PM Prayuth Chan-ocha berambisi maju pemilu untuk ketiga kalinya. Akan tetapi, kali ini, ia tidak populer.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun melakukan upacara di monumen Rama I di Bangkok pada 6 April 2017 setelah menandatangani undang-undang dasar yang baru.
BANGKOK, SENIN — Raja Maha Vajiralongkorn secara resmi membubarkan parlemen Thailand. Sebagai tindak lanjut pembubaran ini, Thailand memiliki waktu sampai dengan 60 hari untuk menggelar pemilihan umum perdana menteri dan 500 anggota parlemen untuk memimpin negara selama empat tahun ke depan.
Pembubaran itu disebarluaskan kepada publik melalui laman resmi Pengumuman Kerajaan Thailand pada Senin (20/3/2023). ”Pembubaran ini demi mengembalikan kekuatan untuk menentukan keputusan politik ke tangan rakyat guna menjalankan sistem pemerintahan demokrasi dengan raja sebagai kepala negara,” demikian pernyataan Raja Vajiralongkorn dalam pernyataan resmi tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Thailand yang diamendemen pada 2017, setelah parlemen bubar, negara memiliki waktu 45-60 hari untuk menyelenggarakan pemilu. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilu Sawaeng Boonme telah bertemu dengan para menteri kabinet.
”Sampai pemerintahan baru terpilih, kabinet menjadi penggerak keseharian pemerintahan Thailand dengan Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam sebagai ketuanya. Mereka hanya boleh menjalankan operasionalisasi harian, tidak boleh mengambil keputusan strategis,” tutur Sawaeng, dikutip oleh surat kabar Bangkok Post.
AP PHOTO/SAKCHAI LALIT
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha semringah setelah berhasil lolos dari mosi tidak percaya di Bangkok pada 20 Februari 2021. Pemerintahannya dituduh korup, tidak becus menangani pandemi Covid-19, dan banyak melakukan kekerasan terhadap rakyat.
Sawaeng mengatakan, belum ada kepastian waktu penyelenggaraan pemilu selain pada Mei. Setiap kandidat sudah mulai merancang kampanye politik masing-masing. Para menteri kabinet, walaupun berasal dari berbagai partai politik, tidak diperkenankan mengikuti kampanye untuk mendukung calon-calon tertentu.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha ketika ditanya Bangkok Post mengatakan, dirinya siap mengikuti pemilu setelah terakhir menyatakan kemenangan pada pemilu 24 Maret 2019. ”Saya positif bisa menang karena pemerintahan saya terbukti produktif dan mendatangkan banyak investasi serta pembangunan,” ujarnya.
Namun, jajak pendapat berkata lain. Survei yang dilakukan Institut Pembangunan Administrasi Nasional (NIDA) menyebut bahwa untuk pemilu kali ini ada 52 juta warga Thailand yang terdaftar berhak memberikan suara. Survei itu menyebut, kandidat terkuat adalah Paetongtarn Shinawatra (36) dari Partai Pheu Thai. Paetongtarn adalah anak perempuan dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
Ia memperoleh dukungan 38,2 persen dalam jajak pendapat itu. Kandidat nomor dua adalah Pita Limjaroenrat dari Partai Maju Bersama dengan perolehan 15,75 persen. Adapun Prayuth menduduki peringkat ketiga dengan 15,65 persen. Popularitas Prayuth turun karena berusaha mengubah peraturan konstitusi mengenai lama masa jabatan perdana menteri.”Saya positif bisa memenangi pemilu dan memuntaskan segala pekerjaan yang harus dilakukan,” kata Paetongtarn.
Sejak tahun 2001, Partai Pheu Thai sudah tiga kali memenangi pemilu dan tiga kali pula mereka dikudeta oleh militer. Ayah Paetongtarn, Thaksin, dikudeta pada tahun 2006. Adik perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra, dikudeta pada tahun 2014. Kedua bersaudara ini sekarang hidup di pengasingan di luar negeri.
Prayuth adalah mantan jenderal yang melakukan kudeta militer terhadap Yingluck pada 2014. Ia baru sah menjadi perdana menteri setelah pemilu pada 2017 dan tidak lama setelah itu ia mengubah UUD pada pasal mengenai masa jabatan perdana menteri hanya boleh delapan tahun.
Pada 2022, muncul polemik di masyarakat mengenai lama jabatan Prayuth, yaitu apakah masa jabatan dia dihitung sejak kudeta tahun 2014? Jika benar, berarti per tahun 2022 ia sudah menuntaskan dua masa jabatan dan tidak boleh dipilih lagi. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa masa jabatan Prayuth dihitung sejak tahun 2017. Artinya, jika Prayuth memenangi pemilu 2023, kekuasaannya hanya boleh hingga tahun 2025.
Paetongtarn Shinawatra, putri mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, berbicara dalam sebuah acara yang digelar Partai Pheu Thai di Bangkok, Thailand, 6 Desember 2022. Paetongtarn akan maju sebagai bakal calon perdana menteri pada pemilu Mei mendatang.
Di samping itu, Prayuth sangat tidak populer di kalangan generasi muda. Pada 2020-2021 di Bangkok terjadi unjuk rasa besar-besaran. Awalnya, mahasiswa memprotes penanganan pandemi Covid-19. Kemudian, protes meluas menjadi kritik terhadap pemerintahan di bawah Prayuth yang dianggap seenaknya mengubah undang-undang dasar dan juga untuk pertama kalinya memprotes Raja Thailand. Vajiralongkorn oleh rakyat dinilai tidak secakap mendiang ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej, yang selalu mengutamakan rakyat.
Peneliti di ISEAS-Institut Yusof Ishak Singapura, Napon Jatusripitak, menjelaskan kepada The Guardian bahwa keluarga Shinawatra dibenci oleh kalangan militer yang dekat dengan keluarga kerajaan. ”Akan tetapi, mereka sangat populer di kalangan rakyat kecil, terutama di perdesaan. Ini karena pemerintahan keluarga Shinawatra selalu bisa membuat rencana pembangunan yang berorientasi kepada wong cilik dalam skala besar,” ujarnya. (REUTERS)
