AS Tambah Sanksi untuk Myanmar

Ada tantangan serius menghentikan pasokan senjata ke junta. PBB tidak bisa diminta mengembargo pasokan senjata ke Myanmar. Sebab, Rusia pasti akan memvetonya.

KOMPAS/KRIS MADA

Staf Ahli Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Derek Chollet, memaparkan agenda lawatannya ke Indonesia, Rabu (22/3/2023), di Jakarta. Selain kerja sama bilateral Indonesia-AS, Chollet dan delegasinya juga membahas soal Myanmar.

JAKARTA, KOMPAS — Amerika Serikat menyiapkan sanksi tambahan untuk junta militer Myanmar. Washington juga mengajak Asia Tenggara dan kawasan sekitar meningkatkan tekanan kepada junta. Staf Ahli Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengatakan, sanksi tambahan akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. ”Kami akan terus mencari cara menyulitkan junta,” ujarnya, Rabu (22/3/2023) di Jakarta.

Sejauh ini, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 80 orang dan 32 badan hukum Myanmar. Mereka dianggap membantu junta mendapatkan penghasilan yang dipakai mendanai operasional junta. Dana itu antara lain dipakai untuk membeli persenjataan dan aneka peralatan operasional junta.

Baca Juga: Situasi Politik di Myanmar Kian Memburuk

Chollet mengakui, ada tantangan serius menghentikan pasokan senjata ke junta. Sebab, junta antara lain mendapatkan persenjataan dari Rusia. Fakta itu membuat permintaan embargo senjata melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sulit dilakukan. Sebab, Rusia pasti akan memvetonya.

Karena itu, AS berusaha membangun kerja sama dengan negara di kawasan dan global untuk menekan aliran senjata ke Myanmar. AS memandang Indonesia negara yang sangat vokal soal pasokan senjata ke junta. Sebab, pasokan itu menjadi salah satu faktor pemicu kekerasan tidak kunjung berhenti di Myanmar.

Padahal, penghentian kekerasan adalah salah satu dari lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar. Dalam pertemuan di Jakarta pada April 2021, ASEAN dan junta menyepakati penunjukan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan dialog nasional yang melibatkan semua pihak di Myanmar. Kecuali penunjukan utusan khusus yang sudah beberapa kali berganti, belum ada konsensus yang terwujud.

AFP

Pelajar di Shan, Myanmar, bersiap menghadapi ujian pada 9 Maret 2023. Setelah dua tahun sejak kudeta militer, kondisi di Myanmar tidak kunjung membaik,

Bahkan, junta dan berbagai kelompok bersenjata di Myanmar meningkatkan baku tembak. Dilaporkan The Irrawaddy, junta antara lain mengerahkan hampir 3.000 tentara ke Negara Bagian Shan. Sementara milisi pemerintahan versi oposisi, NUG, mengaku menewaskan hampir satu kompi pasukan junta.

Rohingya

Chollet mengatakan, isu lain yang dibahas terkait Myanmar adalah soal Rohingya. AS telah sepakat menampung sebagian pengungsi Rohingya di Coz Bazzar, Bangladesh. Program penampungan itu bagian dari upaya AS mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

Meski demikian, Washington menekankan keterlibatan kawasan dan penyelesaian internal Myanmar sebagai inti cara mengatasi isu itu. Tanpa menyelesaikan akar masalah, gelombang pengungsi Rohingya akan terus terjadi.

Baca Juga: Indonesia dan Masalah Myanmar

Sikap serupa disampaikan Indonesia dan sejumlah negara di kawasan. Indonesia memandang akar persoalan Rohingya adalah persekusi dan pengusiran dari tempat tinggal mereka di Myanmar. Karena itu, langkah pokok mengatasi isu Rohingya dengan menciptakan keamanan dan kestabilan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Keamanan dan kestabilan di Rakhine akan memungkinkan orang Rohingya kembali dan menetap di negara bagian itu.

AFP/RAHMAT MIRZA

Para pengungsi Rohingya diarahkan setelah perahu mereka yang mengangkut 119 orang mendarat di pesisir Bluka Teubai, Aceh Utara, 16 November 2022, setelah bertahan selama lima pekan dalam perjalanan laut.

Chollet mengatakan, AS sangat mengapresiasi konsistensi sikap Indonesia soal Myanmar. Sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021, Indonesia mendorong ASEAN tegas terhadap junta. Bahkan, Indonesia dinilai terdepan dalam mengisolasi Myanmar dari ASEAN.

Tidak ada pejabat Myanmar yang setingkat atau lebih tinggi dari menteri boleh ikut pertemuan ASEAN. Kebijakan itu membuat junta praktis terisolasi di kawasan. Di sisi lain, ASEAN tetap merangkul Myanmar karena birokratnya tetap boleh ikut aneka pertemuan.

Tidak hanya mengisolasi junta, AS juga mengajak ASEAN dan negara kawasan meningkatkan interaksi dengan kubu oposisi Myanmar. Komunikasi AS dengan NUG serta kelompok lain di oposisi terus meningkat. Fokus AS adalah meningkatkan kemampuan NUG menghadapi junta. Washington juga ingin NUG dan kelompok lain di oposisi siap menjalankan pemerintahan Myanmar saat junta mundur.