Derita Rakyat Suriah, dari Perang Saudara dan Sanksi Barat ke Gempa Dahsyat
Belum selesai perang saudara selama lebih dari satu dekade, kini masyarakat Suriah dihadapkan dengan kehancuran akibat gempa bumi pada Senin (6/2/2023). Bantuan kemanusiaan tersumbat perang saudara dan sanksi Barat.
Seorang bayi perempuan menjalami perawatan di inkubator di rumah sakit anak di kota Afrin, Provinsi Aleppo, Suriah, Selasa (7/2/2023). Anak tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari bawah puing-puing bangunan menyusul gempa bumi yang mengguncang Suriah dan Turki, Senin (6/2/2023). Saat ditemukan, bayi itu masih terikat tali pusar ibunya yang telah meninggal.
Tangisan bayi pecah saat regu penyelamat mengangkatnya dari pelukan sang ibu, Selasa (7/2/2023). Bayi perempuan mungil ini baru saja hadir ke dunia. Tali pusarnya bahkan masih melekat dengan tubuh sang ibu. Namun, sang ibu meninggal sehingga tak bisa menemani bayinya tumbuh.
Dia meninggalkan bayi mungil ini sendiri di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa yang melanda Jinderis, sebuah kota kecil di timur kota Aleppo, Suriah. Bayi itu kini menjadi yatim piatu. Ayah, ibu, bibi, dan empat saudara kandungnya tak ada yang selamat.
Keluarga sang jabang bayi adalah bagian dari sedikitnya 812 orang yang tewas akibat gempa di Provinsi Aleppo dan beberapa provinsi lain di Suriah. Lokasi-lokasi ini, menurut kantor berita Suriah, SANA, dikuasai pemerintah. Sementara, di kota lain di wilayah barat laut Suriah yang dikuasai milisi kelompok oposisi, jumlah korban tewas akibat gempa mencapai sedikitnya 1.120 orang. Perang saudara sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir di negara itu.
Tim hadir di lokasi tersebut, tetapi mesin dan peralatan yang tersedia tidak cukup.
Wakil Kepala White Helmets Mounir al-Mostafa mengatakan, lembaganya dapat merespons secara efisien hingga 30 lokasi sekaligus. Namun, permintaan pencarian di banyak lokasi membuat timnya kewalahan. White Helmets adalah kelompok yang selama ini dikenal karena kemampuannya untuk melakukan pertolongan pada korban selama perang saudara di Suriah. ”Tim hadir di lokasi tersebut, tetapi mesin dan peralatan yang tersedia tidak cukup,” katanya.
Meski tim pencari hampir dari 30 negara menjanjikan bantuan, kerusakan yang masif dan tersebar di banyak titik membuat mereka kewalahan. Bahkan, beberapa kota yang terpapar gempa adalah kota yang terisolasi oleh konflik yang masih terus berlangsung.
Penundaan pengiriman regu pencari dan penyelamat serta bantuan, di tengah cuaca dingin yang menusuk, berisiko fatal. Suara-suara yang meminta pertolongan dari bawah reruntuhan puing-puing bangunan sayup-sayup terdengar dan kemudian terdiam untuk selamanya.
Presiden Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Kremlin, Moskwa, Rusia, 20 Oktober 2015.
Presiden Suriah Bashar al-Assad telah lama mendesak agar semua bantuan kemanusiaan dikirim dari dalam Suriah, termasuk ke kantong yang dikuasai oposisi. Kini, hal yang sama juga kembali ditekankan Assad.
Bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Reccep Tayyip Erdogan, Amerika Serikat cepat memberikan bantuan untuk Turki. Sementara untuk Suriah, AS tidak mau berhubungan langsung dengan pemerintahan Assad di Damaskus. Alasannya, mereka khawatir Assad akan menyalahgunakan bantuan. Oleh sebab itu, Amerika Serikat memilih organisasi mitra di lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan dari AS tersebut.
”Di Suriah, kami memiliki mitra kemanusiaan yang didanai AS yang mengoordinasikan bantuan pencarian dan penyelamatan korban,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Selasa (7/2/2023).
Dalam konflik Suriah, AS mendukung kelompok oposisi, sedangkan Rusia mendukung pemerintahan sah.
Dia menambahkan, Pemerintah AS berkomitmen untuk memberikan bantuan bagi warga Suriah yang menjadi korban dalam peristiwa gempa dahsyat, Senin. Namun, AS tidak akan berkoordinasi dengan Damaskus dalam hal penyalurannya. ”Saya ingin menekankan di sini bahwa dana ini tentu saja untuk rakyat Suriah, bukan untuk rezim. Itu tidak akan berubah,” kata Blinken.
Dalam konflik Suriah, AS mendukung kelompok oposisi, sedangkan Rusia mendukung pemerintahan sah. Posisi politik ini menentukan berbagai kebijakan kedua negara terkait Suriah. Sejak 2013, AS memasok dukungan logistik dan militer kepada sejumlah kelompok milisi yang menentang rezim Assad. Rusia yang memiliki pangkalan militer di Suriah memberi dukungan kepada Assad sejak 2015.
Foto yang diambil dari udara memperlihatkan regu penyelamat dibantu dengan alat berat mencoba mencari korban selamat di bawah bangunan yang runtuh akibat gempa di kota Sarmada, Idlib, Suriah, Senin (6/2/2023). Gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah diperkirakan menelan korban lebih dari 1.000 jiwa.
Pengiriman terendala
Tidak mudah mengirimkan bantuan bagi warga Suriah. Tidak hanya saat ini, pascagempa. Namun, jauh sebelum peristiwa gempa sekalipun, pengiriman bantuan bagi warga Suriah yang menjadi korban perang saudara sulit dilakukan. Ada tantangan politik dan logistik yang menakutkan.
Pascagempa, jalan dan infrastruktur lainnya di Turki selatan rusak. Situasi ini telah menghentikan jalur pengiriman bantuan mencapai Suriah utara, wilayah yang telah hancur akibat konflik selama 12 tahun terakhir. AS dan negara-negara Eropa masih menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan Assad. Pejabat Amerika dan Uni Eropa menegaskan bahwa gempa tidak akan mengubah kebijakan mereka.
AS dan negara-negara Eropa masih menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan Assad. Pejabat Amerika dan Uni Eropa menegaskan bahwa gempa tidak akan mengubah kebijakan mereka.
Mayoritas wilayah Suriah saat ini berada di bawah kendali Damaskus. Sementara sebagian besar wilayah utara dikendalikan oleh kelompok yang berbeda dan terkadang saling berkonflik satu sama lain. Wilayah di barat laut secara de facto dikendalikan oleh Turki dan Hayat Tahrir al-Sham, kelompok pemberontak yang memiliki hubungan dengan kelompok teror Al Qaeda. Sementara di timur laut, sebagian besar wilayah dikuasai oleh kelompok Kurdi yang dipimpin AS.
Selama bertahun-tahun, bantuan internasional dialirkan melalui Provinsi Idblib di barat laut yang berbatasan dengan Turki. Namun, karena gempa, wilayah ini juga rusak parah. ”Masalah utama yang memperumit penyebaran bantuan di Suriah adalah perang dan cara merespons bantuan yang terbagi antara wilayah kekuasaan kelompok pemberontak dan Damaskus,” kata Aaron Lund, peneliti Suriah di lembaga Century Internasional, New York.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Stephane Dujarric, mengakui, pengiriman bantuan ke Suriah terganggu karena wilayah barat laut yang selama ini menjadi gerbang bagi bantuan internasional mengalami kerusakan infrastruktur masif. Akses jalan dari dan ke wilayah tersebut juga terdampak.
Emma Beals, peneliti pada Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington, mengatakan, selain fakta kebutuhan bantuan yang besar di Turki, kerusakan Bandara Hatay dan jalur menuju ke Bab al-Hawa menghambat suplai bantuan ke Suriah. Keduanya adalah jalur yang selama ini digunakan untuk mengirimkan bantuan,
Beals mengatakan, mandat PBB menyebut bahwa pengiriman bantuan ke wilayah Suriah hanya diizinkan melalui Bab al-Hawa. Pada saat yang sama, tim pencari dan penyelamat internasional enggan masuk ke wilayah yang terdampak gempa karena wilayah itu dikuasai oleh HTS (Hayat Tahrir al-Sham), yang ditetapkan sebagai organisasi teror oleh AS. ”Kehadiran kelompok itu membatasi jenis bantuan yang disiapkan banyak donor untuk disuplai ke daerah itu,” katanya.
Kerumitan pengiriman bantuan terjadi karena Damaskus tidak mengakui kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah di wilayah barat laut Suriah.
Kerumitan pengiriman bantuan terjadi karena Damaskus tidak mengakui kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah di wilayah barat laut Suriah. ”Sangat sulit, secara logistik dan administratif, untuk mendapat persetujuan dari Damaskus,” kata Natasha Hall, peneliti senior pada CSIS yang berbasis di Washington.
Kepala Bulan Sabit Merah Arab Suriah Khaled Hboubati mengatakan, kelompoknya siap untuk mengirimkan bantuan ke semua wilayah Suriah, termasuk daerah yang tidak berada di bawah kendali pemerintah. Dia menyerukan UE untuk mencabut sanksi terhadap Suriah mengingat kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh gempa bumi.
Konvoi bantuan dan penyelamat dari beberapa negara, utamanya sekutu utama rezim Assad, seperti Rusia, serta Uni Emirat Arab, Irak, Iran, dan Aljazair, telah mendarat di Damaskus. Namun, sanksi memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sulit. ”Tidak ada bahan bakar bahkan untuk mengirim konvoi (bantuan dan penyelamatan). Ini semua karena blokade dan sanksi,” kata Hboubati.
Tentara Amerika Serikat berdiri di samping kendaraan militer dekat blok minyak Rmeilan di wilayah Suriah yang dikuasai kelompok Kurdi di Provinsi Hasakeh bagian timur laut di Suriah, 5 Oktober 2020.
Kemanusiaan atau politik
Secara teori, operasi bantuan di wilayah yang dikuasai pemerintah tidak boleh dihalangi oleh sanksi karena AS dan UE memiliki pengecualian untuk bantuan kemanusiaan. Namun, di lapangan, kenyataannya berbeda.
Lund mencontohkan soal pemblokiran transfer untuk membayar pemasok barang atau pekerja lokal untuk organisasi kemanusiaan. Hal ini tetap berlaku sebagai konsekuensi kebijakan sanksi AS dan UE. Meski ada pengecualian untuk bantuan kemanusiaan, di lapangan, itu terjadi.
Kebijakan sanksi yang diterapkan oleh AS dan UE, menurut Lund, berpotensi untuk menghambat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa. Meski demikian, AS bergeming.
Kebijakan sanksi yang diterapkan oleh AS dan UE, menurut Lund, berpotensi untuk menghambat pembangunan kembali infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa.
Stephen Allen, pimpinan operasi tanggap darurat di lapangan untuk Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID), mengatakan, sebagian besar kerusakan terjadi di wilayah yang tidak berada di bawah kendali Assad. Untuk menyalurkan bantuan ke wilayah itu, USAID telah bekerja sama dengan mitra lokal. Dia menolak menyebutkan nama kelompok non-pemerintah yang bekerja dengan AS dengan alasan keamanan operasional.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, menyatakan, bekerja sama dengan rezim Assad adalah tindakan kontraproduktif. ”Ironis, bahkan kontraproduktif, bagi kami untuk menjangkau pemerintah yang telah menganiaya rakyatnya selama belasan tahun,” kata Price.
Dia mengatakan, organisasi mitra AS di wilayah yang dikuasai pemerintah akan langsung memberikan bantuan kepada warga yang benar-benar berhak. Tidak perlu ada koordinasi atau arahan dari Damaskus. ”Ini untuk memastikan bahwa bantuan kami tidak dialihkan oleh aktor jahat atau rezim Assad,” ujarnya. (AP/AFP)
