspor Indonesia ke sana setara dengan 7 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2021. Menurut Bank Dunia, PDB Indonesia tahun 2021 mencapai 1,18 triliun dollar AS. Nilai ekspor ke sana lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Indonesia yang selalu di bawah 6 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam sejumlah kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia dan Kementerian Perdagangan RI, ada dua faktor lain yang semakin membesarkan makna kawasan itu bagi perekonomian Indonesia, yakni rantai pasok global dan rute pelayaran untuk angkutan ekspor Indonesia.
Rantai pasok global membuat sebagian komoditas ekspor Indonesia dikirimkan ke negara lain untuk diolah. Selanjutnya, hasil olahan itu dikirimkan Taiwan dan negara sekitarnya. Adapun untuk mengejar keekonomian biaya, sebagian ekspor Indonesia ke Asia Timur dan kawasan lain menggunakan pelabuhan perantara.
Selain di Asia Tenggara, pelabuhan perantara ekspor Indonesia itu ada di China dan Korea Selatan. Ekspor secara langsung dan tidak langsung sebanyak itu akan sulit dikirimkan jika terjadi perang atau sekadar ketegangan di sekitar Taiwan. Sebab, pengangkutnya tidak ada.
