Dana Rp 10,2 triliun itu dipakai untuk mendanai program yang disebut Indonesia Infrastructure and Finance Compact. Total 1 miliar dollar AS telah ditanamkan MCC di Indonesia melalui berbagai program.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pekerja merampungkan proyek pengendalian banjir sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/4/2023). Indonesia terus memacu aneka proyek infrastruktur dan mekanisme pembiayaannya.
JAKARTA, KOMPAS — Amerika Serikat menghibahkan total Rp 9,5 triliun untuk Indonesia selama lima tahun. Dana itu dipakai untuk program infrastruktur dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesepakatan hibah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Menkeu AS Janet Yellen di sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Washington pada Rabu (13/4/2023). Rangkaian pertemuan berlangsung pada 10-14 April 2023.
Dalam siaran pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat (14/4/2023), diungkap, total pendanaan proyek itu Rp 10,2 triliun. Dana ditanggung bersama Millennium Challenge Corporation (MCC) dan Indonesia. MCC, badan independen Pemerintah AS untuk pengurangan kemiskinan, menanggung Rp 9,5 triliun. Sementara Pemerintah Indonesia memberikan Rp 718 miliar untuk pendanaan proyek.
Yellen, yang sekaligus Wakil Ketua Dewan Direksi MCC, menyebut, program itu bagian dari dukungan AS terhadap proses transisi energi di Indonesia. Program itu juga untuk mendukung pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, Presiden AS Joe Biden dan Presiden RI Joko Widodo mengumumkan kesepakatan Indonesia-AS soal energi. Washington setuju terlibat dalam pengembangan energi bersih di Indonesia. Program itu disebut Kemitraan untuk Transisi Energi yang adil.
CEO MCC Alice Albright mengatakan, lembaganya sudah 20 tahun bekerja sama dengan Indonesia. Total 1 miliar dollar AS telah ditanamkan MCC di Indonesia melalui berbagai program. ”Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar,” ujarnya.
Program
Dana Rp 10,2 triliun itu dipakai untuk mendanai program yang disebut Indonesia Infrastructure and Finance Compact. Program itu terdiri dari tiga bentuk. Pertama, peningkatan akses transportasi dan logistik atau disebut proyek Atlas. Program itu dilakukan di Riau, Kepulauan Riau, Sumateran Selatan, Bali, dan Sulawesi Utara. Fokus Atlas adalah meningkatkan layanan transportasi di daerah yang masih terbatas aksesnya. Proyek itu juga akan fokus menyediakan layanan transportasi bagi perempuan dan warga disabilitas.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Penjahit di unit usaha kecil menengah (UKM) Central Konveksi sedang menyelesaikan pesanan seragam pabrik di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (20/1/2023). Setelah sempat sepi saat pandemi, usaha konveksi milik Riswan ini mulai kembali mendapat pesanan seragam dari perusahaan ataupun pabrik.
Program kedua, pembiayaan akses UKM yang dikelola perempuan. Fokus program ini untuk menyediakan pinjaman kepada UKM yang dikelola perempuan. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan dengan fokus pada literasi digital. Program itu akan membantu perempuan pemilik UKM meningkatkan kelayakan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal. Kelayakan kredit menjadi fokus karena tujuan program memang membantu perempuan pemilik UKM mendapatkan akses pada ekosistem keuangan formal. Program itu juga bagian dari penyiapan perempuan pemilik UKM agar bisa mendapatkan investasi dari luar.
Program ini menjadi perhatian karena dua alasan. Pertama, lebih dari 90 persen pekerja Indonesia diserap UKM. Kedua, perempuan merupakan setengah populasi Indonesia. Dengan demikian, memberdayakan perempuan berarti memberdayakan sebagian dari setengah populasi Indonesia.
Selain Atlas dan pemberdayaan UKM, program MCC-Indonesia digunakan untuk bantuan teknis dan hibah campuran untuk investasi infrastruktur. Tujuan program ini membentuk kemitraan baru untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia.
