Volume Perdagangan Indonesia-AS Masih Rendah
Gabungan PDB Indonesia-AS mencapai 24,4 triliun dollar AS. Sayangnya, volume perdagangan barang dan jasa Indonesia-AS belum menembus 31 miliar dollar AS per tahun.
Para menteri perwakilan 14 negara anggota Indo-Pacific Economic Framework berpose di Hotel JW Marriot, Los Angeles, Amerika Serikat, Kamis (8/9/2022). Hadir mewakili Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwan Kartasasmita (urutan 5 dan 6 dari kiri).
JAKARTA, KOMPAS - Setelah bertahun-tahun transaksi, volume perdagangan Indonesia-Amerika Serikat masih jauh di bawah potensi. Jakarta-Washington perlu memacu kerja sama ekonomi bersamaan dengan peningkatan hubungan di sektor lain.
Staf Ahli Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan, persoalan itu salah satu pokok bahasan delegasi AS ke Indonesia pekan ini. “Indonesia sangat penting bagi kami,” ujarnya, Rabu (22/3/2023), di Jakarta.
Setidaknya ada 36 lawatan pejabat AS dari berbagai tingkatan dan lembaga ke Indonesia selama 1,5 tahun sendiri. Secara politik dan militer, hubungan Jakarta-Washington terus meningkat. Perisai Garuda yang diselenggarakan bersama Indonesia-AS dan diikuti militer berbagai negara menjadi salah satu latihan perang terbesar di kawasan.
Namun, AS-Indonesia masih gelisah dengan fakta hubungan ekonominya masih rendah. Gabungan produk domestik bruto kedua negara mencapai 24,4 triliun dollar AS. Sayangnya, volume perdagangan barang dan jasa Indonesia-AS belum menembus 31 miliar dollar AS per tahun.
Baca juga RI Dukung IPEF, AS Dukung Investasi
Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden di Bali November 2022, peningkatan kerja sama ekonomi menjadi sorotan. “Kami (para pejabat AS) berusaha memastikan rencana-rencana kerja terwujud,” kata Chollet.
Salah satu caranya lewat perundingan Kerangka Kerja Sama Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) di Bali pekan lalu. Dalam perundingan putaran kedua itu, AS antara setuju terlibat dalam pengembangan energi terbarukan dan bersih di Indonesia. AS-Indonesia juga merundingkan mekanisme untuk melancarkan arus barang, jasa, dan investasi di antara kedua negara.
Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Perekonomian RI disebutkan, perundingan IPEF untuk memastikan Indonesia dan kawasan mendapatkan manfaat terbaik dari kerangka itu. Indonesia ingin tetap melindungi konsumen dan produsen dalam negeri, sekaligus tetap terbuka pada mitra dari luar negeri.
Staf Ahli Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Derek Chollet memaparkan agenda lawatannya ke Indonesia, Rabu (22/3/2023) di Jakarta. Selain kerja sama bilateral Indonesia-AS, Chollet dan delegasinya juga membahas soal Myanmar.
“Kami berharap IPEF bisa meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan, menghadirkan inovasi, serta meningkatkan perdagangan. Kami fokus pada manfaat nyata IPEF,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Chollet mengatakan, AS mengapresiasi inisiatif Indonesia di IPEF. Sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, keterlibatan Indonesia di IPEF menunjukkan inisiatif AS itu disambut kawasan.
AS tidak hanya mengapreasi Indonesia pada isu ekonomi. Pada isu geopolitik di kawasan pun, AS memandang kepemimpinan Indonesia amat penting. Setelah menjadi ketua G20 pada 2022, Indonesia kini menjadi ketua ASEAN 2023.
Baca juga Dari TPP ke IPEF Vs RCEP
Baik sebelum maupun saat menjadi ketua ASEAN, Indonesia antara lain terus mendorong penyelesaian krisis Myanmar. Inisiatif Indonesia dipandang selaras dengan upaya AS memulihkan demokrasi di Myanmar.
AS, menurut Chollet, melakukan berbagai cara untuk membantu Myanmar. Bentuknya antara lain tekanan ke junta. AS kini menyiapkan sanksi tambahan untuk junta Myanmar. Washington juga mengajak Asia Tenggara dan kawasan sekitar meningkatkan tekanan pada junta.Chollet mengatakan, sanksi tambahan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. “Kami akan terus mencari cara menyulitkan junta,” ujarnya.
Foto yang diambil pada 26 Juli 2022 di Gedung Parlemen Malaysia, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer berbicara kepada media usai pertemuan di gedung tersebut. Heyzer, Kamis (16/3/2023), melakukan pertemuan dengan anggota Majelis Umum PBB untuk memberikan informasi mengenai perkembangan terbaru di Myanmar, termasuk dugaan pelanggaran HAM sistematis oleh junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. (Malaysia's Department of Information via AP, File)
Sejauh ini, AS telah menjatuhkan sanksi pada 80 orang dan 32 badan hukum Myanmar. Mereka dianggap membantu junta mendapatkan penghasilan yang dipakai mendanai operasional junta. Dana itu antara lain dipakai untuk membeli persenjataan dan aneka peralatan operasional junta.
Chollet mengakui, ada tantangan serius menghentikan pasokan senjata ke junta. Sebab, junta antara lain mendapatkan persenjataan dari Rusia. Fakta itu membuat permintaan embargo senjata melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sulit dilakukan. Sebab, Rusia pasti akan menvetonya.
Oleh karena itu, AS berusaha membangun kerja sama dengan negara di kawasan dan global untuk menekan aliran senjata ke Myanmar. AS memandang, Indonesia salah negara yang sangat vokal soal pasokan senjata ke junta. Sebab, pasokan itu salah satu faktor pemicu kekerasan tidak kunjung berhenti di Myanmar.
Sejauh ini, AS telah menjatuhkan sanksi pada 80 orang dan 32 badan hukum Myanmar.
Padahal, penghentian kekerasan adalah salah satu dari lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar. Dalam pertemuan di Jakarta pada April 2021, ASEAN dan junta menyepakati penunjukkan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan dialog nasional yang melibatkan semua pihak di Myanmar.
Kecuali penunjukkan utusan khusus yang sudah beberapa kali berganti, belum ada konsensus yang terwujud. Bahkan, junta dan berbagai kelompok bersenjata di Myanmar meningkatkan baku tembak.
Dilaporkan The Irrawaddy, junta antara lain mengerahkan hampir 3.000 tentara ke negara bagian Shan. Sementara milisi pemerintahan versi oposisi, NUG, mengaku menewaskan hampir satu kompi pasukan junta.
Dalam foto yang direkam pada 9 Maret 2023 ini terlihat pelajar di negara bagian Shan, Myanmar. Setelah lebih dua tahun sejak kudeta, kondisi di Myanmar semakin memburuk
RohingyaChollet mengatakan, isu lain yang dibahas terkait Myanmar adalah soal orang Rohingya. AS telah sepakat menampung sebagian pengungsi Rohingya di Coz Bazzar, Bangladesh. Program penampungan itu bagian dari upaya AS mengatasi krisis pengungsi Rohingya.
Meski demikian, Washington menekankan keterlibatan kawasan dan penyelesaian internal Myanmar sebagai inti cara mengatasi isu itu. Tanpa menyelesaikan akar masalah, gelombang pengungsi Rohingya akan terus terjadi.
Baca juga Polisi Tangkap Pengungsi Rohingya yang Kabur dari Kamp di Aceh
Sikap serupa disampaikan Indonesia dan sejumlah negara di kawasan. Indonesia memandang, akar persoalan Rohingya adalah persekusi dan pengusiran dari tempat mereka di Myanmar.
Oleh karena itu, langkah pokok mengatasi isu Rohingya dengan menciptakan keamanan dan kestabilan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Keamanan dan kestabilan di Rakhine akan memungkinkan orang Rohingya kembali dan menetap di negara bagian itu.
Pengungsi etnis Rohingya saat berada di Desa Padang Kawa, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, Senin (13/3/2023). Mereka terdampar ke kabupaten itu setelah berlayar dari Bangladesh.
Chollet mengatakan, AS sangat mengapresiasi konsistensi sikap Indonesia soal Myanmar. Sejak kudeta terjadi, Indonesia mendorong ASEAN tegas pada junta. Bahkan, Indonesia dinilai terdepan dalam mengisolasi Myanmar dari ASEAN.
Tidak ada pejabat Myanmar yang setingkat atau lebih tinggi dari menteri boleh ikut pertemuan ASEAN. Kebijakan itu membuat junta praktis terisolasi di kawasan. Di sisi lain, ASEAN tetap merangkul Myanmar karena birokratnya tetap boleh ikut aneka pertemuan.
Fokus AS adalah meningkatkan kemampuan NUG menghadapi junta.
Tidak hanya mengisolasi junta, AS juga mengajak ASEAN dan negara kawasan meningkatkan interaksi dengan kubu oposisi Myanmar. Komunikasi AS dengan NUG serta kelompok lain di oposisi terus meningkat.
Fokus AS adalah meningkatkan kemampuan NUG menghadapi junta. Washington juga ingin NUG dan kelompok lain di oposisi siap menjalankan pemerintahan Myanmar saat junta mundur. (RAZ)
