China mencari akal dan solusi apa saja untuk meningkatkan angka kelahirannya. Memberi pendidikan tinggi gratis dan memperbolehkan perempuan belum menikah untuk punya anak jadi salah satu tawaran solusinya.
Oleh
LUKI AULIA
·3 menit baca
AP/CHINATOPIX
Seorang perawat membersihkan bayi yang baru lahir di rumah sakit di Fuyang, Provinsi Anhui, 17 Januari 2023.
Demi menaikkan angka kelahiran, China mau tak mau harus mulai melakukan banyak hal atau mengubah aturan-aturannya. Sejumlah pihak, baik individu, organisasi, maupun internal pemerintah dan anggota Partai Komunis China, mencoba mengusulkan beragam solusi.
Usulan yang terbaru datang dari anggota Badan Penasihat Politik China, yaitu memberikan pendidikan perguruan tinggi gratis dan memastikan persamaan hak bagi perempuan yang belum menikah. Dua solusi ini diyakini akan bisa meningkatkan angka kelahiran setelah pada tahun lalu populasi China turun untuk pertama kalinya dalam enam dekade terakhir.
Usulan solusi itu datang menjelang Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC) yang akan dimulai pada 4 Maret 2023. Pertemuan setahun sekali ini sebagian besar agendanya tumpang tindih dengan Kongres Rakyat Nasional (NPC), di mana tim kepemimpinan baru di bawah Presiden Xi Jinping akan diperkenalkan secara resmi.
Anggota Badan Penasihat Politik China, Xie Wenmin, kepada harian Global Times, Kamis (2/3/2023), mengatakan, China harus menghapus pembatasan status perkawinan yang digunakan untuk mendaftarkan bayi baru lahir. Ini akan memungkinkan perempuan yang belum menikah untuk menikmati layanan kesuburan seperti yang selama ini dilakukan perempuan yang sudah menikah.
AFP/STR
Anak sekolah beristirahat di sebuah sekolah dasar di Qingdao, Provinsi Shandong, China 11 Mei 2023.
Dalam aturan hukum pemerintah yang berlaku secara nasional, saat ini hanya perempuan menikah yang boleh melahirkan. Akan tetapi, ada provinsi seperti Provinsi Sichuan di barat daya China yang pada Februari mulai mengizinkan perempuan yang masih lajang untuk memiliki anak.
Populasi China yang menyusut mendorong pihak berwenang untuk meluncurkan insentif dan langkah-langkah guna meningkatkan populasi, termasuk memperluas cuti melahirkan, memberikan tunjangan keuangan dan pajak untuk memiliki anak, serta memberikan subsidi perumahan.
Anggota CPPCC lain, Gan Huatian, menambahkan, cuti ayah juga harus ditambah agar laki-laki bisa berbagi tanggung jawab mengasuh anak. Keluarga yang memiliki anak ketiga yang lahir setelah tahun 2024 juga didorong harus mendapatkan pendidikan perguruan tinggi gratis. Usulan ini menjadi salah satu topik trending teratas di platform media sosial China, Weibo.
Penurunan demografi China sebagian besar terjadi akibat dari kebijakan satu anak yang pernah diberlakukan pemerintah antara tahun 1980 dan 2015. Bahkan setelah pihak berwenang membatalkan kebijakan itu, biaya pengasuhan dan pendidikan anak yang tinggi disebut sebagai alasan utama untuk memiliki lebih sedikit anak.
Pada tahun lalu, China mencatat tingkat kelahiran terendah dalam sejarah, yakni 6,77 kelahiran per 1.000 orang. Daerah Jilin di China timur laut, yang memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di China, mengubah aturannya pada tahun 2002 untuk mengizinkan perempuan lajang mengakses fertilisasi in vitro (bayi tabung). Namun, dampaknya tidak terlalu terasa karena masih dilarang secara nasional.
MUHAMMAD SAMSUL HADI
Warga lansia menikmati suasan di jalanan di Beijing, China, 11 Mei 2021.
Beberapa provinsi lain di China, seperti Provinsi Gansu dan Provinsi Shanxi, memberikan insentif berupa cuti dengan tetap mendapatkan gaji selama 30 hari bagi pasangan muda yang baru menikah. Insentif diberikan dengan harapan banyak anak muda menikah dan memiliki anak.
Berdasarkan aturan di China, cuti menikah yang tetap mendapat gaji hanya terbatas tiga hari. Pemerintah Kota Shanghai memberikan 10 hari, sementara Provinsi Sichuan tetap tiga hari. ”Menambah cuti menikah menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan angka kesuburan,” kata Yang Haiyang, Dekan Social Development Research Institute of Southwestern University of Finance and Economics.
Tambahan cuti menikah ini masih diberlakukan di provinsi dan kota dengan pertumbuhan ekonomi relatif lambat. Untuk memperluas dampaknya, menurut Yang, perlu pula tambahan angkatan kerja dan dorongan konsumsi. Kebijakan lain yang diperlukan mencakup subsidi perumahan dan cuti berbayar selama istri cuti melahirkan.
Lu Weiying, yang juga anggota Badan Penasihat Politik China, mengusulkan untuk mengizinkan perempuan yang belum menikah mengakses pembekuan telur guna menjaga kesuburan mereka dan memasukkan perawatan infertilitas dalam sistem asuransi kesehatan masyarakat. Saat ini IVF dan pembekuan sel telur di China dilarang untuk perempuan yang belum menikah. (REUTERS)
