Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Namun, dinamika kawasan menunjukkan dinamika sebaliknya.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR, KRIS MADA, MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Suasana pembukaan Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dalam rangkaian Retreat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Dalam pertemuan itu, sejumlah komite ASEAN melaporkan perkembangan pelaksanaan misi dan mandat mereka kepada ACC.
Jakarta, Kompas - Dinamika kawasan menjadi tantangan upaya ASEAN mewujudkan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan. Persaingan kekuatan besar dan perlambatan ekonomi merupakan tantangan utama pengejawantahan tema keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, tema pertumbuhan menjadi salah satu pesan Presiden Joko Widodo kepada para menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn. Satu per satu menlu ASEAN tiba di Ruang Kredensial, dimulai dari Menlu Laos Saleumxay Kommasith, Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof, dan Menlu Kamboja Prak Sokhonn.
Hadir pula Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menlu Filipina Enrique Austria Manalo, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu Thailand Don Pramudwinai, dan Menlu Vietnam Bui Thanh Son, serta Sekjen ASEAN tiba paling akhir.
Kala menerima mereka di Istana Negara, Jumat (3/2/2023), Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan. Sebab, kedua faktor itu berperan penting dalam upaya mewujudkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Presiden juga mengingatkan ASEAN jangan sampai menjadi alat negara lain.
”Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang di dalam Piagam ASEAN,” ujar Retno dalam keterangan di Kantor Presiden.
LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN, Kao Kim Hourn, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan para Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN disambut langsung oleh Kepala Negara di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.
Pesan-pesan itu disampaikan kala dinamika kawasan menunjukkan tren sebaliknya. Filipina baru saja mengumumkan izin bagi Amerika Serikat kembali membuat pangkalan militer di negara itu. Selain AS, China juga punya pangkalan militer di Asia Tenggara. Kehadiran pangkalan militer AS-China di kawasan jadi tantangan serius menjaga kedamaian dan kestabilan Asia Tenggara.
Sebelum pengumuman Manila, Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkap data proyeksi pertumbuhan 2023. Negara-negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN atau ASEAN secara keseluruhan termasuk yang melambat pertumbuhannya tahun ini. Dari 5,3 persen pada 2022, ASEAN 5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina hanya akan tumbuh 4,3 persen pada 2023. Padahal, secara umum, IMF menggolongkan Asia sebagai kawasan yang tumbuh lebih baik pada 2023.
Proyeksi IMF tidak berbeda dengan antara lain proyeksi Credit Suisse, Goldman Sach, dan sejumlah lembaga lain. Adapun S&P Global memproyeksikan Indonesia termasuk negara yang relatif bisa bertahan dari guncangan global. Sebab, mayoritas perekonomian Indonesia berputar di dalam negeri. Sementara Singapura, Kamboja, dan Thailand mengandalkan ekspor dan pelancong asing sebagai faktor penting dalam perekonomiannya.
Lembaga konsultansi Dezan Shira & Associates menyebut, penurunan permintaan dan kenaikan suku bunga acuan jadi faktor utama perlambatan pertumbuhan ASEAN. Kondisi itu secara umum terjadi juga di berbagai negara lain.
Lembaga itu menyebut, persaingan AS-China tidak selamanya buruk bagi kawasan. Persaingan membuat Beijing-Washington berlomba mendekati dan memberi tawaran kepada kawasan. "Mereka (AS-China) telah menyatakan komitmen ke Asia Tenggara. Sebagian sudah diwujudkan, sebagian masih potensial membesar," demikian pernyataan tertulis lembaga itu.
Isu Myanmar
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi membuka Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dalam rangkaian Retreat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Myanmar tidak mengirimkan utusan dalam pertemuan itu.
Indonesia berkeras Lima Poin Konsensus ASEAN soal Myanmar harus tetap dipenuhi. Dialog yang melibatkan seluruh pihak di Myanmar dan penghentian segala jenis kekerasan di Myanmar harus dilakukan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkap, isu Myanmar dibahas di dua forum menlu ASEAN di Jakarta, Jumat (3/2/2023). Mereka membahasnya secara tertutup di sela makan siang lalu di sidang Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) di Sekretariat Jenderal ASEAN. “Indonesia menggunakan tiga pendekatan,” kata Retno.
Indonesia terus mendorong komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Komunikasi itu langkah pertama mewujudkan dialog nasional Myanmar yang melibatkan semua pihak di sana. Indonesia sudah mulai berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan di sana.
Perwujudan dialog juga membutuhkan penghentian semua jenis kekerasan. Penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa pandang bulu kepada semua pihak yang membutuhkan juga diperlukan untuk mewujudkan dialog.
Pendekatan ketiga Indonesia adalah menyinergikan upaya penyelesaian krisis Myanmar dengan mitra-mitra ASEAN. “Semua anggota (ASEAN) mendukung pendekatan Indonesia soal kondisi Myanmar,” kata dia.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Kursi kosong yang seharusnya diisi oleh delegasi Myanmar dalam Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dalam rangkaian Retreat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Para Menlu ASEAN juga menekankan pelaksanaan lima poin konsensus soal Myanmar. Konsensus itu disebut sebagai pendekatan bersama ASEAN soal Myanmar. Disepakati pada April 2021, sampai sekarang hampir seluruh poin itu belum terwujud.
Salah satu poinnya adalah penunjukkan utusan khusus ASEAN untuk membantu Myanmar. Retno menyebut, sebagai ketua ASEAN 2023, Indonesia membuka semua opsi soal tugas utusan khusus tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Sidharto Reza Suryodipuro menjelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia meyakini Lima Poin Konsesus langkah yang komprehensif dalam penenganan isu Myanmar. Dalam hal ini, Menlu Retno Marsudi telah membentuk Kantor Utusan Khusus Urusan Myanmar yang diketuai olehnya. Adapun pelaksana tugas harian adalah I Gede Ngurah Swajaya yang pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Singapura periode 2015-2020.
Soal penunjukan utusan khusus ini, tutur Sidahrto, diamanatkan sesuai dengan Lima Poin Konsensus ASEAN, yaitu di bawah Ketua ASEAN. Meskipun begitu, Retno yang ditemui seusai acara sempat menambahkan bahwa Indonesia menjajaki kemungkinan-kemungkinan lain.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan pers terkait berlangsungnya Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dalam rangkaian Retreat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) Retreat di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Terdapat berbagai masukan dari gerakan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga kajian isu ASEAN, salah satunya ialah mengubah status utusan khusus untuk Myanmar dari menlu negara yang tengah menjabat sebagai ketua ASEAN menjadi utusan khusus profesional. Centre for Startegic and International Studies (CSIS) merupakan pendorong gagasan ini dengan alasan persoalan Myanmar tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat sehingga lebih efektif jika utusan khusus yang bertanggung jawab dijabat satu orang saja, terlepas pergantian keketuaan ASEAN.
Sidharto juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Presiden Joko Widodo mengirim seorang jenderal atau mantan jenderal ke Myanmar untuk berdialog dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
"Tema itu tidak dibahas di pertemuan para menlu. Fokus tetap pada memastikan terwujudnya perundingan inklusif yang melibatkan semua pihak di Myanmar, tidak hanya junta, serta penyegeraan penghentian kekerasan," ujarnya.
Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn. Diplomat dari Kamboja ini menggantikan Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam yang telah menuntaskan masa jabatannya pada bulan Desember 2022.
