Rangkaian pertemuan G20 di India juga terdampak ketegangan geopolitik. Para peserta pertemuan sama sekali gagal bersepakat.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tengah berbincang dengan mitranya Menlu India Subrahmanyam Jaishankar jelang pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di New Delhi, India (2/3/2023).
Jakarta, Kompas - Penyelesaian krisis Myanmar menjadi fokus mitra-mitra Indonesia dan ASEAN. Setelah dua tahun sejak kudeta, belum ada tanda solusi atas krisis Myanmar.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, perhatian itu didapatkannya di sela pertemuan Menlu anggota G20 di New Delhi, India. Di sela pertemuan pada Kamis (2/3/2023) itu, ia berbincang dengan sejumlah koleganya. “Keketuaan Indonesia di ASEAN dan isu Myanmar muncul di hampir semua pertemuan bilateral yang saya lakukan,” ujarnya dari New Delhi.
Apreasiasi dan dukungan diberikan atas upaya Indonesia dan mitra di Asia Tenggara untuk kasus Myanmar. Penerapan lima poin konsensus ASEAN menjadi tetap menjadi pokok penyelesaian krisis Myanmar.
Memasuki bulan ke-25 sejak kudeta 2021, krisis Myanmar jauh dari selesai. Tidak hanya kekerasan, Myanmar kini dilanda krisis energi, pangan, dan kesehatan. Pada Kamis siang, Yangon Electricity Supply Corp mengumumkan larangan penggunaan listrik untuk kepentingan komersial.
Larangan berlaku setiap malam sampai 20 Maret 2023. Perusahaan milik negara itu beralasan, listrik diprioritaskan untuk menerangi rumah-rumah yang ada pelajar. Kini Myanmar sedang dalam periode ujian sekolah. Dengan demikian, pelajar perlu penerangan untuk belajar malam hari.
Meski tidak diungkap secara langsung dan terbuka, larangan penggunaan listrik untuk tempat komersial menunjukkan kekurangan energi di Myanmar. Sejumlah perusahaan energi, salah satu sumber pendapatan junta, telah meninggalkan Myanmar. Dampaknya, produksi minyak dan gas menurun seperti juga pendapatan junta. Pengurangan pendapatan menjadi salah satu penghambat junta membeli bahan bakar.
Multilateralisme
Myanmar bukan satu-satunya isu yang dibahas Retno dan koleganya. Revitalitasi multilateralisme di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa juga menjadi perhatian. Sebagai ketua G20 tahun ini, India secara terbuka menyoroti krisis multilateralisme.
Seperti terjadi Indonesia tahun lalu, rangkaian pertemuan G20 di India juga terdampak ketegangan geopolitik. Pertemuan para menlu tidak menghasilkan pernyataan bersama atau pernyataan ketua. Hanya ada risalah pertemuan oleh ketua. Hal itu menunjukkan para peserta pertemuan sama sekali gagal bersepakat. Sebab, pernyataan bersama atau pernyataan ketua sekali pun harus didahului oleh konsensus peserta pertemuan.
Retno membenarkan, pertemuan di India berlangsung saat perekonomian dunia di titik terendah dalam dua dekade terakhir. “Perbedaan sikap antar negara besar juga semakin dinamis,” kata dia.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) memaparkan pandangan Indonesia dalam pertemuan pada Menlu anggota G20, Kamis (2/3/2023), di New Delhi, India. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama dan penghormatan pada hukum internasional. Arsitektur keamanan kawasan yang inklusif juga diperlukan untuk kestabilan dan kemakmuran bersama
Indonesia, yang masih menjadi Troika Pemimpin G20 bersama India dan Brazil, berusaha mencari jalan tengah perbedaan itu. Tujuannya agar kerja G20 tidak terganggu. “Indonesia terus mendorong agar G20 dapat tetap intact dan terus bekerja untuk membawa manfaat konkret yang sangat ditunggu oleh masyarakat dunia,” kata dia.
Kepemimpinan G20 memang menerapkan pola bersama oleh ketua tahun lalu, ketua tahun ini, dan calon ketua tahun depan. Peran terbesar tetap oleh ketua tahun ini. Sejak 2022, untuk pertama kalinya G20 secara berturut-turut dipimpin negara menengah. Karena itu, Indonesia dan India terus berusaha memanfaatkan G20 sebagai salah satu pelantar menyuarakan kepentingan negara berkembang dan belum berkembang.
Indonesia juga memanfaatkan forum MIKTA untuk kepentingan itu. Forum itu merupakan wahana dialog Indonesia bersama Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. “MIKTA harus menjadi yang terdepan dalam menjaga nilai-nilai multilateralisme untuk mencapai keamanan, stabilitas dan kemakmuran bersama,” ujar Retno.
Indonesia menjadi Ketua Mikta periode Maret 2023-Maret 2024. Sebagai ketua, Indonesia fokus membawa MIKTA menjaga multilateralisme yang inklusif. “Indonesia percaya bahwa multilateralisme merupakan cara terbaik untuk memastikan semua negara berdiri sama tinggi dan mencegah kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa,” ujarnya.
AP/POOL/OLIVIER DOULIERY
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berbincang di sela pertemuan para menlu anggota G20, Kamis (2/3/2023) di New Delhi, India.
Inklusifitas atau pelibatan semua pihak juga dipandang faktor penting dalam pemulihan global. “Negara berkembang terus menghadapi prospek yang suram karena berbagai tantangan global. Jika ini terus berlanjut, dunia tidak akan bisa benar-benar pulih. Oleh karena itu, MIKTA harus mengkoordinasikan aksi untuk mewujudkan pemulihan global yang kuat dan inklusif,” tuturnya.
