Australia Akan Beli Lima Kapal Selam Bertenaga Nuklir dari AS
Ini membuat Australia menjadi negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Sejumlah pihak sudah memperingatkan Australia agar tidak membawa kapal selam itu ke dalam perairan mereka.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
DREW ANGERER/GETTY IMAGES/AFP
Bendera Australia dan Amerika Serikat dipajang di Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon pada 22 September 2021.
WASHINGTON, KAMIS — Menjelang pertemuan Pakta Pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS pekan depan, beredar informasi yang bocor bahwa Australia akan memesan kapal selam bertenaga nuklir dari Inggris maupun dari AS pada 2030. Bocoran itu diperoleh kantor berita Reuters dari dua pejabat Pemerintahan AS yang tidak disebut namanya pada Kamis (9/3/2023). Menurut mereka, Australia akan membeli lima unit kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dari AS.
Selain itu, media ABC News juga memperoleh bocoran dari pejabat Australia bahwa ada kapal selam bertenaga nuklir dari Inggris yang akan dibeli Australia. Kemungkinan ini kapal selam terbaru jenis SSNR yang akan menggantikan armada Astute milik Australia.
AUKUS adalah pakta pertahanan yang dibentuk pada tahun 2021 dengan tujuan menjegal pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, terutama penyebaran pengaruh China di negara-negara Pasifik Selatan. Awalnya, Kepulauan Pasifik memiliki hubungan sangat dekat dengan Australia. Akan tetapi, belakangan ini mereka mendapat banyak bantuan infrastruktur dari China. Hal ini membuat Australia dan Barat waswas.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese belum mau berkomentar mengenai pembelian kapal selam tersebut. Ia dijadwalkan berangkat ke India untuk bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah itu, Albanese langsung menuju AS.
Presiden AS Joe Biden akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan AUKUS di San Diego, California. Ia akan menjamu Albanese dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. San Diego adalah kota di pesisir yang menjadi tempat bagi Armada Pasifik AS.
”Saya tidak akan berkomentar apa pun, kecuali bahwa Australia menentukan sepenuhnya teknologi yang kita butuhkan. Kita tidak disetir untuk membeli dari mitra tertentu. Semua berdasarkan kebutuhan kita,” kata Albanese, dikutip oleh ABC News.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (kiri) dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu di Tokyo, Jepang, 24 Mei 2022.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles ketika berbicara di hadapan parlemen menjelaskan, memang sudah ada kontrak pengadaan kapal selam dari Inggris. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan jenisnya. Menurut rencana, kapal itu akan dirakit di Adelaide, Australia Selatan, dalam beberapa tahun ke depan. Teknologinya merupakan gabungan dari Inggris dan AS sehingga ini benar-benar kerja sama trilateral.
Sampai hal itu terjadi, berbagai sumber mengatakan, AS akan rutin berpatroli di Indo-Pasifik dan singgah di Australia. Kemungkinannya, kapal selam bertenaga nuklir dari AS ini akan secara permanen berada di Australia per tahun 2027.
Ini membuat Australia menjadi negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Negara-negara lain adalah AS, Inggris, China, Perancis, India, dan Rusia. Sejumlah pihak sudah memperingatkan Australia agar tidak membawa kapal selam itu ke dalam perairan mereka.
Selandia Baru dan Himpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mengajukan keberatan. Mereka menganggap, AUKUS ini mengganggu kestabilan di kawasan Indo-Pasifik. Akan terjadi lomba persenjataan di kawasan dan keberadaan persenjataan nuklir membawa risiko besar.
Sampai kesepakatan pembelian ditandatangani, AUKUS masih menghadapi persoalan birokrasi. Pekan lalu, ketiga negara ini bertemu untuk membahas cara memangkas birokrasi agar Inggris dan Australia bisa mengirim kapal selam, rudal hipersonik, dan sistem militer berbasis kecerdasan buatan ke Australia.
”Ada aturan di Inggris dan AS mengenai jenis-jenis perangkat militer yang boleh dijual kepada negara lain. Beberapa hal yang diminta dalam AUKUS bersifat sensitif. Harus ada persetujuan dari DPR masing-masing,” kata Ashley Townshend, pengamat isu pertahanan Australia untuk lembaga kajian Dana Carnegie untuk Perdamaian Internasional (CEIP). (REUTERS)
