Kongres Nasional ke-14 Rakyat China menyinggung soal penyatuan Taiwan dengan China. Taipei tidak terima.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
AP PHOTO/HUIZHONG WU
Kapal patroli kelas Ching Chiang milik Angkatan Laut Taiwan, Selasa (26/7/2022), mendemonstrasikan kemampuan tempurnya saat latihan tempur tahunan Han Kuang yang berlangsung laut dekat Kota Yilan, Taiwan. Spekulasi tentang kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi telah membuat situasi di Selat Taiwan menegang.
TAIPEI, SELASA - Taiwan menanggapi hasil Kongres Nasional ke-14 Rakyat China yang kembali mengatakan penyatuan secara damai China dengan Taiwan. Wilayah kepulauan otonom ini sekali lagi menegaskan bahwa mereka tidak tertarik untuk menjadi bagian terintegrasi dari China dan agar semua pihak menghormati status quo yang telah disepakati sejak 1992.
Perdana Menteri China Li Keqiang dalam pidato akhir masa jabatannya, Minggu (5/3/2023) mengatakan bahwa penyatuan China-Taiwan harus segera dilaksanakan. Otoritas Taiwan langsung mengeluarkan pernyataan bahwa Beijing tidak sepantasnya menyebar narasi tersebut karena mengingat kedua belah pihak telah menyepakati status quo bahwa Taiwan merupakan wilayah otonom dengan pemerintahan tersendiri.
Status quo itu diperoleh dari referendum tahun 1992. Otoritas Taiwan merupakan kelompok demokratis yang meninggalkan China pada tahun 1949 ketika Partai Komunis China di bawah Mao Zedong memenangkan kekuasaan.
"Narasi penyatuan Taiwan kepada China ini adalah 'senjata' Xi Jinping agar dia didukung memasuki masa jabatan ketiga sebagai Presiden China maupun Sekretaris Jenderal PKC," kata pakar ilmu politik Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU) Taiwan Hung Chin-fu kepada surat kabar Taipei Times edisi Selasa (7/3/2023).
Ia menjelaskan, pemilihan umum presiden Taiwan berlangsung pada tahun 2025. Presiden saat ini, Tsai Ing-wen dari Partai Demokrat Progresif (DPP) segera menuntaskan masa jabatan yang kedua dan tidak akan bisa mencalonkan diri lagi. Ada kemungkinan partai oposisi, Kuomintang (KMT) yang akan menang.
KMT tidak mendukung penyatuan kembali Taiwan dengan China. Akan tetapi, sikap mereka lebih ramah kepada Beijing dalam artian membuka pintu kerja sama dan kolaborasi. Hung menduga, dalam beberapa tahun ke depan akan semakin banyak kerja sama antara pihak swasta Taiwan dengan berbagai badan usaha pemerintah provinsi ataupun kota China.
"Kalau memang itu yang terjadi, kemungkinannya ialah dalam beberapa tahun ke depan masyarakat Taiwan lebih tenang dan tidak terlalu tajam terhadap China," tutur Hung.
Siap membela diri
MANDEL NGAN / AFP
Ketua DPR AS yang terpilih lada Januari 2023, Kevin McCarthy. Foto diambil di Washington lada Pktpber 2019.
Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng ketika bertemu dengan DPR Taiwan mengatakan bahwa angkatan bersenjata Taiwan tidak akan mau memulai konflik dengan China. Akan tetapi, jika ada pesawat, kapal, ataupun obyek terbang nirawak lainnya milik China yang masuk ke dalam wilayah Taiwan, mereka tidak akan diam.
"Ketika kedatangan (Ketua DPR AS 2019-2023 Nancy) Pelosi pada Agustus 2022, kapal-kapal Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berlayar dalam jarak 24 mil laut (44,4 kilometer) dari pesisir Taiwan," kata Chiu, dikutip oleh Central News Agency.
Ia melanjutkan, wilayah cakupan Taiwan adalah sampai 12 mil laut dari pesisir. Apabila ada kendaraan militer ataupun obyek militer PLA yang masuk ke dalam radius itu, Taiwan tidak segan menembak sebagai perwujudan pembelaan diri.
Kunjungan Pelosi ke Taipei memicu latihan militer terbesar PLA. Beijing menekankan ketidaksenangan mereka atas sikap orang nomor tiga di Amerika Serikat itu yang dianggap memanas-manasi suasana di Selat Taiwan.
Perkataan Chiu di depan DPR Taiwan ini mengacu kepada rencana kedatangan Ketua DPR AS yang terpilih per Januari 2023, Kevin McCarthy. "Kami sudah menyiapkan segala kemungkinan apabila McCarthy jadi ke Taipei karena PLA pasti bereaksi," ujar Chiu.
Tidak lama setelah pertemuan Kementerian Pertahanan Taiwan dengan DPR, surat kabar FinancialTimes menerbitkan berita bahwa Presiden Tsai Ing-wen meminta agar pertemuan dengan McCarthy dilakukan di Washington. Informasi itu dibocorkan oleh seorang diplomat Taiwan yang tidak disebut namanya.
Tsai mengkhawatirkan suasana di Selat Taiwan kembali memanas, apalagi dengan risiko lebih besar dibandingkan dengan reaksi China pada Agustus 2022. Kebetulan, Tsai juga akan melawat ke beberapa negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ia bisa mampir ke Washington.
Pertemuan Tsai-McCarthy rencananya menindaklanjuti kesepatakan DPR AS merevisi berbagai undang-undang mengenai hubungan Washington-Taipei. Salah satunya adalah Perjanjian Non-Diskriminasi Taiwan. Di dalamnya sekarang hendak dimasukkan pasal yang mengatakan agar perwakilan AS di Dana Moneter Internasional (IMF) mengadvokasi bergabungnya Taiwan ke lembaga tersebut.
"Taiwan adalah salah satu kekuatan ekonomi global. Sudah sewajarnya mereka masuk IMF," kata Kepala Bidang Indo-Pasifik untuk Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS Young Kim.
