Tekanan Rakyat Israel Memuncak, Pemerintahan Koalisi Netanyahu Goyah
Setelah mendapat tekanan rakyatnya lewat unjuk rasa berjilid-jilid, pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu berada dalam tekanan besar. Tak hanya berupa unjuk rasa tiada henti, tetapi juga aksi mogok serikat pekerja.
Ratusan ribu warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv, Minggu (26/3/2023), menentang langkah pemerintahan PM Benjamin Netanyahu untuk merombak lembaga peradilan di negara itu. Sekitar 200.000 warga Israel turun ke jalan setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyatakan penolakan atas perombakan lembaga hukum itu.
JERUSALEM, SENIN — Pemerintahan koalisi pimpinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu goyah, Senin (27/3/2023), menyusul unjuk rasa besar-besaran rakyat Israel pasca-pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menentang langkah perombakan lembaga peradilan. Seorang pejabat Partai Likud mengungkapkan, Netanyahu semula berencana mengumumkan penghentian langkah perombakan peradilan pada Senin ini.
Namun, rencana tersebut ditunda. Netanyahu khawatir pengumuman penghentian proses perombakan lembaga peradilan dapat menyebabkan pemerintahan koalisi agama-nasionalis yang dipimpinnya pecah berantakan. Netanyahu berupaya mengonsolidasikan kekuatan dengan memenuhi para ketua partai pendukung koalisi pemerintahannya.
Sebelumnya, Presiden Israel Isaac Herzog mendesak Pemerintah Israel menghentikan proses legislasi yang tengah mereka gulirkan. ”Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan agar Anda menghentikan proses legislatif ini secepatnya,” cuit Herzog di Twitter.
Kekacauan di Israel meningkat setelah, mulai Senin ini, Histadrut—serikat pekerja terbesar dengan anggota hampir 800.000 orang—mengumumkan mogok nasional. Mereka bekerja di berbagai sektor, seperti kesehatan, transit, dan perbankan, yang dapat melumpuhkan ekonomi negara itu. Akibat aksi mogok tersebut, tak ada penerbangan keluar dari bandara-bandara utama, termasuk Bandar Udara Ben Gurion.
Sehari sebelumnya, Minggu (26/3/2023), ratusan ribu warga Israel kembali turun ke jalan-jalan di Tel Aviv, meluapkan kemarahan kepada Pemerintah Israel setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gallant dipecat setelah menentang ”reformasi hukum” Netanyahu. Para pengunjuk rasa memblokade jalan-jalan utama di kota Tel Aviv sambil membakar berbagai peralatan demo, seperti ban dan poster.
Di Jerusalem, puluhan ribu pengunjuk rasa mengepung kediaman Netanyahu di Jerusalem sepanjang malam. Sejumlah pendemo coba menerobos masuk ke dalam kediamannya. Aparat keamanan terpaksa mengevakuasi para anggota keluarga Netanyahu, pemimpin Partai Likud, ke tempat aman.
Di Tel Aviv, para pengunjuk rasa mengubah Jalan Raya Ayalon menjadi lautan bendera Israel. Mereka membakar benda-benda di tengah jalan. Demonstrasi juga merebak di beberapa kota lain, seperti Bersyeba, Haifa, dan Jerusalem. Di beberapa tempat, polisi bentrok dengan pengunjuk rasa dan menyemprot massa dengan meriam air. Setelah mengepung kediaman Netanyahu di Jerusalem, para pendemo kemudian berbaris menuju gedung parlemen Israel, Knesset.
Dalam sebulan terakhir, Israel dilanda krisis politik dan unjuk rasa berkepanjangan. Pemicunya adalah langkah Netanyahu untuk merombak lembaga peradilan. Pemerintahan Netanyahu berupaya mendorong pemungutan suara di Knesset pekan ini guna mengesahkan undang-undang (UU) yang akan memberikan kewenangan pada koalisi pemerintah untuk menjadi penentu akhir dalam penunjukan seluruh hakim.
Selain itu, UU lain yang akan diketok palu melalui pemungutan suara di Knesset adalah UU yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung serta membatasi peninjauan kembali UU tersebut,
Baca juga: Demonstrasi Besar Tolak “Reformasi Hukum” Guncang Israel
Namun, langkah Netanyahu tersebut dikritik anggota kabinetnya, yakni Menhan Yoav Gallant. Ia pada awalnya salah satu sekutu setia Netanyahu. Gallant, mantan petinggi Angkatan Laut Israel dan anggota Partai Likud, mengkritik keras keputusan Netanyahu untuk tetap melakukan reformasi hukum.
Dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi, Sabtu (25/3/2023), Gallant mengatakan, reformasi hukum yang terus dipaksakan oleh Netanyahu, yang didukung oleh politisi garis keras lain, telah memecah belah Israel, termasuk dalam tubuh militer dan lembaga keamanan.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan pernyataan kepada pers di markas Israel Aerospace Industries (IAI), dekat Bandar Udara Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, 9 Maret 2023.
Gallant menilai, rencana itu lebih banyak memberikan dampak buruk terhadap demokrasi di Israel ketimbang dampak positif. ”Keretakan sosial yang berkembang telah sampai ke tentara dan badan keamanan. Ini ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan Israel,” kata Gallant.
Ia menambahkan, perubahan besar di tingkat nasional harus dilakukan dengan musyawarah dan dialog. Dia mendorong agar proses legislasi reformasi hukum yang diinginkan Netanyahu untuk dihentikan selama paling tidak satu bulan ke depan.
Keretakan sosial yang berkembang telah sampai ke tentara dan badan keamanan. Ini ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan Israel.
Pernyataan Gallant itu mengundang reaksi dari kantor Netanyahu. Dalam sebuah pernyataan, pada hari yang sama, kantor PM Israel menyebut bahwa Netanyahu memutuskan untuk memberhentikan Menhan Yoav Galant.
Keputusan Netanyahu untuk memberhentikannya dibalas Galant dengan sebuah pernyataan melalui Twitter. ”Keamanan Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” cuit Gallant.
Perpecahan
Kekhawatiran terhadap perpecahan telah menular ke banyak politisi dan juga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Netanyahu. Sejumlah menteri dari Partai Likud, termasuk Menteri Kebudayaan Micky Zohar—juga orang kepercayaan Netanyahu—menyebut Likud akan mendukung jika Netanyahu memutuskan untuk menghentikan rencananya. Sejauh ini, hanya Gallant yang berani secara terbuka menolak rencana Netanyahu.
Bulan lalu, Presiden Israel Isaac Herzog sudah menyuarakan keprihatinannya terhadap rencana Netanyahu dan para mitra koalisinya yang telah menimbulkan perpecahan. Bahkan, Herzog sudah mengingatkan soal ancaman perang saudara.
Baca juga: Netanyahu Resmi Didakwa Korupsi
Krisis politik semakin meningkat di Israel setelah Konsul Jenderal Israel di New York, Asaf Zamir, memutuskan mundur dari jabatannya. Dia menilai keputusan Netanyahu untuk tetap melaksanakan apa yang diyakininya sebagai reformasi hukum adalah tindakan yang berbahaya.
Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud, didampingi istrinya, Sara, melambaikan tangan ke para pendukungnya di markas pemenangan partai di Jerusalem, Selasa (2/11/2022).
”Mengikuti perkembangan hari ini, sekarang saatnya bagi saya untuk bergabung dalam perjuangan demi masa depan Israel untuk memastikannya tetap menjadi mercusuar demokrasi dan kebebasan di dunia,” cuit Zamir, dengan mengunggah surat pengunduran dirinya.
Demonstrasi ratusan ribu warga Israel untuk menentang Netanyahu dan pemecatan Gallant juga memaksa pemimpin oposisi, Yair Lapid dan Benny Gantz, bersuara. Melalui pernyataan bersama, keduanya menegaskan, pemecatan Gallant tidak bisa menutupi kenyataan yang ditimbulkan oleh koalisi partai sayap kanan Netanyahu.
”Keamanan negara tidak bisa menjadi kartu dalam permainan politik. Netanyahu melewati batas pada malam ini. Perdana Menteri Israel berbahaya bagi keamanan negara Israel,” kata Lapid dan Gantz dalam sebuah pernyataan bersama.
Proposal kontroversial
Keputusan Netanyahu untuk menyingkirkan para penentang di kabinetnya tak terlepas dari rencana adanya pemungutan suara di Knesset, pekan ini, atas undang-undang atau legislasi yang akan mengubah sistem peradilan dan sistem hukum negara Yahudi itu. Perubahan yang diinginkan oleh Netanyahu akan memperkuat kontrol eksekutif atas lembaga yudisial.
Hal itu dipandang akan memberikan keuntungan baginya yang kini masih berstatus sebagai terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Melalui serangkaian langkah di Knesset, pemerintahan Netanyahu mendorong perubahan UU yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (MA) dalam membatalkan keputusan legislatif dan eksekutif. Parlemen (Knesset) akan diberi kewenangan menolak keputusan-keputusan MA hanya dengan suara dukungan mayoritas 61 suara dari 120 kursi di Knesset.
Keamanan negara tak bisa dijadikan kartu dalam permainan politik. Netanyahu melewati batas pada malam ini. Perdana Menteri Israel berbahaya bagi keamanan negara Israel.
Proposal kedua pemerintahan Netanyahu adalah mencabut otoritas MA dalam meninjau legalitas Hukum-hukum Dasar Israel, yang berfungsi sebagai konstitusi. Langkah perombakan juga ditujukan untuk mengubah cara pemilihan para hakim MA. Sebelumnya, tim panel independen yang memilih para hakim MA membutuhkan persetujuan politisi dan hakim anggota panel independen dalam penunjukan para hakim itu.
Terkait hal tersebut, proposal yang diajukan pemerintahan Netanyahu adalah memberikan kewenangan penentu kepada para politisi dalam pemilihan hakim-hakim MA.
Termasuk juga dalam proposal tersebut, yang didorong oleh partai-partai Yahudi ultra-ortodoks dalam koalisi pemerintahan Netanyahu, adalah disahkannya UU yang mengecualikan komunitas mereka dari aturan wajib militer. Jika kewenangan MA tidak dilucuti, mereka khawatir, pengecualian tersebut dapat diganjal oleh MA.
Warga Yahudi ultra-ortodoks memakai kostum khas untuk merayakan Purim di permukiman Mea Shearim, Jerusalem, 8 Maret 2023.
Netanyahu dan pendukungnya menyebut bahwa rancangan legislasi tersebut akan mengembalikan keseimbangan antara lembaga yudisial dan eksekutif serta membatasi intervensi terhadap lembaga peradilan. Namun, rencana reformasi sistem hukum dan peradilan oleh Netanyahu dan Menteri Kehakiman Yarif Levin sejak awal sudah mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan jaksa dan hakim.
Akal-akalan
Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menuding Netanyahu melakukan intervensi publik yang ilegal terhadap lembaga peradilan. Suara lebih keras terdengar dari kalangan hakim yang masih aktif dan sudah non-aktif. Mereka menilai reformasi hukum yang direncanakan Netanyahu hanyalah akal-akalan dan akan menghapus sistem check and balances. Mereka menilai, tindakan itu akan membuat kekuasaan terpusat di tangan pemerintah dan koalisinya.
Baca juga: Parlemen Israel Perkuat Tekanan pada Palestina
Selain itu, para pengkritik menilai perubahan itu akan membahayakan hak-hak sipil dan minoritas dasar, hingga sangat membatasi otoritas pengadilan tinggi untuk membatalkan undang-undang dan keputusan pemerintah.
Ketua MA Israel Esther Hayut menyebut, perubahan ala Netanyahu dan sekutu sayap kanannya adalah sebagai sebuah serangan membabi buta terhadap sistem peradilan. Tujuh mantan jaksa agung, tiga di antaranya dipilih pada masa pemerintahan Netanyahu sebelumnya, mengirim surat protes pada pemerintahan. Mereka menilai perubahan itu merusak sistem hukum negara (Kompas.id, 14 Januari 2023).
Para pendemo menentang reformasi hukum yang didorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengelilingi api unggun sebagai ungakapan protes di Tel Aviv, Minggu (26/3/2023) malam.
Demonstrasi besar-besaran dan rencana pemogokan yang akan dilakukan oleh kelompok buruh telah membuat sejumlah pemimpin perusahaan khawatir terhadap dampaknya, tidak hanya terkait unjuk rasa-unjuk rasa, tetapi juga reformasi hukum tersebut. Apalagi, seperti yang disampaikan Gallant soal perpecahan di kalangan militer, hal itu sudah jelas terlihat dan memengaruhi keamanan negara tersebut.
Manuel Trajtenberg, Kepala Institut Nasional Studi Keamanan, mengatakan bahwa meski Gallant telah dipecat, Netanyahu tidak bisa mengabaikan peringatan yang disampaikan kepadanya soal keamanan dan terpecahnya Israel. Guy Lurie, analis pada Institut Demokrasi Israel, menambahkan bahwa Israel saat ini tengah menghadapi krisis konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya. (AP/AFP/REUTERS)
